Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

PENGARUH SOSIALISASI GENDER PADA PEREMPUAN KELAS MENENGAH TERHADAP KESADARAN POLITIK PDF Print E-mail
Written by Dwi Windyastuti   
Wednesday, 17 November 2010 15:24

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 14, Nomor  2:9-24

 

Pengaruh Sosialisasi Gender pada Perempuan Kelas Menengah Terhadap Kesadaran Politik

 

Dwi Windyastuti*

 Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga

 

Transformasi sosial di dalam ma-syarakat menghasilkan kekuatan besar untuk merevisi kembali prin­sip-prinsip sosial yang diterima se­bagai sesuatu yang baku. Fenomena saat ini masih menunjukan ang­gapan dunia bersifat tunggal, yakni dunia pria, khususnya di sektor publik.

Kemunculan kesadaran pe-ran perempuan di dunia publik-politik dipicu oleh beberapa hal. Pertama, hanya perempuan yang perduli dan bisa memperjuangkan secara gigih akan hapusnya segala diskriminasi yang terjadi pada ma­syarakat yang diakibatkan oleh per­bedaaan gender yang sangat meru­gikan kaum perempuan. Kedua, erosi sebuah mitos tunggal tentang dunia (politik) yang diakibatkan oleh norma dan budaya yang sangat patriarkhal di mana perempuan adalah inferior, sub-ordinasi. Naomi Wolf (1997:24) beranggapan bahwa distribusi kekuasaan akan me­munculkan ketakutan dari kaum pria. Ada kesadaran dari pria ketika terjadi distribusi kekuasaan secara merata antara pria dengan perempuan, maka muncul  anggapan seolah-olah perempuan men­dominasi pria dan saat yang ber­samaan muncul kesadaran perem­puan bahwa mereka mendominasi pria.

Penanaman nilai, norma, dan budaya pemberdayaan jender, peng-abaian seksualitas lain, pemaham­an yang seksis telah berlangsung berabad-abad lamanya, baik pada strata masyarakat atas, menengah maupun ke bawah. Aplikasi penanaman norma dan nilai-nilai tersebut dilakukan oleh berbagai media, seperti sekolah, keluarga, media massa, teman sekerja. Sarana ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat kuat mem­bentuk ideologi gender kepada ma­syarakat.

Berpijak dari permasalahan tersebut maka ada beberapa hal yang akan dipersoalkan di dalam penelitian ini adalah pola sosiali-sasi gender pada perempuan kelas menengah perkotaan, agen-agen yang membangun kesadaran gender pada perempuan kelas menengah perkotaan dan apakah sosialisasi itu mampu membangun kesadaran politiknya.

 

Tinjauan Pustaka

           Sosialisasi adalah proses meng-hantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain, ma­syarakat melakukan suatu rang­kaian kegiatan tertentu untuk men­serahterimakan kebudyaan dari suatu generasi ke generasi berikut­nya. Sementara itu, masyarakat mengajar dan memberi latihan bagi angkatan baru untuk membiasakan diri dengan seluruh sistem nilai bu­daya yang dimiliki masyarakat ter­sebut.

Agar sosialisasi dapat ber-jalan teratur dan intensif, masya-rakat mempunyai lembaga-lembaga sosialisasi yang diberi tugas untuk menangani sosialisasi tertentu seperti lembaga keagamaan, pendi­dikan, kebudayaan, politik dan lain-lain. Di samping lembaga resmi dan setengah resmi tersebut, setiap warga masyarakat dan setiap ke­lompok (kesatuan) dalam kehidupan sehari-harinya, disengaja atau ti­dak, saling memberikan pengaruh timbal balik untuk membuat sesamanya semakin sempurna, terutama kelompok primer.

Dalam penjelasan yang lebih sederhana, kegiatan memindahkan budaya, nilai dan norma dari gene­rasi ke generasi itu, bertujuan agar seluruh ide masyarakat (yang meli­puti hal yang dianggap baik dan bu­ruk, bernilai atau tidak bernilai, hal apa yang harus dan tidak harus, dilarang atau tidak dilarang) dapat dipahami dan dimengerti  seluruh warga masyarakat (Sparingga, 1986: 22).

Dalam proses sosialisasi ini terdapat tiga tahapan penting yakni:

1.   Tahapan Sosialisasi Politik Primer Lewat keluarga (Bill dan Hardgrave, 1973; Saptari, 1997);

2.   Sosialisasi politik sekunder me­lalui lingkungan eksternalnya yaitu sekolah. Bersamaan deng­an sekolah pengalaman awal di sekolah bagi anak merupakan elemen penting dalam pemben­tukan orientasi politik (Elton dan Hess, 1978, Greenstein, 1965). Konsepsi pertama tentang otori­tas politik lebih bersifat afeksi disosialisa-sikan lewat sekolah.

3.   Sosialisasi politik tersier melalui antara lain teman sekerja, mass media, gereja, kelompok, partai dan sebagainya. Pada tahap ini sosialisasi politik terjadi pada masa kedewasaan seseorang. Bahkan peranan media massa perlu diperhitungkan dalam analisis sosialisasi politik masa depan (Kraus dan Davis, 1978:218).

 

Mempelajari peran-peran da­lam suatu pola pada tradisi patri­arkhi akan nampak sekali male bias. Secara mendasar ada perbe­daan antara gender dan jenis ke­lamin biologis. Jenis kelamin biolo­gis merupakan pemberian yakni kita lahir sebagai laki-laki dan per­empuan. Tetapi jalan yang menjadi­kan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok biologi bangunan dasar dan interpretasi bi­ologis oleh kultur kita. Setiap ma­syarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminim dan maskulin. Sejak bayi hingga mencapai usia tua, kita mempraktekkan cara-cara khusus yang telah ditentukan masyarakat kepada kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan.

Julia Cleves Mosse (1996:3) menyatakan gender adalah sepe-rangkat peran seperti halnya kos-tum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penam­pilan pakaian, sikap kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama telah memoles peran gender kita.

Begitu lahir kita mulai mem­pelajari peran gender kita. Kita mempunyai tanggapan berbeda ter­hadap perilaku pria maupun per­empuan. Sejak bayi kita dihadap­kan pada perilaku-perilaku yang memperlihatkan stereotipe gender, seperti bahwa perempuan itu ber­perilaku menenangkan, menghibur, menyayangi. Akibatnya sejak usia enam bulan anak-anak merespon setreotipe gender.

Sebagai orang dewasa kita cenderung meyakini bahwa kita memiliki kebebasan yang sangat berarti dalam arti kita bebas memi­lih cara kita berperilaku, cara ber­pikir, cara berpenampilan dan me­milih peran gender. Berperilaku feminim dan maskulin menjadi be­gitu alami akibat langsung kita di­lahirkan sebagai pria dan perem­puan. Yang jelas masyarakat dapat memiliki naskah yang berbeda, tra­disi yang berbeda, namun nilai inti dari suatu kultur, yang mencakup peran gender berlangsung dari ge­nerasi ke generasi. Namun peran gender tersebut berubah-ubah senyampang dengan waktu dan bu­daya yang berbeda.

Dewasa ini gender menjadi suatu kajian baru di dalam ilmu politik atau sering dikenal dengan feminisme. Kajian mengenai pre­emption dan politik dapat dibeda­kan menjadi dua yakni jenis ke­lamin atau gender sebagai variabel politik. Dan feminisme sebagai sub bidang kajian ilmu politik. Menurut A. Ramlan Surbakti (1996:37) seti­daknya ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendiskripsikan hasil kajian tentang perempuan se­bagai variabel politik. Pertama, berupa penjelasan yang ditawarkan terhadap pola khusus partisipasi politik perempuan yang umumnya berbentuk kendala. Termasuk ke dalam kategori ini antara lain sosi­alisasi politik yang berbeda (dengan pria), karakteristik biologis dan siklus kehidupan, akses yang tak sama terhadap sumber daya, penghargaan yang rendah terhadap pekerjaan rumah, hambatan dan konflik peranan yang bersumber dari orientasi internal dan ekster­nal, dan seksisme dan diskriminasi yang melembaga.

Kedua, berupa bidang keter­libatan perempuan dalam politik. Kajian ilmu politik dan jender ini berpijak pada realitas politik bahwa ketidaksamaan struktural yang ada antara pria dan perempuan masih berlangsung. Bahkan ini diperkuat oleh ideologi politik modern dari ne­gara Indonesia yang berasumsi dari perspektif fungsionalis dan konsen­sus di mana antara pria dengan perempuan memainkan peranan yang berbeda di dalam bidang sosial yang berbeda, peran-peran ini saling komplementer dan sama.

Model masyarakat Jawa mengalokasikan posisi yang berbeda pada setiap jenis kelamin. Peran utama dan tugas perempuan lebih dipusatkan pada menejemen keru­mahtanggaan, kelahiran dan so­sialisasi. Pria diidentifikasikan se­bagai pemberi, penjaga dan repre­sentasi dari realisme dan situasi yang non keluarga. Peran dan tugas perempuan cenderung mengkait­kannya dengan kerumahtanggaan di mana perempuan sangat ber­tanggungjawab dengan kebutuhan fisik dan emosional anggotanya. Pria ditarik dari rumah ke dalam arena publik di mana mereka merepresentasi keluarganya. Segregasi peran dan bidang kerja yang dipengaruhi oleh jenis kelamin dilihat sebagai sarana di mana pria memperoleh akses dan monopoli kekuasaan di dalam struktur dan proses formal (Sulli­van, 1996:61-2). Dengan demikian gender menurut sesungguhnya menjadi ekspresi psikologis dan bu­daya dari jenis kelamin yang sifat­nya biologis menjadi peran dan pri­laku sosial tertentu, di mana per­empuan di sektor domestik dan pria di sektor publik. Pemilahan peran domestik untuk perempuan dan peran publik untuk pria sesung­guhnya bukanlah kodrati (nature) tetapi lebih bernuansa pada buatan atau nurture (Sapiro, 1983).

Tanter dan Young (1993) menyatakan bahwa ada variasi-variasi kelas dalam ekspresi sek­sualitas yang diwarnai oleh implika­si-implikasi politik. Hampir seba­gian besar masyarakat memilih pe­mimpin formal pria. Karena itu, keputusan yang menyangkut orang banyak (publik) sering lebih diten­tukan oleh pria daripada oleh per­empuan. Wilayah publik, yang terdi­ri atas pranata publik, negara, pe­merintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, di­hampir semua masyarakat di dunia didominasi laki-laki. Yang jelas, ada perempuan individu yang memasuki dan mungkin pada akhirnya me­mimpin pranata semacam itu, na­mun di mana-mana tidak ada per­empuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dengan cara yang sama seperti yang dilaku­kan laki-laki. Suku, kelas dan agama mungkin memainkan peran yang besar dalam memutuskan laki-laki mana yang menjalankan kekuasaan, tetapi akses perempuan terhadap kekuasaan senantiasa le­bih kecil dibandingkan akses laki-laki dari latar belakang yang sama (Mosse, 1996:106).

Hagemoni kekuasaan tersebut memunculkan ketidakadilan gen­der. Ketidakadilan gender disebab­kan oleh perbedaan gender, yang bisa dialami oleh pria dan perem­puan khususnya. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik pria maupun perempuan menjadi korban terse­but. Ketidak adilan gender ter­manifestasikan ke dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni margi­nalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipi atau mela­lui pelabelan negatif, kekerasan atau violance, beban kerja lebih banyak dan lebih panjang, serta so­sialisasi idiologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan saling mempengaruhi secara dialektis (Fakih,1996). Oleh sebab itu perempuan merupakan kelas tersendiri karena kurangnya kekua­saan mereka baik bidang sosial maupun ekonomi (Leavitt dalam Giddens 1987, Lenski, 1966). Pemi­kiran ini didasari oleh filsafat ek­sistensi dimana suami (pria) mem­punyai tingkat rasionalitas yang tinggi untuk bekerja di sektror luar rumah sedangkan isteri bergantung kepada suami dan hanya berkutat di sektor domestik. (Megawangi, 1999).

          Bagi Marx ketidakdilan gen­der memunculkan dua kelas sosial dalam masyarakat yakni pria seba­gai kelas sosial yang superordinat yang melakukan opresi terhadap jenis kelamin lainnya yakni perem­puan dan perempuan sebagai kelas sosial yang subordinat yang diopresi oleh pria.

          Pengkategorian kelompok so­sial tersebut lebih dilatar belakangi ketidaksamaan sosial tertentu. Tenter dan Keneth Young (1990:10-1), strukturisasi kelas bisa didasari: (1) posisi ekonomi yakni pemilikan modal dan sarana; (2) ketidak samaan status yang lebih menunjuk pada estimasi kehormatan dan prestise (distribution of honour and prestige) yang terindikasi pada gaya konsumsi individu (style of consumption); (3) kekuasaan politik (political power).

          Strukturisasi kelas secara tersirat selalu menyatakan kesadaran kelas. Kesadaran kelas terutama mencakup pengakuan tentang adanya satu atau beberapa kelas lain. Persepsi tentang identitas kelas, secara tidak langsung menyatakan tentang pengetahuan tentang ciri-ciri yang memisahkan antara anggota kelas yang satu dari anggota kelas yang lain. Tetapi ada juga kemungkinan untuk mengklasifikasi berbagai tingkat “kesadaran kelas” (Giddens 1982).

          Kelas menengah diartikan sebagai sebuah kumpulan dinamis yang tumbuh dalam ruang diantara dua kelas yang terpolarisasi. sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang yang dianggap berada diantara buruh dan petani atau kelas bawah, di satu pihak dan kelas yang berkuasa apakah feodal atau kapitalis di pihak lain (Johnson, 1985, Robison, 1999:35).

          Para kelas menengah  menurut Wright, tipikalnya adalah telah mengenali basis kekuasaan baru, kepentingan material tersendiri, membayangkan sebuah struktur produksi baru yang mengandalkan kemampuan organisatoris, ilmu pengetahuan, ijazah, informasi, wacana, kewenangan (profesional dan intelektual), dan politik-birokrasi (pejabat negara) sebagai aset utama. Oleh karena itu, eksistensi mereka tidak hanya yang terlibat dalam struktur yang berporos produksi pemodal-pekerja karena posisi mereka dalam struktur masyarakat tidak hanya berbasis ekonomi semata. Mereka bisa berperan sebagai pegawai negeri, seniman, pemuka agama, perwira militer, manajer, profesional, ahli, tokoh-tokoh intelektual, wiraswasta dan sebagainya (Heryanto, 1999).

          Signifikansi kelas menengah bertolak pada kenyataan bahwa mereka membentuk fenomena sosial baru yang searah dengan tuntutan zaman. Mereka memiliki beberapa aset-aset pemilikan fisik dan non fisik yang menjadikan terbedakan dengan kelompok masyarakat, sehingga cenderung menjadi suatu kelas sosial tertentu di dalam masyarakat.

Dalam tulisan ini hendak dicari bagaimana sosialisasi politik tentang peran gender yang berlangsung di kalangan kelas menengah perkotaan. Serta agen apakah yang paling kuat dalam proses sosialisasi gender yang mampu menumbuhkan kesadaran politik perempuan.

Dalam tulisan ini disoroti semua perempuan kelas menengah yang berstatus sudah menikah maupun belum menikah, yang bekerja di sektor publik formal, non formal dan bekerja. Jumlah sampel hanya 50 orang, karena bersifat homogen yakni perempuan kelas menegah. Sample ditarik secara purposive. Teknik ini digunakan dengan nalar bahwa kita sudah mengetahui secara jelas kriteria sampel, yakni perempuan kelas menengah perkotaan, sehingga perempuan yang tidak masuk dalam kategori kelas menengah tidak termasuk sebagai sampel..

Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden yang terpilih. Disini peneliti digunakan pedoman wawancara yang sifatnya semi terbuka, sehingga dimungkinkan bagi responden memberikan jawaban sesuai yang diinginkan. Selain itu digunakan tehnik dokumentasi untuk melihat perkembangan perempuan di Kota Surabaya, khususnya di daerah yang menjadi sampel penelitian.

Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari responden dan data yang dibutuhkan adalah data tentang agen pola sosialisasi gender, agen-agen sosialisasi gender permasalahan dalam sosialisasi gender, kesadaran politik poerempuan, status dan pekerjaan responden.

          Sedangkan data sekunder diperoleh lewat pengumpulan buku, dokumen, literatur. Data sekunder yang dibutuhkan ialah data mengenai penduduk, pekerjaan penduduk, proporsi penduduk, proporsi pemilih, jumlah organisasi, kondisi geografis kota Surabaya, Proporsi perempuan dalam jabatan/eselon.

Data yang diperoleh di lapangan, baik data kuantitatif maupun kualitatif, dianalisis secara kualitatif. Data disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi yang kemudian diinterpertasi secara teoritik. Sebelumnya dilakukan kategorisasi sehingga akan tersaji lebih jelas masing-masing variabel yang dianalisis.

 

Pola Sosialisasi Gender dalam Peran Kerumahtanggaan (Privat)

 

Pada masyarakat kelas menengah membuat kategori peran sering dikacaukan dengan kategori peran kodrati (menstruasi, melahirkan, menyusui), dimana peran kodrati disamakan dengan peran sosial, seperti ibu wajib menjalankan peran-peran privat (menjahit, memasak, mendidik anak).

Pemahaman kategori sosial pada kaum perempuan kelas menengah masih sangat terbatas. Fenomena ini dapat dilihat bahwa dari 50 responden dalam penelitian ternyata yang merasa menjalankan peran kerumahtanggaan di dalam kehidupan keluarga sebanyak 46%.

Dengan demikian menjalankan peran kerumahtanggaan yang dilakukan perempuan sesungguhnya merupakan stereotipe bagi peran-peran sosialnya. Peran yang dibakukan oleh budaya sebagai idiologi gender terbukti menunjukkan masih diyakini oleh reponden. Namun demikian kenyataannya pelabelan oleh masyarakat inipun tetap ada di dalam pemahaman kaum perempuan.

Berbagai alasan mengapa seseorang lebih disosialisasi menjalankan peran kerumahtanggaan dalam keluarga, diantaranya. karena tuntutan keluarga, kebiasaan dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah norma (74%). Namun dalam menjalankan peran keperempuanan kebanyakan responden memahami dan merasakan sebagai hal yang wajar-wajar saja sebab hal ini sudah dianggap keumuman yang terjadi dalam masyarakat.

Pada sisi lain 93% dari 50 responden justru bangga dengan sifat feminimnya yang dimiliki (lembut, penghibur, penyayang), yang notabene sebagai nilai yang ditanamkan oleh kaum pria. Seringkali kebanggaan akan sifat feminimnya mewujud dalam segala peran-peran yang dilabelkan peran perempuan. Bahkan mereka bangga mewujudkan sifat keperempuanannya ke dalam peran/pekerjaan yang  berlabelkan perempuan.

 

Identifikasi Sifat Feminim dengan Peran Publik

 

Sifat feminim dalam menjalankan peran publik di lingkup pekerjaan seperti melakukan pekerjaan yang identik dengan jenis kelamin perempuan, misalnya bekerja sebagai sekretaris, humas, kasir swalayan, penjual bunga, dst, dianggap sebagai suatu hal yang mentradisi dalam masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menolak labeling akan peran keperempuanan tersebut dengan sifat feminisnya. Dari 50 responden, 42% responden menya-takan peran keperempuanan yang ada dalam lingkup pekerjaan ter-sebut sesuai dengan sifat keperempuanannya.

Dengan demikian sesungguhnya di dalam masyarakat terjadi pengacauan antara sifat-sifat femin-im dengan peran-peran sosial. Sifat feminim seperti teliti, halus, lembut sering dilabelkan dengan peran perempuan di sektor domestik dan labeling ini menjadi suatu norma yang saat ini masih kental dalam masyarakat. Pada sisi lain pekerjaan-pekerjaan yang sering disediakan bagi perempuanpun masih dipahami pekerjaan-pekerjaan yang masih terkait dengan ‘sifat keperempuannya’ (misal: teller, sekretaris, bendahara).

 

Identifikasi Sifat Feminim dengan Penempatan Jabatan

 

Bekerja di sektor formal (misal sebagai eksekutif, PNS, profesi) maka jabatan/posisi yang dipegang perempuan kebanyakan hanya sebagai staff atau karyawan biasa. Jarang mereka berposisi sebagai pengambil keputusan. Perempuan kebanyakan berposisi sekedar sebagai karyawan biasa walaupun dari segi pendidikan cukup memadai. Posisi pimpinan ataupun pengambil keputusan bagi perempuan sangat minim sekali dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor publik.

Dari 38 responden yang bekerja di sektor formal ternyata sebanyak 82% merasa bekerja sebagai karyawan biasa 11% mempunyai jabatan tertentu di dalam pekerjaannya dan 5% berperan sebagai pengambil keputusan dan hanya 2% merasa dirinya sebagai pimpinan.

Bila dikaitkan dengan pendi-dikan responden nampak bahwa 81,58% ditempatkan sebagai kar-yawan dengan kategori 52,63% berpendididkan S1, dan 28,95% berpendidikan diploma. Sedang yang memiliki jabatan kebanyakan berpendidikan sarjana sebesar 10,53%; yang menduduki posisi sebagai pengambil keputusan sebanyak 5,26% dengan kategori 2,63% berpendidikan Sarjana dan 2,63% berpendidikan pasca sarjana. Jabatan pimpinan sebanyak 2,63% berpendidikan sarjana. Dengan demikian gelar formal masih tetap dipertimbangkan juga bagi wanita dalam meniti karir sebagaimana kaum pria.

 

Agen Sosialisasi Gender dalam Transmisi Nilai Gender

 

Agen sosialisasi gender menjadi sangat berperan dalam membentuk nilai-nilai gender atau dalam membangun gender sensitivity pada masyarakat. Lewat agen ini masyarakat memperoleh pengetahuan pe-mahaman  gender. Agen sosialisasi dapat dilihat seperti keluarga, sekolah, tempat sekerja maupun organisasi mempunyai nilai yang berbeda.

Kebanyakan agen transmisi tetap pada keluarga (33%), 26% menangkap bahwa pendidikan juga merupakan faktor yang penting dalam mencermati transmisi nilai. Sebanyak 21% melihat lingkup pekerjaan dan 20% melihat aktivitas di organisasi-organisasi sosial juga merupakan agen terpenting dalam transmisi nilai gender.

          Faktor penting lainnya sebagai pengontrol keterkaitan agen transmisi nilai adalah status perkawinan responden. Status perkawinan akan sangat menentukan tentang agen mana yang paling penting di dalam sosialisasi nilai gender.

Sebanyak 28% responden yang menikah melihat bahwa keluarga merupakan agen transmisi nilai. Dan sebanyak 12% responden yang menikah melihat bahwa keluarga, lingkup pekerjaan dan organisasi sosial merupakan agen terpenting dalam sosialisasi nilai gender. Pengabaian keluarga sebagai agen transmisi nilai gender terdapat pada 10% responden yang menikah dan 6% responden yang tidak menikah. Dengan demikian perempuan baik yang berstatus menikah maupun belum menikah tetap berpegang bahwa keluargalah yang merupakan agen terpenting dalam transmisi nilai gender.

 

Agen Pengetahuan Tentang Peran Kerumahtanggaan

 

Perolehan pengetahuan akan peran kerumahtanggaan kebanyakan diperoleh dalam keluarga. Keluarga tempat interaksi utama bagi individu memiliki sumbangan yag besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai peran perempuan. Diantara 23 responden yang menjalani peran kerumahtanggaan di dalam kehidupan keluarga, memperoleh pengetahuan mengenai cara menjalani peran keperempuanan tersebut dari orang tua atau anggota keluarga terdekat (65%), 9% dari masyarakat sekitar dan 17% dari media cetak/elektronik.

Agen lain yang ikut berperan dalam proses sosialisasi gender adalah organisasi. Lewat organisasi terjadi pertukaran pengetahuan antar individu di dalam organisasi tersebut. Di samping itu organisasi memungkinkan berkembangnya wacana tentang peran perempuan. Kiprah perempuan dalam organisasi politik pada masa keterbukaan bukanlah merupakan sesuatu yang absurd atau tabu.

Kesamaan di bidang politikpun disosialisasikan dalam lingkup keluarga, sekolah, tempat atau organisasi politik yang dianggap sebagai wahana yang efektif. Sementara perlakuan yang sama di organisasi politikpun mestinya diperoleh kaum perempuan khususnya pada posisi penting.

Di antara 18 responden yang merasa aktif dalam organisasi sosial, yang merasa mendapat kesempatan tidak sama untuk menduduki jabatan tertentu akibat keperempuanannya sebanyak 72% responden dan 28% tidak mengalami hambatan.

          Akan tetapi jabatan yang diberikan di organisasi politikpun kadang diidentikkan dengan peran feminimnya. Dari 18 responden yang aktif dalam organisasi sosial, sebanyak 87% berpendapat ada jabatan dalam organisasi yang identik dengan kaum perempuan, sedangkan sisanya sebanyak 13% responden menjawab tidak ada.

 

 

Agen Sosialisasi yang Efektif

 

Sosialisasi gender memungkinkan terjadinya keadilan gender. Sementara agen yang memberikan penyadaran gender bermacam-macam. Dari 50 responden, 50% pernah mendapatkan penyadaran gender dari media cetak/elektronik dan 30% memperoleh dari lembaga pendidikan, hanya 10% yang memperoleh sosialisasi gender dari LSM perempuan dan 10% dari teman.

 

Kesadaran Politik Perempuan dalam Sikap terhadap Kemitrasejajaran

 

Sikap politik perempuan untuk memperoleh dukungan terjadap kesetaraan merupakan suatu indikator adanya kesadaran politik pada perempuan untuk memperjuangakan nasibnya sebagai warga yang teropresi. Opresi ini dapat terlihat dari kesempatan kerja.

Ketika bersaing dengan kaum pria, sebanyak 39,47% responden mampu mencapai posisi sejajar di atas kaum pria, sedangkan 60,56% responden tidak bisa sejajar dengan kaum pria (tiadanya kesempatan yang ada).

Dengan demikian di tempat kerja kenyataannya perempuan hampir tidak bisa bersaing dengan pria dalam menempati posisi yang sejajar. Hal ini karena adanya kebijakan yang diskriminatif yang berlaku di kantor selain perempuan jarang mau berkompetisi dengan pria. Perempuan lebih suka pasrah terhadap posisinya. Bahkan seringkali dalam menjalankan pekerjaan dan meniti karir di lingkup pekerjaan, karena keperempuanannya kadang sering terhambat.

Diperoleh data dari 38 res-ponden yang bekerja yang merasa dihambat di lingkup pekerjaan karena dirinya adalah dikodratkan perempuan (38%), karena memang kemampuannya yang terbatas (24 %).

Dengan demikian kategori seksis masih sangat kental di lingkup pekerjaan perempuan. Diskriminasi yang didasarkan atas kodratnya atau kategori budaya kenyataannya masih bersemai di ruang publik.

 

Tuntutan Persamaan Hak

 

Tuntutan persamaan peran antara pria dan perempuan menjadi cara yang efektif untuk mencapai kemitrasejajaran. Dari 50 respon-den, 20% benar-benar pernah menuntut persamaan peran yang tidak hanya didasarkan perbedaan jenis kelamin dalam kehidupannya, dan 80% tidak perlu menuntut persamaan peran.

Dari sini bisa disimpulkan betapa fatalisnya perempuan ter-hadap persamaan hak. Perempuan lebih bersikap pasrah dan menerima terhdap posisi yang diberikan di tempat kerja.

 

Kesadaran akan Anti Diskriminasi

 

Produk undang-undang atau per-aturan seringkali tidak mencer-minkan keadilan gender, bahkan cenderung mengabaikan posisi perempuan. Bahkan sampai saat ini ratifikasi UU Anti Diskriminasi belum terbentuk sehingga kadang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak perempuan masih diketemui baik di lingkup keluarga, sekolah, organisasi maupun negara.

       Produk UU yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan perempuanpun dalam kenyataannya banyak perempuan yang belum memahami bahkan belum mengetahuinya. Penyadaran hukum mengenai dimana peran dan kedudukan perempuan, misal ada tidaknya produk UU yang memberikan tempat bagi perempuan --masih sangat minim dilakukan baik oleh negara maupun lembaga-lembaga yang berkompeten.

       Dari 50 responden, ternyata tidak ada yang menyatakan mengetahui apakah ada produk perundang-undangan yang menyatakan pria dan perempuan adalah setara dalam berperan di masyarakat. Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada perempuan masih belum disadari dan diketahui kaum perempuan. Akibatnya tindakan individu lain terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang wajar.

         

Pengetahuan Politik

 

Nilai-nilai politik seperti: (a) Ke-adilan/Persamaan, (b) Penghapusan diskriminasi, (c) Demokrasi/HAM, (d) Kebangsaan, (e) Parpol, (f) Masalah politik lainnya; merupakan suatu nilai yang dalam anggapan masyarakat merupakan ranah yang pantas dijelajah kaum pria menjadikan perempuan terpinggirkan dari sisi politik praktis. Terpinggirnya perempuan dari dunia politik tidak lepas dari akesptansi perempuan terhadap nilai yang ditanamkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

          Berdasarkan data di atas terlihat nilai Keadilan/Persamaan lebih banyak ditanamkan oleh lingkungan kerja (54%). Sedangkan sosialisasi nilai penghapusan diskriminasi lebih banyak diperoleh lewat jalur lembaga pendidikan, nilai demokrasi ditanamkan lewat agen Media Massa (48%), 24% melihat bahwa jalur keluarga dan lembaga pendidikan sama-sama pen-tingnya sebagai agen mensosialisasi nilai kebangsaan. Sedangkan pema-haman nilai politik diperoleh lewat jalur keluarga, 6% melihat nilai-nilai politik lainnya ditanamkan lewat jalur pendidikan.

          Dengan demikian agen so-sialisasi nilai politik sehingga memunculkan pengetahuan-pe-ngetahuan politik pada perempuan lebih banyak diperoleh lewat jalur non-keluarga seperti media massa dan lembaga pendidikan. Hanya sedikit nilai-nilai politik yang ditanamkan kepada perempuan lewat jalur keluarga.    Penanaman nilai-nilai politik ini sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan politik yang diambil perempuan. Sikap terhadap nilai politik tersebut bisa apatis atau bisa responsif. Sikap apatis responden lebih banyak pada nilai politik (80%), sedangkan terhadap nilai Persamaan/ Emansispasi 56% responden ber-sikap apatis. Responden lebih res-ponsif terhadap nilai keadilan (60%) dan nilai kebangsaan (78%) dan nilai penghapusan diskriminasi.

Yang cukup menarik adalah ketika kebanyakan responden belum memperoleh penyadaran gender tetapi nilai pengahapusan diskriminasi menjadi kepedulian mereka. Namun diskriminasi yang mereka peroleh lebih banyak pada perosalan kesukuan, agama, ras dari-pada gender.

Dengan demikian bisa disimpulkan perempuan sebenarnya ma-sih sedikit responsif terhadap nilai-nilai politik baik yang ditanamkan lewat media massa, lembaga pen-didikan maupun hubungan per-temanan.

Setelah memperoleh pemahaman politik dan sikap politik, maka tindakan politik merupakan proses menuju kesadaran politik. Tindakan politik dapat dilihat dari tindakan memperjuangkan atau tidak; sehingga terlihat kualitas kesadaran politik perempuan.

Berpijak dari data di atas, terlihat nilai-nilai politik, baik demokrasi, keadilan, HAM, persa-maan, kebangsaan dan Parpol lebih banyak sekedar sebagai wacana (mendiskusikan, membicarakan) daripada mengambil tindakan terhadap nilai-nilai tersebut (misal: aktivis partai politik, aktivis HAM, aktivis Demokrasi, Aktivis Gender dsb). Apalagi pada tindakan memperjuangkan nilai-nilai tersebut yang sebenarnya pada sekarang sedang diupayakan sebagian besar masyarakat.

          Nampaknya perempuan masih alergi untuk berkiprah dalam tindakan-tindakan politik. Ini terkait dengan ketiadaan waktu mereka yang terserap untuk tugas gandanya yakni rumah tangga dan kantor, sehingga tidak memungkinkan untuk berperan di dalam aktivitas politik. Kondisi yang demikianlah yang menjadikan perempuan terpinggirkan dalam aktivitas politik.

 

Kesimpulan dan Saran

 

Domestikasi peran ternyata masih diyakini oleh sebagian besar perempuan meskipun telah berada pada domain publik. Perempuan dalam menjalankan peran domestik tersebut beranggapan sebagai sesuatu yang given sehingga terjadi kerancuan dalam pemilahan peran kodreti dengan peran sosial. Ketika norma masyarakat yang sudah dibakukan menjadi sebuah budaya maka yang muncul adalah kesadaran palsu perempuan bahwa menjalankan peran domestik merupakan kewajiban perempuan.       Kesadaran palsu ini bahkan memunculkan sifat kebanggaan bagi perempuan apabila dia mempunyai sifat feminim yang pada akhirnya menjadi landasan untuk memojokkan perempuan pada kategori kodrat dalam aktivitas sosialnya.    Kenyataannya kekacauan pengertian antara sifat feminim dengan peran-peran publik sudah menjadi keumuman yang diterima masyarakat. Posisi dalam ruang publik yang yang mempunyai nilai sosial tinggi kenyataannya sulit untuk dicapai perempuan meskipun faktor pendidikan dipenuhi oleh kaum perempuan, bahkan posisi pengambil keputusan minim sekali bisa dicapai perempuan.

Agen primer dan terpenting dalam mensosialisasi dan mentransmisikan nilai-gender lebih banyak dijalankan oleh keluarga dibandingkan dengan agen sosialisasi lainnya seperti pendidikan, tempat kerja atau organisasi sosial. Bahkan dalam tindakan dimanapun masih menunjukkan adanya diskriminasi terhadap peran perempuan seperti diskriminasi kesempatan dalam aktivitas organisasi dalam arti perempuan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan pria. Bahkan sering terjadi feminisasi jabatan di organisasi sosial artinya perempuan mendapat jabatan yang sesuai dengan sifat feminimnya.

Pemahaman ini muncul karena lack of information tentang penyadaran gender pada perempuan. Sumber informasi penyadaran gender lebih banyak hanya bersandar pada media cetak dan media elektronik. Sementara media cetak maupun elektronik masih sangat male-biased.

Rendahnya kepekaan gender menyebabkan perempuan begitu pesimis bahkan cenderung fatalis akan kemampuannya dalam mencapai karirnya. Faktor penghambat untuk setara dengan pria antara lain kodrat alamiahnya yang sering dijadikan justifikasi tidak adanya peluang perempuan. Bahkan sikap skeptis, pesimis bahkan fatalis menjadi kecenderungan perempuan untuk tidak memperjuangkan persamaan hak di tempat kerja. Pada sisi lain pemahaman terhadap institusi negara --dalam hal ini produk UU yang memberikan perlindungan kepada perempuan-- masih sangat rendah. Seluruh responden tidak memahami adanya berbagai produk per UU yang sering mengabaikan keadilan perempuan.

Dalam konteks politik, penge-tahuan nilai-nilai politik seperti keadilan, penghapusan diskri-mi-nasi, demokrasi dan HAM, ke-bangsaan, Parpol lebih banyak diperoleh lewat agen sekunder dan agen tersier yakni lembaga pendidikan, lingkungan kerja dan media massa daripada agen primer seperti keluarga. Kebanyakan perempuan lebih banyak bersikap responsif terhadap nilai-nilai penghapusan diskriminasi (ras, golongan, agama) , keadilan dan kebangsaan. Sedangkan terhadap nilai emansipasi, parpol HAM perempuan cenderung apatis. Ini terkait dengan ketiadaan waktu mereka untuk berkiprah di dunia politik. Nilai politik lebih enak sekedar sebagai wacana daripada sebagai suatu tindakan memperjuangkannya.

          Beberapa fenomena di atas dapat dirujuk bahwa “gender” dalam arti maupun aplikasinya masih jauh dari pemahaman perempuan. Perempuan walaupun dia masuk ke dalam kategori kelas menengah nampaknya masih dikacaukan oleh terminologi “kodrati” perempuannya dengan “peran sosialnya”.

          Pada akhirnya sosialisasi nilai-nilai gender berimplikasi terhadap kesadaran politik perempuan, sebab masih terdapat pemahaman di kalangan perempuan kelas menengah bahwa ruang publik politik lebih mencerminkan sebuah “masculine mode” daripada “famine mode” sebagaimana yang diungkapkan Ratna Megawangi. Dalam ruang politik yang ditemui senantiasa unsur-unsur kekerasan, kelicikan, yang sangat bertolak belakang dengan kelembuatan, kejujuran, kesabaran. Realisme politik merupakan ruang yang tidak “sesuai” bagi perempuan.

          Sosialisasi nilai gender yang kebanyakan diperoleh pada tahap primer melalui keluarga ternyata terinternalisasi sedemikian rupa dan menjadi sangat kental dalam predisposisi perempuan. Akibat dalam jangka panjang perempuan sulit untuk masuk ke dalam kompetisi politik, karena keengganan perempuan masuk ke dalam dunia tersebut.

          Berpijak pada hasil tersebut maka perlu diambil beberapa langkah untuk memberdayakan perempuan. Mengembangkan nilai-nilai gender bukan sekedar tanggung jawab kaum perempuan tetapi merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Namun demikian lembaga pendidikan yang mengembangkan sebuah “wacana gender” menjadi ujung tombak dalam menghapuskan ketidakseimbangan gender. Riset makna “gender” kepada perempuan dengan melihat kelas-kelas sosial menjadi sebuah kebutuhan strategis untuk pemberdayaan perempuan.. Dengan demikian akan diperoleh suatu treatment yang berbeda antara kelas sosial tersebut di dalam penyadaran gender.

Di samping itu, mengembang diskursus gender pada semua lapisan masyarakat baik lewat dialog, pelatihan/kursus, media massa/cetak/elektornik. Mengembangkan informasi lebih luas pengetahuan mengenai nilai-nilai gender kepada segenap masyarakat.

Barangkali mengefektifkan jaringan gender baik LSM, perguruan tinggi, dalam menangani permasalahan perempuan khususnya menyangkut upaya pemberdayaan perempuan. Meluruskan kembali pengacauan “kodrat perempuan” dengan “peran sosial” perempuan perlu segera dilakukan, demi mencapai kesetaraan antara perempuan dengan pria. Namun dalam penyadaran gender tidak sekedar diperuntukkan bagi kaum perempuan, tetapi juga kaum pria, sebab pria selama ini yang melakukan hagemoni kekuasaan atas kaum perempuan. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan gender pada kaum pria.

 

Daftar Pustaka

 

Abdullah, Irwan (ed.), Sangkan Paran Gen­der (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Apter, David E., The Politics of Moderni­zation (Chicago University Press, 1965).

Bill, James A. dan Robert L Hardgrave Jr., Comparative Politics: The Quest for Theory (Ohio: Charles E Merril Publishing Company,  1973).

Budiarjo, Mirriam dan Pujiastuti, Tri Nuke (eds.), Teori-teori Politik Dewasa Ini (Jakarta: Radja Grafindo Per­sada, 1996).

Cantor, Dorothy W (dkk.), Women In Power (terjemahan) (Jakarta: PT Grame­dia Pustaka Utama, 1998).

Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Jakarta: Pus­taka Pelajar, 1996).

Greenstein, Fred I., “Political Socializati­on” dalam International Encyclo­pedia of Social Science (New York, 1968).

Hadidjaya (ed.)., Kelas Menengah Bukan Ratu Adil (Yogyakarta: Tiara Wa­cana, 1999).

Holzner, Brigitte M., “Pendekatan Dasar Analisa Gender”, makalah Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Unibraw dan Universitas Leiden, Malang, 1990.

Illich, Ivan, Matinya Gender (Jakarta: Pus­taka Pelajar, 1998).

Kemdah, James Var der, Stereotypes and Conceptions of the Female Role (New York: Willey, 1979).

Megawangi, Ratna, Bagaimana Mereda­kan? (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Mosse, Julia Cleves, Gender dan Pem­bangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Rush, Michael dan Althoff Philip, Peng­an­tar Sosiologi Politik (Jakarta: Ra­djawali Press, 1986).

Sapiro, Virginia, The Political Integrati­on of Women Roles: Socialization and Politics (USA: University of Illinois Press, 1983).

Sulivan, Norma, “Gender and Politics in In­donesia”, dalam Mailia Stivens, Why Gender Matters In South East Asian Studies (Clayton: Monash Uni­versity Press, 1996).

Susanti, Emy, "Kepemimpinan dan Pem­ber­dayaan Wanita: Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberda­yaan," dalam Emy Susanti dan Bagong Suyanto (eds.) (Surabaya:  Surabaya, 1996).

Wolf, Naomi, Gegar Gender (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997).

 

 

________________

* Korespondensi: D. Windyastuti. Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Unair. Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp: (031) 5011744.

Last Updated ( Tuesday, 10 May 2011 01:01 )
 
RocketTheme Joomla Templates