Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

KONFLIK DAYAK-MADURA DI KALIMANTAN TENGAH: MELACAK AKAR MASALAH DAN TAWARAN SOLUSI PDF Print E-mail
Written by Ruslikan   
Wednesday, 17 November 2010 15:05

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 14, Nomor 4:1-12

 

Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi

 

Ruslikan*

Pasca Sarjana Ilmu Sosial,  Universitas Airlangga

 

Abstract

Conflicts between two ethnic groups of Dayaks and Madurese in Central Kalimantan, especially in Sampit areas, have up to now been unresolved by the government (central as well as regional government). This mirrors the difficulties of reconciliation of ethnical conflicts, which do and may threaten social harmony as well as national integration. Many people in central Kalimantan society have actually proposed a solution to overcome the conflict, although it is still not impartial. In the agreement between the mass leaders of Central Kalimantan on 17 March 2001, in principle they agreed to relocate Madurese fugitives into places out of Central Kalimantan areas, and its operation should completely be organized by the centra government. The above proposal seems to be sufficiently extreme, hard, and tough, that not all of the parties concerned could admit it with relief. Another formula, which is more impartial for the reconciliation of the above conflict with relatively lower social expenses, should be proposed. Settlement for the above dispute should be formulated jointly by the government (national and regional) sitting around the same table with the understanding and find the best solution for both parties. This paper proposes a pattern of practical solution for the above conflict as follows: (a) settlement is entrusted to an independent institution with members consisting of mass leaders representing both parties in dispute, intellectuals, credible figures from the government (central and regional), facilitated fully by the state, (b) intellectual actors behind the conflict must be arrested and brought to court, law supremacy must be maintained, and safety must be secured, (c) economic assets in forms of land, dwellings, and other properties of the people in dispute must entirely be arranged or settled to be cleaned (?), and (d) continued building of the importance of peaceful life between any ethnic groups, especially to grass root society.

Keywords: ethnic groups, relations, reconciliation, Dayaks, Madurese

 


Pendahuluan

 

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa (nation-state) yang sangat majemuk dilihat dari berbagai dimensi. Salah satu dimensi menonjol dari kemajemukan itu adalah keragaman etnik atau suku bangsa. Bahar (1997), dengan mengacu pada data di Direktorat Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mencatat bahwa di Indonesia saat ini terdapat 525 kelompok etnik. Dalam sejarahnya, kelompok etnis tertentu biasanya mendiami atau tinggal di sebuah pulau, sehingga sebuah pulau di wilayah nusantara seringkali identik dengan etnik tertentu. Pulau Kalimantan, misalnya, identik dengan etnik Dayak (walau di dalamnya terdapat sekian banyak subetnik, dan karena itu konsep Dayak sesungguhnya hanyalah semacam sebutan umum untuk penduduk asli Kalimantan). Meskipun begitu, hubungan antara etnis yang satu dengan etnis yang lain telah berlangsung cukup lama seiring dengan terjadinya mobilitas penduduk antarpulau, kendati pun masih terbatas antarpulau tertentu yang letak wilayahnya strategis un-tuk urusan perniagaan.

Ketika kepulauan nusantara menjadi suatu bagian yang integral dalam perdagangan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan  ke Tiongkok, dan ketika abad ke-4 dan ke-5 rempah-rempah dari kepulauan Indonesia —seperti merica, cengkeh, dan pala— menja-di komoditi dalam ekonomi dunia kuno, keterlibatan dalam perdagangan rempah-rempah meningkat-kan mobilitas antar pulau di kalangan penduduk nusantara. Mereka yang tinggal pada daerah-daerah strategis dalam jaringan perdagangan antarpulau, seperti Sulawesi Selatan, pantai timur dan barat Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Ma-laka, dan Aceh kemudian tampaknya menjadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan dagang kecil (Ko-entjaraningrat, 1993).

          Jaringan perdagangan antar pulau itulah yang lebih sebagai as-pek determinan yang menghubung-kan penduduk dari berbagai pulau, yang berarti pula terjadi pertemuan antar anggota etnik tertentu dengan etnik lainnya. Dalam perkembangannya, seiring dengan meningkat-nya hubungan dagang serta berba-gai kontak antaretnik lainnya, mun-cul pula perkampungan-perkam-pungan etnis tertentu di sebuah pulau untuk kemudian hidup me-ngelompok dan membaur. Masing-masing etnis tersebut memiliki karakterisktik kebudayaan yang spesifik dari daerah asalnya yang umumnya masih dipegang dengan kuat. Dalam kehidupan sosial, ten-tu saja terjadi interaksi atau saling hubungan antaretnik, sehingga da-pat saling mempengaruhi antara sa-tu etnik dengan etnik lainnya.

          Di Kalimantan Tengah (Kal-teng), misalnya, selain etnis Dayak (dengan berbagai sub etnis dan/ atau percabangan suku bangsa di dalamnya) yang merupakan penduduk asli, terdapat pula berbagai etnis lain dari luar Kalimantan seperti etnis Jawa, Madura, Bugis, Melayu, Sumatera, Bali, dan seba-gainya. Dalam sejarah masyarakat dan masalah etnisitas di Kalteng, sebenarnya hubungan antaretnis berlangsung dengan baik. Etnik yang satu dengan etnik lain terjadi pembauran yang wajar dan saling menghargai. Bahkan perkawinan antaretnik pun sudah biasa dijum-pai dalam kehidupan masyarakat di Kalteng. Akan tetapi, khusus hu-bungan antara etnik Dayak dengan Madura ada kecenderungan memperlihatkan sesuatu yang lain yang berbeda dibandingkan dengan hu-bungan antara etnik Dayak dengan etnik-etnik lainnya. Dengan kata lain, antara kedua etnik (Dayak-Ma-dura) menyimpan stereotip etnik/ budaya yang justru cenderung sa-ling merenggangkan hubungan sosi-al antara keduanya.

          Tulisan ini mencoba menguak stereotip-stereotip tersebut berikut berbagai perilaku sosial salah satu etnik yang dianggap tak lazim dan mengganggu oleh kelompok etnik lainnya. Fenomena tersebut diletak-kan sebagai bagian penting dari akar masalah dalam konflik ber-kepanjangan antara etnis Dayak dengan etnik Madura di Kalteng khususnya dan di Kalimantan umumnya. Pada bagian akhir, tulisan ini juga mencoba mengaju-kan beberapa tawaran alternatif dalam menyelesaikan konflik etnik di Kalteng, terutama dalam hubung-an antara etnik Dayak dan Madura.  

         

Hubungan Antaretnik: Pandangan Teoretik

 

Berbicara tentang kelompok etnik (ethnic group) maka yang dimaksud-kan adalah suatu kelompok manu-sia yang dengan sadar menganut suatu kebudayaan mandiri  dengan adat-istiadat dan bahasa sendiri, berbeda dari kebudayaan kelompok lain. Kelompok etnik itu di Indone-sia dapat berwarga seribu orang (suku-suku di tengah-tengah hutan) dan dapat juga berwarga seratus juta orang (suku Jawa). Suatu kelompok etnik yang di dalam baha-sa Indonesia disebut suku dapat bertempat tinggal terisolasi dengan hubungan jarang-jarang saja de-ngan suku lain. Sebaliknya suku besar dapat menyebar di daerah yang luas sekali, bahkan sering membaur dengan suku-suku lain (Soemardjan, 2001).

          Kelompok etnik dikenal seba-gai populasi yang: (1) secara biologis mampu berkembang biak dan ber-tahan; (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; (3) membentuk ja-ringan komunikasi dan interaksi sendiri; dan menentukan ciri kelom-poknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Barth, 1988).

          Menurut Barth, penelitian empiris tentang sifat-sifat suatu batas budaya menghasilkan dua penemuan khas. Pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun etnik-etnik saling berba-ur. Dengan kata lain, adanya perbe-daan antar etnik tidak ditentukan oleh tidak terjadinya pembauran, kontak, dan pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dalam perjalanan hidup seseo-rang. Kedua, dapat ditemukan hubungan sosial yang mantap, bertahan lama, dan penting antara kedua kelompok etnik yang berbe-da, yang biasanya terjadi karena adanya status etnis yang berbeda tersebut tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial, tetapi sebaliknya justru kare-na didasari oleh terbentuknya sis-tem sosial tertentu.

          Sebagai unit sosial dari sebu-ah masyarakat majemuk, kelompok etnik tidak jarang muncul sebagai sebuah masalah tersendiri. Ciri ma-syarakat majemuk, menurut Furni-vall (dalam Pelly, 1993), adalah kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam unit politik.

          Dalam kenyataan, hubungan antar etnik tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu terjadi kerjasama yang baik. Ada kalanya mereka berbenturan (konflik) kare-na berbagai sebab, baik bersifat sepele maupun yang serius. Menu-rut Soemardjan (2001), di mana ada dua atau beberapa suku hidup sebagai tetangga dekat maka karena kebudayaannya yang berbeda sela-ma hubungan antara mereka itu tidak dapat dihindarkan tumbuh-nya bibit-bibit konflik sosial atau konflik budaya. Untuk kasus Indo-nesia, Koentjaraningrat (1993) mencatat bahwa sejak kemerdekaan pada tahun 1945 hingga dasawarsa 1980-an tidak ku-rang dari delapan perang suku dan pertentangan antaretnik telah terjadi. Beberapa masalah yang telah menimbulkan pertentangan itu adalah: (1) ber-akhirnya Republik Indonesia Serikat pada 1951; (2) demobilisasi kelompok gerilya Indonesia dan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda); (3) revolusi bersenjata lokal dari gerak-an keagamaan Darul Islam; dan (4) terlalu tersentralisasinya ekonomi dari negara liberal berdasarkan de-mokrasi selama 10 tahun pertama kemerdekaan.

          Konflik etnik, menurut Dia-mond dan Plattner (1998), paling ti-dak dalam menifestasinya yang le-bih luas, telah dipandang terutama sebagai milik Dunia Ketiga. Asia dan terutama Afrika menga-lami kekerasan etnik berkadar tinggi ter-utama selama masa Perang Dingin. Rezim demokrasi konstitusional di Srilangka, Lebanon, dan Nigeria telah dihancurkan atau dicabik-cabik oleh konflik etnis yang mengakibatkan perang saudara. Di belahan Afrika lainnya, tuntutan untuk membangun bangsa dan mempersatukan negara-negara yang memiliki keragaman etnik acapkali diutarakan sebagai dasar pembe-naran untuk memberlakukan peme-rintahan militer atau pemerintahan satu-partai yang otoriter, atau seba-gai dasar pembenaran untuk mem-batasi kebebasan sipil dan kebebas-an politik. Kini, dengan munculnya kembali gerakan demokrasi di Afri-ka dan berbagai usaha untuk membangun demokrasi di atas re-runtuhan Uni Sovyet dan komunis-me Eropa Timur, konflik etnik sekali lagi dianggap sebagai sebuah ham-batan utama bagi demokratisasi yang berhasil.

 

Dayak-Madura dan Stereotip Etnik

 

Pada dasawarsa 1990-an, dalam kurun waktu 1995-1999 telah ter-jadi kerusuhan yang melibatkan amuk massa seperti perusakan yang dilakukan oleh petani di Jeng-gawah, perusakan Pengadilan Nege-ri di Kediri, perusakan Toserba oleh umat Islam di Purwakarta dan Pe-kalongan, pembunuhan atas seseo-rang oleh sekelompok anak muda umat Katolik terhadap seseorang yang dianggap melecehkan agama di Nusa Tenggara. Tahun 1996 rentetan amuk massa belum juga mereda, misalnya massa pecinta pemusik rock Iwan Fals yang mengamuk di Bandung, perusakan gereja di Surabaya oleh massa, tragedi berdarah 27 Juli 1996 yang berakibat hancurnya PDI, perusak-an Gedung Serba guna di Jati Bening, perusakan sarana ibadah di Situbondo, hancurnya Kantor Polisi dan fasilitas umum oleh umat Islam di Tasikmalaya, kerusuhan etnis Dayak versus Madura di Sanggau-ledo. Pada 1997 tercatat beberapa kerusuhan merambat ke kota-kota kecil, di antaranya di Rengas-dengklok terjadi keberingasan mas-sa akibat sentimen agama dan etnis, di Temanggung terjadi perkelahian antara Banser NU melawan PP dan AMPI, di Banjar-negara terjadi perkelahian antara serombongan pemuda bersepeda motor dengan sopir kendaraan umum, dan banyak lagi yang lain (Nugroho, 1999).

          Sementara itu, konflik sosial, terutama konflik etnik, pada umum-nya dapat terjadi kalau salah satu pihak merasakan sesuatu yang tidak adil baginya. Suku tetangga mungkin menduduki posisi yang dominan (unggul) terhadap suku “lawannya”. Hal ini dapat terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, pe-merintahan, pendidikan, dan seba-gainya (Soemardjan, 2001).

Fenomena yang disebutkan terakhir itulah yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan. Di pedalaman Kalimantan Barat (Kal-bar), misalnya, seperti ditunjukkan penelitian Alqadrie (1990), di mana ada dua bentuk kesadaran etnik pada masyarakat tersebut yakni “konflik” dan “penolakan terhadap beberapa kegiatan ekonomi”, dan mesianisme”. Konflik antara kelom-pok etnik  Dayak dan Madura sudah terjadi berulang kali yakni pada tahun 1968, 1969, dan 1986. Kemudian meledak kembali pada 1999 dengan menelan korban yang cukup banyak, di samping banyak pula yang harus menjadi pengungsi.

Di Kalteng, meledak pula konflik antara etnik Dayak dan etnik Madura pada awal 2001. Konflik tersebut, menurut Soemar-djan, sebenarnya merupakan ulang-an dari konflik antara kedua etnik itu yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di Kalbar. Bahkan 8 atau 9 kali berturut-turut dalam waktu dari lima tahun. Kalau konflik itu dapat berkali-kali terjadi di Kalbar dan kemudian disusul di Kalteng maka ada dua hal yang perlu diperhatikan: (1) penyelesaian konflik di Kalbar dulu tidak tuntas, artinya tidak dilakukan secara mendalam sampai pada akar-akar-nya; (2) konflik  seperti yang teru-lang di Kalteng itu dapat terjadi lagi, mungkin di daerah lain.

Dalam pandangan Soemar-djan, bibit konflik antara suku Dayak dengan Madura di Kalteng berada dalam hubungan antar kedua etnik. Di Kalbar dan Kalteng kedua suku itu hidup berdamping-an di suatu tempat atau lokasi dan mereka bisa melakukan interaksi. Dalam hubungan antara suku Da-yak dengan suku-suku pendatang selain suku Madura tidak ada masalah sosial atau ekonomi. Tetapi masalah yang bertentangan itu ada dalam hubungan antara suku Da-yak dengan suku Madura.

          Suku Dayak, memiliki ciri-ciri kebudayaan primordial. Dalam tata hidupnya suku itu berorientasi pada dirinya sendiri (inward oriented). Mereka percaya bahwa di dalam lingkungannya yang banyak hutan dan rawa yang menyulitkan hubungan dengan dunia di luarnya ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat manusia hidup dan masyarakat roh-roh manusia yang sudah meninggal. Kedua masyara-kat itu saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan itu dilakukan menurut adat yang kuat dan hidup, lagi pula meng-galang kesetiaan pada masyarakat hidup dan masyarakat roh yang tidak boleh diganggu. Dalam rangka kebudayaan, kepercayaan, dan adat itu suku Dayak mempunyai  sikap ramah-tamah, penuh toleransi, dan tenggang rasa dalam hubungannya sesama manusia. Tetapi kalau pihak lain yang melanggar adat, dan dengan sendirinya merusak hu-bungan dengan masyarakat roh-roh leluhur mereka, maka mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan mandaunya dan memotong kepala lawannya sebagai bukti kepada roh-roh bahwa mereka membela kehor-matan roh-roh itu. Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian Rus-likan (1999), di mana masyarakat Dayak sangat menghargai tradisi nenek moyang serta roh-roh lelu-hur.

Sebaliknya, ciri-ciri suku Ma-dura memiliki orientasi kebudayaan keluar (out-ward oriented). Karena daerah asalnya, pulau Madura, kering dan gersang maka kebudaya-annya mengajarkan ketekunan dan keberanian untuk bertahan hidup. Masyarakat Madura menganggap bahwa lahan hidup mereka itu tidak terbatas pada pulau Madura saja, akan tetapi daerah-daerah di seberang lautan pun mereka anggap pantas dijadikan sumber penghi-dupan. Mereka yang merantau sebagian karena terpaksa sebab sumber penghidupannya yang be-nar-benar sempit, sedang sebagian lainnya adalah yang berwatak dina-mis, mandiri, serta berani meluas-kan lingkungan hidupnya sampai di seberang lautan. Orang-orang Ma-dura yang berwatak demikian itulah yang berlayar sampai ke Kalbar serta Kalteng dan membentuk masyarakat pendatang (Soemardjan , 2001).

          Pada dasarnya terdapat per-samaan antara konflik etnik di Kalteng pada 2001 dengan yang terjadi di Kalbar pada 1999 dan sebelumnya, baik dalam stereotip etnik maupun pola penyerangan. Dengan mengacu pada model analisis kebudayaan dominan yang dikembangkan Bruner, penelitian Suparlan (2000), menyebutkan bah-wa kekerasan etnik yang terjadi di Sambas karena adanya produk dan corak hubungan antaretnis yang didominasi oleh cara-cara kekeras-an yang terpola yang telah dilaku-kan secara sepihak oleh orang-orang Madura. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan orang-orang Melayu Sambas dapat dilihat sebagai imbas balik dari pendomi-nasian dengan cara-cara main ka-yu, ancaman, dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Madura Sambas sebelum terjadinya keru-suhan Sambas. Kekerasan orang-orang Melayu Sambas terhadap orang-orang Madura Sambas yang berupa pembunuhan dan penghan-curan rumah serta segala harta milik mereka, secara simbolik dapat dilihat sebagai sebuah upacara pembersihan atau penyucian terha-dap kekotoran yang menimpa kehi-dupan mereka yang dikarenakan oleh keberadaan dan perbuatan-perbuatan orang-orang Madura.

          Temuan penelitian Suparlan menunjukkan, hubungan antar et-nik yang relatif tidak berlangsung secara harmonis seperti yang terjadi antara Orang Melayu-Madura dan antara Orang Dayak-Madura di Sambas, hubungan antarpribadi atau perorangan di antara mereka tidak berlaku umum. Yang ada adalah hubungan antar stereotip yang berupa label yang dihasilkan dari hubungan antarkategori atau label yang tidak menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan. Orang Madura dilihat oleh Orang Melayu sebagai kategori hewan yang kotor, yaitu anjing. Sebaliknya, Orang Madura melihat Orang Melayu sebagai penakut dan hanya kelihatan besar tetapi kropos seperti krupuk. Sedangkan Orang Dayak melihat orang Madura sebagai hewan hama dan buruan mereka yang rakus yaitu babi hutan, dan sebaliknya Orang Madura melihat Orang Dayak  sebagai kafir dan mahluk terbela-kang. Konflik antarindividu yang menghasilkan kerusuhan antar su-ku bangsa dan yang mewujud sebagai kekerasan dapat dipahami dengan mengacu pada stereotip sukubangsa yang mereka punyai masing-masing dan yang mereka gunakan. Yaitu, kekerasan telah terwujud karena pihak lawan tidak lagi dilihat sebagai kategori manusia atau orang-perorang tetapi sebagai kategori hewan atau benda yang sudah sewajarnya untuk dihancur-kan.

          Kemudian, kesamaan yang cukup jelas antarkedua etnik baik di Sambas maupun di Kalteng adalah terutama dalam pola penyerangan terhadap orang-orang Madura sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Melayu dan Dayak terhadap mereka di Sambas pada 1999, yaitu bunuh orang-orangnya, hancurkan rumah dan harta ben-danya, dominasi seluruh wilayah konflik dengan teror dan ketakutan, sehingga orang Madura harus mengungsi dari wilayah tersebut. Berbeda dengan orang-orang Mela-yu, tokoh-tokoh Dayak di Kalteng masih bersedia berdamai dengan orang Madura sebagaimana terjadi berulang kali di Sambas. Suparlan (2000), mempertanyakan mengapa kerusuhan massal tersebut baik antaretnis maupun yang bukan di masa dan setelah kejatuhan Orde Baru selalu terwujud dalam bentuk kekerasan? Hal itu terjadi dengan selalu didasari oleh adanya perasa-an tertekan dan ketakutan yang meluas dalam masyarakat, serta dipicu oleh adanya perlawanan yang dilakukan oleh korban pemalakan, atau kejahatan, atau tindakan se-wenang-wenang terhadap sumber kesewenang-wenangan tersebut.

          Perlawanan yang dilakukan oleh orang-perorang berubah men-jadi perlawanan oleh kelompok, dan berkembang menjadi perlawanan massal yang berupa amuk massal. Karena perlawanan yang dilakukan oleh perorangan tersebut merupa-kan keinginan yang mendalam da-lam hati mereka yang juga merasa-kan penderitaan karena kesewe-nang-wenangan tersebut. Perlawan-an yang kemudian berubah menjadi amuk massa tersebut dapat dilihat sebagai puncak dari keberanian un-tuk menghancurkan ketakutan dan teror yang mereka derita secara massal yang sudah tidak tertahan-kan.

          Sejalan dengan temuan Su-parlan, Soemardjan (2001) menye-butkan, dalam hubungan antara suku lokal Dayak dan suku pendatang Madura di Kalbar dan Kalteng tampaknya prasangka nega-tif dari suku Dayak terhadap suku Madura lebih mendalam daripada prasangka yang positif, kalau pun ada. Lagi pula unsur budaya suku Madura di bidang ekonomi yang lebih kuat ketimbang dalam kebu-dayaan suku Dayak membawa suku Madura pada tingkat dominan di atas suku Dayak. Suku Dayak merasa tidak senang di daerah asalnya sendiri didominasi oleh suku lain yang datang dari daerah lain. Sementara pada pihak suku Madura berpendapat bahwa masya-rakatnya memberi sumbangan be-sar pada perkembangan ekonomi umum, baik di Kalbar maupun di Kalteng. Tanpa kegiatan ekonomi suku Madura, ekonomi di kedua daerah itu tidak akan menjadi setinggi seperti sekarang.

          Warga etnik Madura yang minoritas di tengah-tengah suku Dayak yang mayoritas dikenal sebagai pekerja keras sekaligus memiliki tingkat kesetiaan ke dalam (kelompok) yang kuat dan terus berusaha menggalang kekuatan sosial dalam identitas etnisnya yang kuat pula. Akan tetapi hal itu kurang diimbangi dengan upaya melakukan akulturasi dengan suku Dayak, sehingga di mata orang-orang Dayak orang-orang Madura lebih dilihat sebagai orang asing. Dalam konteks demikian, jika kita bertanya mengapa suku Dayak bermusuhan dengan suku penda-tang yang Madura saja dan tidak suku pendatang lainnya? Menurut Soemardjan (2001), karena suku-suku lain seperti Jawa, Bugis, Minangkabau, Batak, dan lain sebagainya pandai berakulturasi dengan suku Dayak, sehingga mereka dapat bekerjasama atau setidak-tidaknya berkoeksistensi dengan suku mayoritas itu. Suku Madura bersikap berbeda dengan akibat konflik. Di antara kedua suku itu (Dayak-Madura) timbul suasana konflik budaya. Semula bersifat laten (tertutup), tetapi lama-lama cukup kuat untuk meledak menjadi konflik manifest (terbuka) yang diwujudkan dengan interaksi yang berisikan permusuhan disertai keke-rasan yang tak terkendalikan.

          Sinyalemen demikian di per-kuat oleh studi (2000) di Sambas, Kalbar, yang melihat bahwa orang-orang Madura yang sudah datang dan tinggal di Kalbar sejak 1920 cenderung eksklusif. Dengan sangat jelas Suparlan menguraikan demikian: Orang-orang Madura hidup me-ngelompok sesama mereka sendiri baik yang hidup dalam sebuah komuniti berupa dusun yang terpisah sama sekali dari kehidupan orang-orang Melayu atau orang-orang Dayak maupun yang hidup dalam komuniti-komuniti yang kesemua warganya orang-orang Madura  dalam desa Orang Melayu atau desa Orang Dayak. Dalam keadaan demikian, komuniti Orang Madura hidup bertetangga dengan warga desa Melayu atau Dayak setempat. Di daerah perkotaan, di kota Singkawang, misalnya, mereka juga hidup mengelompok dalam lingkungan ketetanggaan yang kese-muanya orang-orang Madura. Pusat sebuah komuniti Orang Madura adalah tempat ibadah mereka. Pada waktu jumlah mereka itu sedikit maka pusat komunitinya adalah langgar atau mushalla. Bila jumlah anggota komunitinya bertambah maka pusat komuniti tersebut ada-lah masjid, dan biasanya dibarengi dengan pesantren. Langgar atau masjid dan pesantren adalah eks-klusif Madura. Karena, bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Kiai dan komuniti Madura setempat adalah tokoh panutan dunia dan akhirat bagi masing-masing warga masyarakat setempat. Para kiai ini adalah guru ngaji dari anak-anak dari masing-masing komuniti Ma-dura, dan imam dalam kegiatan-kegiatan sembahyang berjamaah atau pemimpin upacara-upacara keagamaan yang mereka jalankan. Orang-orang Madura hanya bersem-bahyang berjamaah di Surau atau masjid Madura, yang khotbahnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Madura.

          Di samping itu, ada kecende-rungan orang-orang Dayak merasa bahwa orang-orang Madura tidak menghargai harkat martabat mere-ka sebagai manusia dan sebagai penduduk setempat, dan juga me-mandang sebelah mata adat-istiadat yang mereka junjung tinggi sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan mereka. Orang-orang Madura telah memperoleh keun-tungan secara berlebihan (tanah-tanah pertanian dan kebun, rumah, monopoli kegiatan-kegiatan ekono-mi, jasa, dan bisnis, monopoli eksploitasi atas sumber-sumber da-ya alam yang ada) dengan cara-cara curang, ancaman, pemerasan, dan kekerasan berupa teror mental dan penyiksaan serta pembunuhan. Orang-orang Madura tidak pernah merasa bersalah terhadap warga masyarakat setempat maupun seca-ra umum adalah salah dan secara hukum juga melanggar ketentuan hukum.

          Jarak keyakinan, corak ke-budayaan, dan karakteristik ma-sing-masing yang sangat jauh itu ditambah dengan stereotipe dan/ atau label negatif dari masing-masing etnik terhadap yang lain menjadi penopang semangat dan keberanian yang luar biasa kedua belah pihak ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang dinilai mengusik sentimentalisme etnisitas mereka. Kenyataan itulah yang sesungguhnya menjadi akar masa-lah dalam kerusuhan demi keru-suhan dan konflik demi konflik antara etnik Dayak dengan etnis Madura baik di Kalteng maupun Kalbar.

          Agaknya karena begitu kuat-nya citra negatif terhadap etnik Madura oleh etnik Dayak, telah membangkitkan rasa nasionalisme etnisitas masyarakat untuk mengu-sir orang-orang etnik Madura dari bumi Kalimantan Tengah. Pasca tragedi Sampit, Pangkalan Bun, dan Palangkaraya, lewat LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Masyarakat Dayak dan Daerah Kali-mantan Tengah), masyarakat etnik Dayak hampir tak memberikan sedikit pun peluang bagi orang-orang etnik Madura untuk kembali ke Kalteng. Kalau pun diperkenan-kan kembali, maka syarat-syarat yang ditentukan sangatlah berat. 

Dalam konteks stereotip etnis dan berbagai kekecewaan lainnya (misalnya di bidang ekonomi) dari orang-orang Dayak terhadap orang-orang Madura, maka hanya dengan latar pemicu yang sepele saja meledaklah kerusuhan dalam wajah konflik etnik Dayak-Madura di Sampit, Palangkaraya, dan Pangka-lan Bun, Kalteng pada awal 2001 itu, yang membawa ribuan korban nyawa dan terbanyak di pihak etnik Madura. Orang-orang Madura yang masih hidup baik yang tinggal di kota maupun yang tersebar di banyak desa di bumi Borneo itu terpaksa memilih lari keluar ber-amai-ramai karena jiwanya teran-cam, dan mereka itulah saat ini yang menjadi pengungsi di Pulau Madura.

 

Rekonstruksi Hubungan Antaretnik

 

Kenyataan di atas, konflik etnik, memberikan isyarat yang jelas bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam hubungan antar etnik selama ini di negeri ini. Kenyataan-nya, konflik sudah meledak dan bahkan terjadi berulang-ulang. Hal ini tentu tak bisa dibiarkan terus berlanjut dan/atau didiamkan begi-tu saja tanpa penyelesaian yang konkrit dan adil.

          Dalam kasus konflik etnik di Kalimantan Tengah, sampai saat ini belum ada kebijakan konkrit peme-rintah (pusat dan daerah) untuk menuntaskannya. Hal ini mengisya-ratkan betapa masalah konflik etnik sedang dan akan mengancam keru-kunan sosial serta integrasi bangsa.

          Akan tetapi, dari kalangan masyarakat Kalimantan Tengah sendiri sesungguhnya sudah ada usulan penyelesaian, meskipun ma-sih bersifat sepihak. Dalam kesepa-katan tokoh-tokoh masyarakat Kal-teng pada 17 Maret 2001, dikatakan bahwa masyarakat Kalteng pada dasarnya menginginkan agar warga etnik Madura yang kini berada di pengungsian direlokasikan ke tem-pat lain di luar wilayah Kalteng yang diatur sepenuhnya oleh peme-rintah (pusat). Dengan kata lain, mereka tak lagi bisa menerima warga etnik Madura untuk kembali ke kampung halamannya di Kal-teng.

          Usulan penyelesaian dari to-koh-tokoh masyarakat Kalteng itu tampak cukup ekstrem, keras, dan berat sehingga mungkin tidak semua pihak dapat menerimanya. Untuk itulah perlu ditemukan suatu formula solusi yang lebih adil dengan ongkos sosial yang relatif murah. Upaya menemukan formula solusi tersebut tidak bisa hanya dirumuskan secara sepihak oleh kelompok yang terlibat konflik, sebab pasti hanya mempertimbang-kan kepentingan pihaknya masing-masing. Juga tidak bisa semata-mata diborong oleh negara (peme-rintah) secara top down. Upaya ke arah penyelesaian konflik etnik, khususnya antara etnik Dayak dengan Madura mesti dirumuskan secara bersama-sama antara peme-rintah pusat (dan pemerintah dae-rah Kalimantan Tengah) dengan masyarakat dari kedua belah pihak. Kelompok-kelompok yang bertikai mesti diajak berdialog dan duduk semeja untuk menemukan saling pengertian.

          Tulisan ini mencoba menawarkan pola-pola solusi praksis dan bersifat segera dalam menangani konflik etnik, khsusnya antara etnik Dayak-Madura di Kalteng.

          Pertama, penyelesaiannya di-serahkan untuk ditangani oleh lembaga independen yang beranggo-takan tokoh-tokoh dari kedua etnik serta kalangan intelektual dan to-koh-tokoh kredibel dari pemerintah-an, yang difasilitasi sepenuhnya oleh negara. Lembaga ini diberi kewenangan untuk menemukan ke-sepakatan-kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai dan kemudian mengantarkan para pihak ke titik rekonsiliasi yang memungkinkan menata mereka kembali keharmo-nisan sosial dalam ketenangan dan rasa aman yang terjamin.

Kedua, siapa pun yang diindi-kasikan kuat sebagai aktor-aktor intelektual di balik kerusuhan di Kalteng, baik dari kalangan etnis Dayak maupun Madura, harus ditangkap dan dibawa ke pengadil-an. Supremasi hukum harus dite-gakkan atas mereka.

Ketiga, negara mesti mem-bantu warga etnis Madura untuk mendapatkan kembali hak milik mereka berupa aset ekonomi teru-tama yang berupa tanah serta rumah tempat tinggal. Juga mem-berikan kompensasi terhadap etnik Dayak untuk menjadi tuan di tanah nenek moyangnya sendiri. Mereka harus diberdayakan dari berbagai aspek kehidupan.

Keempat, negara bekerjasama sama dengan lembaga swadaya ma-syarakat (LSM) melakukan sosiali-sasi dan kampanye terus-menerus dalam berbagai bentuk tentang kenyataan Indonesia sebagai bangsa majemuk berikut pentingnya hidup berdampingan secara damai serta keutamaan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan di dalam masyara-kat. Dan, yang tak kalah pentingnya adalah berupaya menghapus kesan negatif atau steoretip antara etnis Dayak dan Madura yang ada selama ini.

Hal itu semua dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan rekonstruksi dalam hubungan antar etnis, yang diharapkan di mana semua pihak dapat belajar dari pengalaman sekaligus mampu me-rakit hubungan sosial secara damai kendati dalam seribu satu macam perbedaan.

 

Daftar Pustaka

 

Alqdrie, Syarif Ibrahim,. “Pemba-ngunan, Ketergantungan, dan Kersadaran Etnik: Perspektif Teoretis dan Realita,” Jurnal Ilmu Politik, No 10, 1990.

 

Bahar, Saafroedin, “Elit dan Etnik serta Negara Nasional,” Pris-ma, No. 4, Tahun XXVI, April-Mei 1997.

 

Barth, Fredrik., 1988. Kelompok Et-nik dan Batasannya . Jakarta: UI-Press.

 

Decerteau, Michel., 1997. Culture in Plural. Minneapolis: University of Mennesota Press.

 

Diamond, Larry dan Marc F. Flat-tner (eds.)., 1994. Nationalism, Ethnic Conflict, and Democra-cy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 

Nugroho, Heru, “Konstruksi SARA, Kemajemukan, dan Demokra-si,” Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA, No 40/XXII/IV/1999.

 

Pelly, Usman, “Pengukuran Intensi-tas Potensi Konflik dalam Ma-syarakat Majemuk,” Analisis CSIS,  No 3, Tahun XXII, Mei-Juni 1993.

 

Presidium LMMDD-KT., 2001. Kon-flik Etnik Sampit: Kronologi, Kesepakatan Aspirasi Masya-rakat, Analisis, dan Saran. Palangkaraya: LMMDD-KT.

 

Presidium LMMDD-KT., 2001. Usul Penyelesaian Jalan Tengah Is-lah/Konsolidasi dari Masyara-kat Daerah Kalimantan Te-ngah. Palangkaraya: LMMDD-KT.

 

Ruslikan., 1999. Sekolah di Masya-rakat Pedalaman: Kajian Feno-menologi Pengadopsian Seko-lah di Kalangan Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Di-sertasi tidak dipublikasikan. Surabaya: Program Pascasar-jana Universitas Airlangga.

 

Soemardjan, Selo., 2001. Konflik An-tar suku di Indonesia. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

 

Suparlan, Parsudi, “Kerusuhan Sambas,” Jurnal Polisi Indone-sia, No 2, Tahun 2, April-Sep-tember 2000.


 _________________

* Korespondensi: Ruslikan. Pascasarjana Ilmu Sosial, Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp: (031) 5011744.


 

 

 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 10 May 2011 02:15 )
 
RocketTheme Joomla Templates