Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

ANTISIPASI MASALAH RAWAN PANGAN DI KABUPATEN TUBAN SEBAGAI PRIORITAS KEDUA DAERAH RAWAN PANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR 2012 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 31 October 2012 12:35
ANTISIPASI MASALAH RAWAN PANGAN DI KABUPATEN TUBAN
SEBAGAI PRIORITAS KEDUA DAERAH RAWAN PANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR 2012

    Subagyo Adam, dkk



ABSTRAK
Penelitian tentang Antisipasi Masalah Rawan Pangan di Kabupaten Tuban ini, bertujuan untuk menyusun deskripsi dan pemetaan (mapping) daerah rawan pangan di wilayah Kabupaten Tuban dengan menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Dengan menggunakan indikator FIA (Food Insecurity Atlas) diharapkan dapat disusun deskripsi Identifikasi tentang potensi kerawanan  pangan di Kabupaten Tuban sebagai daerah prioritas kedua Daerah Rawan Pangan di Provinsi Jawa Timur.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, dengan pemilihan sampel wilayah penelitian (desa) dan sample responden secara purposive. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu kepala keluarga atau pencari nafkah utama keluarga. Data yang dibutuhkan meliputi data primer yang bersumber dari responden dan data sekunder dari Dinas atau Instansi terkait menyangkut komponen lokal yang relevan dengan masalah penelitian.
Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan dan program-program aksi yang strategis yang dapat diseminasikan guna penanganan daerah rawan pangan (desa) di Kabupaten Tuban.

Key words : Rawan pangan; antisipasi; komponen lokal; food inscurity atlas; kebijakan dan program

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Masalah ketersediaan pangan dan distribusinya masih merupakan masalah utama bagi sebagian penduduk di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Pasang surut pengadaan dan distribusi pangan pernah dialami Indonesia sejak zaman Kemerdekaan hingga pasca Kemerdekaan RI. Meskipun kemudian terjadi perubahan drastis pada era Orde Baru,terutama periode revolusi hijau 1970 – 1985-an dimana Indonesia mampu mengubah posisi dari negara pengimport beras, menjadi negara pengeksport beras sekitar tahun 1984.(Wirawan,dkk.,2009) tetapi pasca Orde Baru Indonesia kembali mengalami kekurangan stok pangan nasional, dan menempati posisi sebagai negara pengimport beras. Untuk sebagian disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, dan sebagian lagi oleh berubahnya berbagai sistem kelembagaan pasca runtuhnya Orde Baru. Hal ini telah membawa dampak buruk terhadap laju pertumbuhan pembangunan ekonomi di sektor-sektor lainnya (Pramoedyo,H.,2012).
Indonesia seperti halnya negara-negara sedang berkembang lainnya yang tengah mengalami transformasi sosial,ekonomi,politik dan kultural, juga menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensi sebagai konsekuensi dari perubahan-perubahan tersebut. Jumlah penduduk miskin terus meningkat, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi juga diakui semakin membaik dalam satu dasa warsa terakhir.Tingkat kemiskinan yang semula mengalami perbaikan dan mendekati angka 20 juta orang, ternyata melonjak beberapa kali lipat, akibat munculnya orang-orang “miskin baru” (Suyanto,1999). Menurut prediksi Bank Dunia (World Bank) diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia telah meningkat menjadi 14,1% pada tahun 1999, atau ekuivalen dengan 29 juta munculnya penduduk miskin “baru”.Sementara itu, menurut perhitungan Asian Development Bank (ADB) diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah jauh lebih banyak lagi, yakni sekitar 50 juta orang.Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 80 hingga 100 juta orang atau mendekati 50% total penduduk Indonesia (Suyanto.B., (ed),.1999: 93-94)
    Jika data tersebut di atas digunakan, maka implikasi dari persoalan kemiskinan ini akan berarti telah terjadi pula peningkatan jumlah penduduk yang menghadapi persoalan rawan pangan. Secara umum memang permasalahan ini dihadapi oleh sebagian penduduk Indonesia berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga miskin untuk 10 tahun terakhir, yang dapat dilihat dari prevalensi anak-anak kekurangan gizi. Pada tahun 2008, FAO (Organisasi Pangan Dunia) telah memasukkan Indonesia ke dalam salah satu negara yang menghadapi krisis pangan di antara 37 negara lainnya yang menghadapi krisis serupa (lihat: Kemristek, 2010)
    Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi buruk di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan, bahwa masalah ketahanan pangan bukanlah masalah yang sederhana,atau dapat disederhanakan dan oleh karenanya dapat diatasi dalam program sesaat. Masalah ketahanan pangan merupakan masalah yang rumit, karena tidak hanya menyangkut persoalan produksi dan distribusi hasil pertanian dan ekonomi semata, tetapi jauh lebih kompleks dari itu. Secara teoritis, krisis pangan nasional yang terjadi dewasa ini, bersumber dari tiga hal pokok. Pertama, persoalan suply and demand. Artinya, tingkat ketersediaan pangan tidak sebanding dengan laju permintaan pangan, kedua, kebijakan lintas pangan, seringkali tidak sinergis dan tidak menyentuh akar persoalan, ketiga; sumber daya manusia di sektor tradisional memiliki ciri produktivitas yang rendah. Ketiga faktor ini masih dibenturkan lagi oleh ketidak tersedianya dukungan teknologi yang terjangkau bagi sebagian masyarakat serta budaya kreatif inovatif dalam menghadapi keterbatasan SDA (lihat kembali : Pramoedyo,H.,dkk.,2010)
    Masalah ketahanan pangan, memiliki dimensi tersendiri yang dapat dilihat dari tingkat keamanan pangan, keaneka ragaman pangan dan kualitas pangan itu sendiri. Pangan sebagai kebutuhan pokok terpenting bagi masyarakat, memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan pada akhirnya berpengaruh pula pada produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu pemenuhan akan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, merupakan pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya, serta merupakan wahana untuk memenuhi hak azasi setiap insan, akan kebutuhan pangan yang layak.
    Oleh karena itu berbagai program pembangunan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat Kabupaten/Kota perlu lebih diarahkan untuk mendukung sekaligus memfasilitasi peningkatan produksi, ketersediaan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan serta perbaikan tingkat konsumsi pangan melalui 8 (delapan) upaya sebagai berikut: (1) pemanfaatan potensi dan keragaman sumber daya lokal secara efisien melalui pemanfaatan teknologi lokal yang spesifik; (2) pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung produksi pangan;(3) peningkatan pelayanan, penyuluhan dan pendampingan ketahanan pangan masyarakat; (4) pengembangan perdagangan pangan regional dan antara daerah ; (5) pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan ; (6) peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui upaya diversifikasi konsumsi pangan; (7) revitalisasi kewaspadaan pangan dan gizi sebagai sistem pemantauan secara dini kondisi rawan pangan serta, (8) memfasilitasi permasalahan lain yang terkait dengan penanganan kelompok masyarakat rawan pangan (Pramoedyo, H.,2002)
    Indikator kerawanan pangan kronis sebenarnya tercakup ke dalam 3 (tiga) dimensi rawan pangan, yakni ; (1) Masalah Kesehatan, (2) Masalah Ketersediaan pangan, dan (3) Masalah kemiskinan. Sementara indikator kerawanan pangan transient, menggambarkan aspek pengaruh dari lingkungan alam dan iklim meliputi; (a) persentase daerah yang tidak berhutan, (b) Persentase Puso, (c) Daerah rawan longsor, dan (d) Fluktuasi atau penyimpangan curah hujan. Disamping itu, permasalahan dominan bagi daerah rawan pangan juga menyangkut antara lain , (1) Aspek ketersediaan pangan, meliputi ; konsumsi normatif perkapita terhadap ratio ketersediaan bersih (netto) padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu , (2) Akses terhadap ketersediaan pangan dan mata pencaharian meliputi ; persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, termasuk persentase desa yang tidak memiliki akses jalan penghubung yang memadai, dan persentase penduduk tanpa akses jaringan listrik, (3) Aspek kesehatan dan gizi, meliputi ; angka harapan hidup sejak lahir (life expectancy at birth), berat badan balita dibawah standar, angka kematian bayi (infant mortality rate) jumlah penduduk tanpa air bersih, persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari Puskesmas, (4) Masalah sarana meliputi ; ketiadaan akses jalan, ketersediaan akses listrik, ketiadaan akses sumber air bersih, dan (5) Masalah pendidikan, terutama jumlah penduduk perempuan yang buta aksara (lihat : Pramoedyo,H.,dkk.,2010)
    Informasi yang dirilis oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2007, menyatakan, bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukannya, terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami situasi rawan pangan di Jawa Timur yang terbagi ke dalam kawasan prioritas pertama antara lain ; Kabupaten Situbondo. Prioritas kedua ; meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Malang, Kabupaten di Madura, Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso dan Kabupaten Jember. Adapun daerah yang masuk prioritas ketiga, empat, lima dan enam, meliputi ; Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Magetan, Ponorogo, Kediri, Tulungagung Trenggalek dan Kabupaten Banyuwangi (Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2007)
    Informasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, diharapkan dapat menjadi perhatian dan kewaspadaan untuk kemudian dipelajari oleh pihak terkait, mengingat kejadian rawan pangan dapat berkembang ke tingkat yang lebih parah seperti munculnya kasus kelaparan dan gizi buruk, jika tidak mendapat penanganan yang cepat dan tepat. Atas dasar realitas sebagaimana dideskripsikan di atas, maka permasalahan yang  dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut ;
1.2. Perumusan Masalah Penelitian
         1.2.1. Komponen-komponen lokal apa sajakah yang potensial memicu terjadinya kerawanan pangan di tingkat desa di Kabupaten Tuban ?
         1.2.2. Desa-desa di Kecamatan manakah di Kabupaten Tuban ini yang dapat digolongkan ke dalam daerah rawan pangan ?
         1.2.3. Kebijakan dan Program macam apakah yang relevan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya desa-desa yang teridentifikasi sebagai daerah rawan pangan di Kabupaten Tuban ?

III. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1. Penentuan Lokasi Penelitian

    Lokasi penelitian ini telah ditentukan secara purposive, yakni di Kabupaten Tuban, Provisi Jawa Timur. Dasar pertimbangan menentukan Kabupaten Tuban sebagai lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Tuban termasuk salah satu Kabupaten yang terindikasi mengalami Rawan Pangan prioritas ke dua di wilayah Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, wilayah Kabupaten ini diasumsikan berada jauh dari pusat pengembangan (growth pole) karena terletak di ujung barat wilayah Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun pertimbangan lainnya, adalah; daerah ini relatif terjangkau dari Surabaya dengan menggunakan kendaraan umum.
    Sasaran pengamatan, dengan sengaja dibatasi di satu wilayah Kecamatan yakni; wilayah Kecamatan Kerek, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari batuan kapur dan penduduk mengalami kesulitan air bersih setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Alasan yang menjadi dasar pemilihan satu Kecamatan ini, antara lain berkaitan dengan ketersediaan biaya pendukung studi, yang mau tidak mau akan menyangkut pula jumlah tenaga dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini.

3. 2. Kerangka Konsep
   a. Konsep Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat (Anonim, 2001). Keadaan rawan pangan dapat dilihat dari kondisi  daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan akses nya terhadap pangan tersebut (Pramoedyo,H.,dkk,2010)
           Disamping itu, kerawanan pangan juga dapat dilihat dari sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Aspek produksi rawan pangan adalah suatu kondisi dimana kemampuan produksi pangan masyarakat, tidak seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan di daerah itu. Dalam hal ini aspek produksi hanya dilihat dari sisi kemampuan produksinya saja, bukan dari sisi ketersediaan, karena faktor ketersediaan ini bisa dipenuhi oleh adanya pasokan antar wilayah. Aspek konsumsi berkait dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan karena  daya beli masyarakat sangat rendah (akibat kemiskinan). Aspek distribusi ini menyangkut ketidak seimbangan supply dalam memenuhi demand masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai. Bahan pangan dalam konteks ini tidak hanya berarti beras sebagai sumber pangan utama bagi konsumen, tetapi dapat meliputi berbagai sumber pangan, sebagai hasil diversifikasi pangan sesuai dengan kebiasaan/ budaya masyarakat setempat, sebagaimana telah disinggung di muka.

   Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII pada tahun 2004 merumuskan bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia pada tingkat konsumsi adalah sebesar 2.000 Kkal per orang  per hari, maka Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 52 gram per kapita per hari. Sedangkan pada tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal maka AKP adalah sebesar 57 gram per kapita per hari. Apabila angka tersebut tidak dapat dicapai oleh suatu rumah tangga, maka rumah tangga tersebut berpotensi mengalami rawan pangan (lihat: Pramoedyo,H., dkk, 2010)

Peristiwa adanya kerawanan pangan ini dapat bersifat kronis (cronical) maupun sementara dan mendadak (transient). Kronis adalah keadaan kekurangan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak (transient) disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, seperti bencana alam,banjir, tanah longsong, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial, dan sebagainya (lihat juga; Pramoedyo,H.,dkk.,2010) Keadaan kerawanan pangan baik yang bersifat kronis maupun transien harus dapat dideteksi sedini mungkin dan segera dapat diketahui penyebab terjadinya kerawanan pangan, sehingga dapat diantisipasi langkah-langkah kegiatan pemberdayaan di daerah yang terindikasi mengalami rawan pangan.

a.    Pengukuran Konsep Rawan Pangan

Agar penangganan masalah kerawanan pangan di daerah dapat lebih terfokus, perlu adanya indikator dan peta kerawanan pangan sebagai alat (tool) pemantauan dan analisis rawan pangan, dalam memberi informasi kepada pihak pengambil kebijakan di daerah, agar mampu menyusun perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan baik yang sifatnya transient maupun kronis (Pramoedyo,H.,dkk.,2010)
Analisis komponen utama (principal component analysis) dalam pemetaan kerawanan pangan secara nasional menggunakan 10 indikator yang dianggap berpengaruh sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan (memiliki pengaruh yang signifikan). Kesepuluh indikator yang tercakup di dalam 3 aspek/ dimensi ketahanan pangan tersebut adalah :
1.    Dimensi Ketersediaan pangan (Food Availability)
-    Kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia (Consumtion to Net Cereal Avaibility Ratio);
2.    Indikator akses terhadap pangan (Food Access)
-    Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Population Below Poverty Line);
-    Persentase keluarga yang tidak dapat mengakses listrik (Access to Electricity);
-    Persentase infrastruktur jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat (Villages with connectivity);
3.    Indikator penyerapan pangan (Utilization)
-    Angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality Rate)
-    Umur harapan hidup anak usia 1 tahun (life expectancy);
-    Persentase anak yang kurang gizi (Childern under weight);
-    Persentase Penduduk yang dapat mengakses air bersih (Access to safe drinking water)
-    Persentase penduduk yang tinggal >5 km dari puskesmas (Access to Puskesmas);
-    Persentase wanita yang buta huruf (Female Illiteracy)(lihat kembali : Pramoedyo,H,dkk.,2010)

Berdasarkan indikator – indikator kerawanan pangan maka dapat disajikan dalam peta kerawanan pangan. Peta Kerawanan Pangan Indonesia (nasional per kabupaten) merupakan peta tematik yang menunjukan adanya kerawanan pangan di suatu daerah yang diindikasikan oleh 10 indikator dan dikelompokkan ke dalam 3 dimensi ketahanan pangan yaitu: Dimensi ketersediaan pangan (Food available) dimensi akses (Food Access), dan penyerapan pangan (Food Consumtion, Health, and Nutrition) Ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan yang bersifat kronis (cronic food insecurity) yang memerlukan penanganan jangka panjang (Pramoedyo,H.,dkk.,2010)
Sedangkan untuk kerawanan pangan yang bersifat transient (transient food security) terjadi akibat adanya bencana alam, yaitu pada daerah yang rentan terhadap bencana alam dan memerlukan penanganan jangka pendek. Kerentanan pangan (Food Vulneralbility) yang berakibat terjadinya kerawanan pangan dan antara lain dipengaruhi oleh persentase area tak berhutan, persentase area yang terkena puso, persentase wilayah yang rawan terhadap banjir dan tanah longsor, serta fluktuasi curah hujan. Indikator yang dpat digunakan untuk mengukur peristiwa kerawanan pangan ini dapat disimak dalam tabel 2  berikut ini.

Tabel 2. Dimensi dan Indikator Kerawanan Pangan


Dimensikelompokindikator
   
Indikator
1.Ketersediaanpangan    1. Konsumsi normatif perkapitaterhadap ratio ketersediaanbersihpadi, jagung, ubikayudanubijalar.
2.Aksespangandanmatapencaharian    2. % KK yang hidupdibawahgariskemiskinan
3. % desa yang tidakbisadilaluirodaempat.
4. % KK yang tidakmempunyaiakseslistrik.
3.KesehatandanGizi    5. Angkaharapanhiduppadasaatlahir
6. Beratbadanbalitadibawahstandar
7. % perempuanbutahuruf
8. Angkakematianbayi
9. % penduduktanpaakseske air bersih
10. % penduduk yang tinggal> 5 km daripuskesmas
4. KerawananPangan    11. % daerahberhutan
12. % daerahpuso
13. Daerah rawanbanjir
14. Penyimpangancurahhujan
Sumber : Pramoedyo,H.,dkk,2010)

Dalam penyajian peta kerawanan digunakan pola warna yang seragam dengan 3 gradasi warna merah dan tiga gradasi warna hijau. Gradasi warna merah peta menunjukan tingkat atau level kerawanan pangan suatu kabupaten  (merah tua = sangat rawan pangan/prioritas 1, merah = rawan pangan/ prioritas 2, merah muda = agak rawan pangan/prioritas 3). Sedangkan gradasi hijau menunjukan tingkat atau level ketahanan pangan  (hijau tua = sangat tahan pangan/ prioritas 6, hijau = tahan pangan/prioritas 5, dan hijau muda cukup tahan pangan/ prioritas 4).
 Adapun data yang digunakan untuk menyususn FIA adalah data tahun terakhir, kecuali untuk indikator ketersediaan pangan  yang menggunakan data 3 tahun terakhir.  Peta kerawanan pangan komposit merupakan gabungan adari ketiga aspek/ dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersedaiaan pangan, Akses terhadap pangan, dan Penyerapan Pangan. Dalam perhitungan untuk pemetaannya digunakan indeks dari ke empat kelompok indikator tersebut. Adapun range indeks dari ketahanan pangan komposit adalah sebagai berikut:

>0.8            = sangat rawan pangan
0,64 - <0,8         = rawan pangan
0,48 - <0,64        = agak rawan pangan
0,32 - < 0,48         = cukup tahan pangan
0,16 - <0,32        = tahan pangan
<0,16            = sangat tahan pangan
   
IV.TEMUAN DAN ANALISIS DATA

5.ANALISIS TEMUAN PENELITIAN
Pembahasan dan analisis dari temuan data yang telah disampaikan pada bab sebelumnya akan disajikan dalam bab ini. Dengan dikaitkan melalui teori teori sosial di dalamnya, permasalahan yang telah di uraikan pada bab pendahuluan dapat dianalisis dan di interpretasikan secara mendalam. Pembahasan dan analisis yang dimaksud yaitu untuk mengetahui Komponen-komponen lokal apa sajakah yang potensial memicu terjadinya kerawanan pangan di tingkat desa di Kabupaten Tuban, Daerah Pedesaan manakah di Kabupaten Tuban ini yang dapat digolongkan ke dalam daerah rawan pangan serta Kebijakan dan Program macam apakah yang relevan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya desa-desa yang teridentifikasi sebagai daerah rawan pangan di Kabupaten Tuban .
 Lokasi penelitian ini berada di kecamatan kerek kebaputen tuban. Kecamatan kerek dikenal dengan  kecamatan yang terkenal dengan pegunungan kapurnya. Memiliki karakteristik dengan topografi pegunungan berkapur, dan sangat susah untuk mendapatkan akses air.
 Konsep baru tentang ketahanan pangan yang dikaitkan dengan ketersediaan, akses individu,  serta aspek gizi dan keamanan pangan juga diikuti oleh orientasi baru bagi arah kebijaksanaan pangan nasional yang harus didasarkan pada  sebuah konsep kemandirian atau self reliance.

5.I. Komponen Lokal Yang Berpotensial Memicu Terjadinya Rawan  Pangan
 
Dari data yang didapatkan di bab sebelumnya, terdapat beberapa komponen lokal yang berpotensi memicu terjadinya rawan panga pada kecamatan kerek kabupten tuban. Komponen lokal ini diantaranya adalah kondisi sulit untuk mendapatkan air bersih atau sumber air, menyempitnya beberapa daerah lahan pertanian akibat terjualnya sebagian tanah kepada perusahaan, dan komponen lokal lainya adalah kondisi monografi yang memang kecamatan kerek merupakan sebagian mengandung tanah yang berkapur.
Air bersih menjadi kendala besar bagi masayrakat yang berada di kecamatan kerek. Dari beberapa data yang didapatkan dari masyarakat di saat musim kemarau para petani sangat susah untuk memperoleh cadangan air yang melimpah. Belum lagi kondisi air yang masih mengandung material kapur. Sebagian besar pertanian yang berada di kecamatan kerek merupakan pertanian yang mengadopsi system tanam tadah hujan.
Pertanian yang menggunakan system tadah hujan merupakan pola pertanian yang hanya melakukan produksi pada saat musim hujan datang. System ini hanya berlaku 4 bulan saja dalam setahun dan petani memproduksi padinya hanya satu kali dalam setahun. Di bulan bulan berikutnya petani dapat mengganti tanaman padi yang biasanya ditanam dengan tanaman lainya seperti pala, jagu, dan ubi ubian.
Sulitnya dalam mengakses air menjadi potensi lokal yang menghambat produksi tanam padi di kecamatan kerek. Tingkat kemiskinan pedesaan juga menambah daftar panjang permasalahan ketahanan pangan di kecamatan kerek. Untuk memperoleh air saja, para penduduk desa tidak bisa berbuat banyak. Jika tidak bisa membeli air pada depo air swasta, penduduk setempat harus mempunyai sumber mata air sendiri, dan untuk mendapatkan sumber air tersebut penduduk harus mengeluarkan sejumlah uang mengebor dengan biaya yang tidak murah.
Permasalahan kedua adalah adanya involusi pertanian. Menyempitnya lahan pertanian juga disebebakan dari berbagai factor. Selain bertambahnya jumlah penduduk yang ada di sekitar, menyempitnya lahan juga disebabkan adanya sebuah industri yang berada di sekitar warga. Seperti desa Sumber Arum misalnya, didesa tersebut lebih dari separuhnya merupkan tanah milik perusahaan Semen Gresik yang dahulunya merupakan kawasan agrarian bagi penduduk setempat.
Setidaknya Clifford Geertz (1963) benar. Bahwa apa yang ditulisnya sekitar hampir setengah abad lalu tentang involusi pertanian di Jawa nyatanya tak banyak mengalami perubahan. Involusi pertanian, kata Geertz, adalah kemandekan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukkan oleh ada tidaknya kemajuan hakiki pada perluasan lahan pertanian yang baru . (Geertz, C.,1963 )
Laporan statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah tak sepenuhnya menggambarkan realita di masyarakat petani Jawa baik sebagai wilayah geografis maupun sebagai kebudayaan. Jika angka-angka kemajuan yang dipaparkan negara mengenai perkembangan produksi pertanian itu benar, maka angka itu pun tidak bisa menggambarkan betapa terperosoknya kebudayaan agraris di Jawa.
Tak ada revolusi monumental dalam pola pertanian di Jawa. Bahwa ada perkembangan dalam agro industri dalam beberapa decade terakhir, itu pun masih dalam skala minoritas. Sebagian besar lain masih mewarisi pola-pola pertanian kuno, dengan tingkat produksi yang juga kuno, dan perkembangan yang lambat. Diamini atau tidak, Jawa masih nyaman dalam tempurungnya sendiri. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari falsafah kebudayaan Jawa.
Apa yang dikatakan Geertz 50 tahun lalu tentang sistem pewarisan tanah di Jawa yang menjadi salah satu sebab kemiskinan setidaknya juga masih berlaku dan mungkin semakin buruk. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang disertai kemustahilan perluasan pulau Jawa mungkin menyebabkan kepemilikan tanah semakin menciut.  Tanah, sebagaimana dikatakan Geertz setengah abad silam, adalah modal bagi para petani Jawa. Kepemilikan itu kini semakin terkotak-kotak dalam petak-petak kecil dan akan semakin menciut seiring bertambahnya generasi. Bukan tidak mungkin, ke depan, pertanian di Jawa justru akan mengalami kemunduran bahkan hilang dari peradaban. Persis yang dibayangkan Geerzt setengah abad lalu. Sebagaimana diketahui, penelitian Geerzt itu ditanggapi secara serius oleh pemerintahan orde baru. Ada udang kapitalisme di balik batu penelitian Geerzt telah membidani kelahiran revolusi hijau di Jawa.

5.2 Desa Yang Dapat Digolongkan Ke Dalam Daerah Rawan Pangan
Jika memperhatikan hasil temuan data di lapangan, maka dapat diketahui tingkat kondisi kerawanan pangan di masing – masing desa. Tingkat kondisi kerawanan pangan dilihat berdasarkan ketersediaan konsumsi (beras, jagung, ubi jalar), tingkat perekonomian desa pada saat ini, kemudahan dalam mengakses listrik di desa, kondisi infrastruktur jalan yang dapat dilalui oleh roda empat, tingkat angka kematian bayi, tingkat harapan hidup anak usia 1 tahun, kondisi anak yang kekurangan gizi, kemudahan dalam mengakses air bersih, jarak antara rumah dengan puskesmas, dan jumlah keluarga yang masih buta huruf.  Indikator – indikator tersebut kemudian dihitung menggunakan standar perhitungan Food Insecurity Atlas (FIA). FIA adalah sebuah alat (tool) pemantauan dan analisis rawan pangan, dalam memberi informasi bagi pengambil kebijakan ditingkat pusat, provinsi, maupun Kabupaten agar mampu menyusun perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan baik yang transient maupunkronis. Hasil dari perhitungan FIA ini kemudian mengetahui seberapa prioritas penanganan tingkat kerawanan pangan di desa tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas dan rinci tetntang tingkat kerawanan pangan di masing – masing desa dapat memperhatikan penjelasan dibawah ini :

1.    Desa Kasiman
Tingkat kerawanan pangan di desa Kasiman Kabupaten Tuban  prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong mendesak (0,67). Sehingga diperlukan penanganan yang sangat lebih intensif untuk masyarakat di desa  Kasiman terutama dalam hal kondisi ketersediaan pangan yang tingkat rawan pangannya tergolong agak banyak. Semakin tinggi tingkat rawan pangannya, maka semakin mendesak pula untuk segera ditangani.

2.    Desa Sumberarum
    Tingkat kerawanan pangan di desa Sumberarum Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong agak mendesak (0,55). Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang cukup intensif agar dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik. Penanganan dilakukan terutama berkaitan dengan ketersediaan konsumsi (beras, jagung, ubi jalur) yang tingkat kerawanan pangannya tergolong tinggi.

3.    Desa Margomulyo
Tingkat kerawanan pangan di desa Margomulyo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong tidak mendesak (0,27). Semua itu dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis yang berada di dekat Kecamatan Kerek. Di desa Margomulyo banyak sekali beberapa fasilitas lebih maju dibandingkan dengan desa yang lain, sehingga sangat menunguntungkan t masyarakat karena lebih mudah mengakses segala fasilitas yang telah disediakan. Meskipun begitu penanganan yang diberikan juga harus tetap baik agar tidak mengalami kemunduran, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan agar dapat mengalami kemajuan.

4.    Desa Temayang
    Tingkat kerawanan pangan di desa Temayang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong agak mendesak (0,58). Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang cukup intensif agar dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik. Penanganan dilakukan terutama berkaitan dengan ketersediaan konsumsi (beras, jagung, ubi jalur) yang tingkat kerawanan pangannya tergolong tinggi. Semakin tinggi kondisi rawan pangannya maka semakin mendesak pula penanganannya.


5.    Desa Tenggger Wetan
Tingkat kerawanan pangan di desa Tengger Wetan Kabupaten Tuban prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong agak mendesak (0,51). Oleh sebab itu diperlukan penanganan yang cukup intensif dan dilakukan dengan sunguh – sungguh agar dapat mengalami perubahan yang menjadi lebih baik. Penanganan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat mengalami kondisi yang lebih sejahtera serta lebih mudah mengakses segala fasilitas.

5.3    Kebijakan Dan Program Yang Relevan Untuk Mengantisipasi Desa  Rawan Pangan.

Rawan pangan adalah kondisi yang didalamnya tidak hanya mengandung unsur yang berhubungan dengan state of poverty saja. seperti masalah kelangkaan sumber daya alam, kekurangan modal, miskin motivasi, dan sifat malas yang menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam mencukupi konsumsi pangan.  Namun Dalam hal ini rawan pangan juga mengandung unsur yang bersifat dinamis yang berkaitan dengan proses bagaimana pangan yang diperlukan didistribusikan dan dapat diperoleh setiap individu / rumah tangga melalui proses pertukaran guna memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Kerawanan pangan terjadi apabila rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Ada tiga hal penting yang mempengaruhi tingkat rawan pangan, yaitu : (a) kemampuan penyediaan pangan kepada individu/rumah, (b) kemampuan individu / rumah tangga untuk mendapatkan pangan, dan (c) proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu/rumah tangga.  Ketiga hal tersebut, pada kondisi rawan pangan yang akut atau kronis dapat muncul secara simultan dan bersifat relatif permanen.  Sedang pada kasus rawan pangan yang musiman dan sementara, faktor yang berpengaruh kemungkinan hanya salah satu atau dua faktor saja dan sifatnya tidak permanen.
Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat (Anonim, 2001). Keadaan rawan pangan dapat dilihat kondisi pada daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan akses terhadap pangan (Pramoedyo,H.,dkk,2010)
 Disamping itu, kerawanan pangan juga dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni sisi produksi, konsumsi dan distribusi. Aspek produksi rawan pangan adalah suatu kondisi dimana kemampuan produksi pangan tidak seimbang dengan upaya pemenuhan kebutuhan akan pangan. Dalam hal ini aspek produksi hanya dilihat dari sisi kemampuan produksinya saja, bukan dari sisi ketersediaan, karena faktor ketersediaan inibisa dipenuhi oleh adanya pasokan antar wilayah. Aspek konsumsi berkait dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan karena  daya beli masyarakat sangat rendah (miskin). Aspek distribusi adalah ketidakseimbangan supply dalam memenuhi demand masyarakat, sehingga terjadi kelangkaan pangan pada suatu tempat, waktu, jumlah dan harga yang memadai. Bahan pangan dalam konteks ini tidak hanya berarti beras sebagai sumber pangan utama bagi konsumen, tetapi dapat meliputi berbagai sumber pangan, sebagai hasil diversifikasi pangan sesuai dengan kebiasaan/ budaya masyarakat setempat.
Ketahanan pangan sebagai terjemahan istilah food security telah dibahas secara mendalam di dalam forum international seperti FAO.  Ketahanan pangan dipakai sebagai titik tolak evaluasi keadaan pangan dunia, yang dilatarbelalkangi oleh pemikiran yang muncul dalam Konferensi Pangan Dunia PBB pada tahun 1974.  Konsep ketahanan pangan kemudian mempengaruhi berkembangnya konsep swasembada atau self sufficiency yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi pangan dalam negeri.
Dalam sidang komite Ketahanan Pangan FAO tahun 1991, ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi.  Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor utama, yaitu kecukupan (ketersediaan) pangan, stabilitas ekonomi pangan dan akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan.  Dengan demikian ketahanan pangan bukan hanya mengenai masalah produksi, tetapi juga merupakan masalah keterjangkuan dan distribusi.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996, konsep ketahanan pangan telah termuat aspek keamanan, mutu dan keragaman sebagai kondisi yang harus dipenuhi dalam kebutuhan pangan penduduk secara cukup dan merata serta terjangkau.  Kondisi ketahanan pangan yang diperlukan juga mencakup persyaratan bagi kehidupan sehat.   Definisi ketahanan pangan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata terjangkau.

Beberapa program dan kebijakan hendaknya berdasar pada kepentingan masyarakat. Pembangunan hendaknya tidak memarjinalkan kaum petani dan pedasaan. Pengelolaan sumber air bersih diharapkan dapat terpasang tidak hanya di kota saja, melainkan sampai kepelosok desa. Kecamatan kerek merupakan desa yang saat ini masih kesulitan dalam memperoleh air bersih. Air tersebut selain berguna untuk air minum warga, air juga berguna bagi petani untuk mengairi pertanian padinya. Keefektifan dan pembangunan yang tepat sasaran akan menjadikan ekonomi juga dapat berjalan signifikan. Selama ini permasalahan kemiskinan masih menjadi masalalah besar bagi masyarakat pedesaan. Ketidakmampuan mereka dalam menentang arus kemiskinan structural menjadikan mereka semakin tidak berdaya. Dampak besar dari masalah ini adalah berkembangnya kemiskinan dan rawan pangan pada masayrakat pedesaan.
Selain permasalahan air, akses jalan juga menjadi prioritas bagi pembangunan di pedesaan. Susahnya penduduk desa dalam mengakses pasar juga dikarenakan pembangunan jalan antara desa dengan kota tidak berimbang. Ketimpangan ini membawa dampak besar juga khususnya akses komoditi pasar misalnya penduduk desa akan membeli sayuran, lauk, dan konsumsi padi. Diharapkan dengan adanya akses jalan yang baik, distribusi dan pemasaran hasil pertanian dapat menyebar luas hingga ke beberapa daerah.

6.1  KESIMPULAN

     Dari gambaran singkat yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut, maka ada beberapa komponen lokal yang menjadi potensi pemicu kerawanan pangan di masing – masing desa di Kecamatan Kerek-Kabupaten Tuban . Komponen lokal tersebut diantaranya adalah, susahnya atau tidak terpenuhinya kemudahan untuk mengakses sarana air bersih bagi masyarakat atau warga yang tinggal di lingkungan kecamatan Kerek, menjadi salah satu komponen lokal yang cukup krusial dan berpotensi dalam mempengaruhi kerawanan pangan yang terjadi di kecamatan ini, belum lagi kondisi air yang masih mengandung material kapur yang dapat berakibat langsung pada kualitas ketersediaan air yang tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari – hari bagi masyarakat di kecamatan ini. Komponen lokal lainnya yang berpotensi memicu terjadinya rawan pangan di kecamatan kerek adalah terjadinya penyempitan lahan pertanian yang disebabkan karena terjualnya sebagian tanah atau lahan pertanian milik warga kepada perusahaan, disamping memang banyaknya lahan pertanian yang memang telah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman warga itu sendiri.
    Sulitnya mengakses air bersih bagi masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ini menjadi salah satu komponen lokal yang sangat potensial memicu terjadinya masalah rawan pangan di lingkungan tersebut. Hal ini juga sangat memberikan pengaruh langsung kepada penduduk kecamatan Kerek yang berprofesi sebagai petani yang menggarap lahan di desa masing – masing juga ikut mengalami kesulitan dalam penggarapan lahan pertanian. Dimana ketersediaan air yang terbatas ini sangatlah menghambat produksi tanam padi di Kecamatan Kerek. Hal ini juga berakibat pada salah satu faktor pendukung tingkat kemiskinan pedesaan yang semakin meningkat sehingga hal ini tidak bisa dipungkiri lagi pengaruh langsungnya terhadap permasalahan ketahanan pangan di kecamatan kerek.
    Permasalahan kedua yang menjadi komponen lokal yang berpotensi memicu terjadinya kerawanan pangan di Kecamatan kerek ialah adanya involusi pertanian yang marak terjadi di wilayah pedesaan. Dalam hal ini, menyempitnya lahan pertanian yang ada di wilayah kecamatan kerek sendiri disebabkan oleh adanya pembangunan pada lahan pertanian yang mengarah pada bidang industri, disamping memang terjadinya pertambahan jumlah penduduk secara signifikan yang ada di kecamatan kerek sehingga memaksa lahan yang seharusnya berfungsi sebagai lahan pertanian berubah menjadi pemukiman warga.
    Berdasarkan pada pemaparan data pada bab sebelumnya dan penjelasan mengenai beberapa indikator yang menunjukkan tingkat tinggi rendahnya masalah rawan pangan yang terjadi di kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ini, maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan kerek kabupaten tuban termasuk kedalam kecamatan yang dapat digolongkan sebagai daerah yang masih memerlukan perhatian khusunya mengenai permasalahan kerawanan pangan. Dimana menurut hasil temuan data, di kecamatan kerek terdapat 17 kelurahan atau desa, 5 diantaranya adalah desa Kasiman, Desa Sumberarum, Desa Margomulyo, Desa Temayang, lalu yang terakhir Desa Tengger Wetan. Dari kelima desa tersebut empat diantaranya masih membutuhkan pemantauan khusus dan penanganan secara intensif berkelanjutan dari pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah rawan pangan. Keempat desa tersebut adalah Desa Sumberarum, Margomulyo, Temayang, dan Kasiman. Khusus untuk desa kasiman, berdasarkan pada hasil penelitian memerlukan perhatian khusus dan penanganan secara intensif untuk penanggulangan masalah rawan pangan. Karena berdasarkan pada temuan data, desa Kasiman termasuk dalam desa yang prioritas penanganan kerawanan pangannya tergolong mendesak. Sehingga diperlukan penanganan yang jauh lebih intensif bagi masyarakat penduduk Desa Kasiman terutama dalam hal kondisi ketersediaan pangan, dimana pada desa ini tingkat rawan pangan tergolong tinggi.
    Melihat temuan data tersebut diperlukan adanya kebijakan dan program yang relevan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya desa – desa yang teridentifikasi sebagai daerah rawan pangan di kabupaten tuban. Adapun dalam hal ini masyarakat yang tinggal di kecamatan Kerek, hendaknya menyisihkan sebagian bahan pangannya agar dapat dijadikan sebagai cadangan makanan di saat masa – masa sulit. Seperti masa gagal panen, dan masa panen yang hanya terjadi setahun sekali. Sebab jika masyarakat artau penduduk desa hanya menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangannya pada pasar bebas, maka hal tersebut sangat tidak aman. Mengingat fluktuasi harga bahan pangan pada pasar bebas yang tidak menentu, dimana fluktuasi harga pasar yang tidak menentu tersebut dapat berakibat langsung pada daya beli masyarakat. Seperti misalnya fluktuasi harga bahan pangan yang meningkat tajam secara tiba – tiba yang terjadi pada pasar bebas, belum tentu dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat miskin yang tidak mampu membeli, dan memiliki akses yang sangat terbatas untuk menjangkau ketersediaan bahan pangan tersebut tentunya hanya bisa pasrah. Program yang dijalankan dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah program yang dilakukan secara intensif dan berlanjut. Yakni program sosialisasi kepada masyarakat yang ada di kecamatan Kerek, atau masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan terjadi rawan pangan. Disamping itu sosialisasi tidak hanya mengenai pentingnya untuk menyimpan cadangan makanan, melainkan sosialisasi dalam hal ini juga memberikan pandangan lain kepada masyarakat desa di Kecamatan Kerek mengenai bahan pangan alternatif pengganti beras.
    Pembangunan yang merata pada setiap daerah juga merupakan hal yang sangat penting. Dimana diketahui bahwa masalah rawan pangan bukan hanya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, kekurangan modal, dan sifat malas yang mengakibatkan masyarakat mengalami ketidakmampuan dalam mencukupi konsumsi pangan. Melainkan faktor pembangunan yang tidak merata juga merupakan faktor yang cukup berpengaruh bagi ketahanan pangan di kecamatan Kerek. Pembangunan secara merata ini dapat membenahi daerah yang memiliki potensi alam atau produktivitas lahan yang kecil. Seperti yang terjadi di pedesaan di kecamatan kerek kabupaten Tuban, seperti yang diketahui bahwa kecamatan kerek sendiri mempunyai masalah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Program pembangunan yang merata dan terus berkesinambungan menjadi program yang dirasa efektif dalam menanggulangi permasalahan ini. misalnya dengan diberikannya sarana kemudahan dan akses bagi masyarakat kecamatan Kerek untuk mendapatkan air dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Mengingat air bersih kegunaannya bukan hanya untuk air minum dan berbagai kebutuhan lainnya, melainkan ketersediaan air yang memadai juga dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, yang dapat berpengaruh langsung pada tingkat ketahanan pangan pada kecamatan Kerek.
6.2    REKOMENDASI   
-                 Dalam Rencana Jangka Pendek, Untuk mencapai sebuah daerah dengan predikat tahan pangan tentunya di perlukan peran pemerintah kabupaten dan masyarakat serta para stakeholder yang berkepentingan dalam masalah ini. Pemerintah di harapkan mampu membuat saluran air bersih masuk dalam desa yang terdesak pada desa yang berpredikat rawan pangan. Program ini juga dapat dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) bersama masyarakat setempat.
-                Dalam Rencana Jangka menengah, Untuk meningkatkan berbagai hasil produksi pertanian di tahun mendatang, Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dapat  melaksanakan berbagai program kegiatan. Diantaranya, melalui pengelolaan air irigasi dan pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, serta pelayanan pembiayaaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan yang pendanaannya dapat diperoleh dari APBD kabupaten.
-                Dalam Rencana jangka panjang, Kabupaten Tuban Kecamatan Kerek diharapkan dapat menjadi kecamatan dengan predikat tahan pangan. Intensifikasi dan koordinasi perlu dilakukan antar instansi terkait. Badan Ketahanan Pangan Daerah, Dinas Pertanian, Dan Dinas Kesehatan serta Pemerintah daerah Kabupaten Tuban diharapkan mampu bekerja sama dalam mengatasi permasalahan daerah  rawan pangan di Kecamatan Kerek.




DAFTAR  PUSTAKA

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,2006 dalam Henny Pramoedyo,dkk, 2010. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Ponorogo; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya-Malang.

________________, 2007. Dalam Henny Pramoedyo, 2010,dkk Penyusunan Indokator dan Pemetaan Daerah Rawan pangan di Kabupaten Ponorogo ,Provinsi Jawa Timur; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya-Malang.

Geertz, Clifford, 1983. Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia
                                     (diterjemahkan oleh S. Supomo),Jakarta : Bhratara Karya Aksara.

Kementrian Riset dan Teknologi, Republik Indonesia, 2010. Jakarta; Kemenristek RI.

Pramoedyo, H.,2010. dkk., Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa timur; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya- Malang.

Suyanto, B.,1996. Perangkap Kemiskinan ; Problem dan Strategi Pengentasannya ,Dalam Pembangunan Desa; Yogyakarta, Penerbit Aditya Media.

Suyanto,B. Dan Septi Ariadi, 2001. Kredit Usaha Tani; Solusi atau Masalah bagi Petani, Surabaya; Kerjasama FISIP-Unair dan Balitbang Provinsi Jawa Timur

Suyanto,B.,dan Septi Ariadi (eds) 2002. Inventarisasi Masalah Kemiskinan dan Penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2003 -2007; kerjasama Lembaga Penelitian Universitas airlangga dan Bappeda Kabupaten Blitar.

United Nations, 2009. World Populations Prospect, 2008th (Revision)



***


 
RocketTheme Joomla Templates