Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

LATAR BELAKANG KONSEP WELFARE-STATE DALAM SISTEM EKONOMI-POLITIK AMERIKA SERIKAT PDF Print E-mail
Written by T Sumarnonugroho   
Friday, 19 November 2010 08:40

Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik

Volume 12, Nomor 3: 43-53

 
Latar Belakang Konsep Welfare-State dalam Sistem Ekonomi-Politik Amerika Serikat
 

T. Sumarnonugroho*

 FISIP, Universitas Airlangga

 

 

Amerika Serikat sering dijadikan simbol suatu negara penganut sistem kapitalisme-liberal. Ciri sistem ini untuk beberapa dasawarsa mengalami perubahan-perubahan meskipun apa yang menjadi dasar dan kerangkanya tetap. Diawali dengan konsep kapitalisme–liberal klasik. Kemudian dipengaruhi pemi-kiran neo-kapitalisme-liberal, Keneysian dan sebagainya. Sesudah tahun 1940-an, peru-bahan dalam kebijaksanaan ekonomi makro berdasarkan model John Maynard Keynes mulai berpengaruh di Amerika. Sampai timbul banyak kritik terhadap kelemahan model tersebut terutama di tahun 1960-an.

Sistem kapitalisme-liberal klasik berkiblat kepada pandangan Adam Smith dan tokoh lain sehaluan, yang menekankan kemerdekaan setiap orang agar diberikan kesempatan secara luas dan penuh dalam mencukupi kepentingannya. Pemerintah dan masyarakat tidak diinginkan campur tangan, sesuai dengan semboyannya: “Laissez faire, laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-meme” (biarkan berbuat, biarkan pergi atau berlangsung, biarkan terjadi, biarkan setiap orang berbuat sekehendak hatinya). Dalam hal ini pemerintah diharapkan hanya semacam agen polisi. Kemerdekaan individu dijunjung tinggi termasuk dalam bidang ekonomi. Pandangan-pandangan tersebut secara keseluruhan berpengaruh terhadap penyusunan Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat.

Suatu kemerdekaan penuh bagi individu yang didengungkan aliran klasik, secara bertahap tergeser oleh pengaruh neo-kapitalisme-liberal. Kecenderungan perusa-haan-perusahaan untuk memperkaya diri dan monopolistis bergeser pada bentuk ekonomi pasar bebas, pembentukan harga bebas dan persaingan bebas. Pada masa pemerintahan Presiden G. Cleveland untuk mematahkan dominasi monopoli dikeluarkan Undang-undang Antitrust Sherman (1890). Berikutnya dikeluarkan Undang-undang Antitrust Clayton (1914). Secara efektif Undang-undang Antitrust diberlakukan pada pemerintahan Presiden Theodore Roosevelt. Para konsumen pun diperhitungkan untuk berperan, menilai dan menentukan harga barang. Di sisi lain dalam pemerintahan federal muncul gagasan desentralisasi wilayah agar memberikan kesempatan kepada warganegara Amerika berkembang secara bebas. Pemerintah diminta jangan banyak ikut campur dan cukup bertindak sebagai wasit.

Harapan agar pemerintah menjadi wasit saja dalam dunia usaha, karena keadaan memaksa, pemerintah berubah berperanan lebih menonjol yaitu pada waktu pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. New deal (langkah baru) diciptakan sebagai pembaruan sistem yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika. Sebelumnya pernah terjadi campur tangan pemerintah pada masa Presiden Grover Cleveland. Campur tangan ini dilakukan terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam usaha perkeretaapian. Presiden Cleveland menan-datangani Undang-undang Antar Negara Bagian (1887) yang melarang diskriminasi ongkos, tarif, rabat serta pooling. Undang-undang ini diperkuat lagi dengan Undang-undang Repburn (1906) yang memberi kekuasaan lebih besar kepada Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian untuk memberikan wewenang hukum dan menen-tukan harga dalam usaha perkeretaapian.

Tak pelak lagi, campur tangan peme-rintah yang menonjol mendapat reaksi dari kalangan luas. Ada kekhawatiran jika campur tangan pemerintah dibiarkan berlarut-larut akan mengurangi dasar kebebasan yang sudah berakar dalam falsafah hidup bangsa Amerika. Maka tidak mengherankan jika Franklin Delano Roosevelt mendapat tantangan dan kritik tajam. Usaha mengembalikan peranan swasta dan fungsi negara bagian dengan mengurangi keterlibatan pemerintah menjadi salah satu program politik Presiden D. Eisenhower.

Prewitt dan Verba (1974:18, 23-37) dalam membahas sistem ekonomi Amerika Serikat mengedepankan suatu istilah kapitalisme politik (political capitalism) untuk menunjukkan bentuk mitra yang erat hubungannya, antara suatu badan usaha swasta dan suatu pemerintah pilihan rakyat. Lebih lanjut Prewitt danVerba menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan negara digunakan untuk menunjang sektor swasta. Sedangkan sektor swasta memiliki pengaruh dominan sebagaimana layaknya suatu perusahaan raksasa. Hubungan kemitraan tersebut memberikan makna yang saling menguntungkan secara timbal balik di dalam mencapai sasaran-sasaran seperti stabilitas sosial dan ekonomi, kesinambungan ekspansi ekonomik, serta pertahanan nasional. Kapitalisme politik tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan Amerika.

Menurut Prewitt dan Verba, kapitalisme politik dalam sistem ekonomi Amerika paling tidak memiliki lima komponen. Pertama, penegakan atau pemantapan kerangka landasan hukum bagi badan usaha ekonomi bebas. Kedua, penegakan atau pemantapan pelaksanaan subsidi pemerintah terhadap badan usaha swasta (yang mencakup antara lain bantuan untuk sarana transportasi, proteksi industri Amerika termasuk perlindungan tarif, bantuan pemerintah federal berbentuk pinjaman-pinjaman, program-program subsidi pertanian). Ketiga, penegakan atau pemantapan ketetapan-ketetapan bagi peraturan-peraturan Pemerintah mengenai ekonomi (yang meliputi antara lain perundang-undangan Antitrust, peraturan perundang-undangan bagi masyarakat bisnis, penegasan apa yang menjadi ruang lingkup dan banyaknya atau jumlah kegiatan peraturan pemerintah). Keempat, penegakan atau pemantapan kebijaksanaan fiskal dan program-program kesejahteraan umum. Kelima, masalah tentang keberadaan Pemerintah Amerika Serikat sebagai langganan produksi bagi badan usaha swasta.

Sudah menjadi kebiasaan selama ini di Amerika, negara dikenal sebagai langganan utama bagi dunia perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan dapat tumbuh berkembang dan sejumlah besar pesanan berasal dari pemerintah. Hal itu seperti julukan yang sering diucapkan khalayak ramai bahwa “Uncle Sam is number one customer”. Di antara pelanggan yang banyak menggunakan jasa perusahaan swasta adalah Markas Besar Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon), NASA (National Aeronautic and Space Administration), Komisi Tenaga Atom (Atomic Energy Commission) dan instansi lain. Domhoff (1967:54-55) dalam analisis kekuasaan-kekuasaan di Amerika mengedepankan pula peranan perusahaan-perusahaan raksasa yang mempunyai pengaruh dalam struktur politik. Sampai tahun 1963 tercatat 20 perusahaan puncak (The Top Twenty Industrials). Pemerintah menggunakan jasa perusahaan- perusahaan antara lain General Motors, Ford, General Electric, International Harvester, Lockheed Aircraft Corporation, Standar Oil Companies, IBM, Union Carbide, DuPont, Dow Chemical, MacDonnel-Douglas, Boeing, Grumman Aircraft Enginering, General Dynamics, United Aircraft, North American Rockwell, Northrop, Martin Marietta, dan perusahaan-perusahaan dalam skala kecil.

Sejauh mana peranan pemerintah dan apa yang dilakukan badan usaha swasta dapat disimak dari teks Laporan Ekonomi Presiden Reagan tahun 1986. Dalam laporan, peranan ekonomi pemerintah antara lain disebutkan sebagai berikut:

 

Dalam menyusun program kami untuk perluasan ekonomi yang sehat dan terus menerus, kami mengakui peranan terbatas yang layaknya dimainkan pemerintah. Pemerintah federal tidak bisa memberikan kemakmuran atau membangkitkan pertumbuhan ekonomi; ia hanya bisa menggalakkan prakarsa swasta, inovasi, dan kegiatan wiraswasta yang menghasilkan peluang ekonomi. Pemerintah yang aktif secara berlebihan sesungguhnya menghambat kemajuan ekonomi. Pengeluaran federal menyerap sumber-sumber daya, banyak yang lebih baik dipakai oleh sektor swasta. Pemajakan yang berlebih-lebihan mengganggu harga-harga yang terkena, dengan mengalokasikan kembali sumber-sumber daya secara sewenang-wenang berarti menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh. Maka, jalan terbaik bagi pemerintah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi ialah menyediakan suatu landasan yang mantap, kebijaksanaan ekonomi yang dapat diramalkan, dan kemudian mundur dan membiarkan potensi kreatif rakyat Amerika berkembang (Reagan, 1986:5).

Seperti yang dikemukakan di atas, tampak Reagan secara bertahap akan membatasi peranan pemerintah federal. Reagan ingin mengembalikan lagi peran swasta yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika jangka panjang. Untuk itu pihak pemerintah federal harus melaksanakan deregulasi, penurunan tarif pajak dan pengetatan pengeluaran. Tindakan Reagan pada awal pemerintahan adalah menekankan kebijaksanaan pengurangan pajak dan pengeluaran pemerintah di dalam negeri. Pengetatan terhadap pengeluaran yang tidak perlu merupakan langkah menutup defisit anggaran federal. Kesemuanya itu ditempuh untuk memulihkan perekonomian di tahun 1981 di mana keadaan Amerika mengalami inflasi yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup lamban. Laporan tersebut di atas juga sebagai jawaban Reagan atas keinginan masyarakat luas sejauh mana tindakan dan peranan pemerintah di dalam menanggulangi masalah akibat situasi ekonomi yang sering tidak menentu.

Pemikiran atau gagasan menyeluruh Presiden Ronald Wilson Reagan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sering dikenal sebagai “Reaganomics”. Tindakan penurunan tarif pajak, pengetatan pengeluaran dan pelaksanaan kebijaksanaan “anggaran defisit” ternyata juga mempunyai dampak yang luas. Di tahun 1986 pemerintah federal mengalami defisit melebihi yang diperkirakan yaitu sejumlah $220 milyar. Kongres mulai mengedepankan masalah pokok yang perlu dilaksanakan menyangkut pengurangan defisit. Kecuali itu juga melakukan perbaikan peraturan perpajakan. Pada tahun 1985 kongres mengesahkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Gramm-Ruthman-Hollings yang mengharuskan pengurangan progressif pengeluaran dan difisit federal (Reagan, 1986:6). Sedangkan program reformasi pajak disahkan Kongres pada tahun berikutnya. Pada masa akhir jabatannya Reagan meninggalkan warisan kepada penggantinya George Bush berupa defisit anggaran federal sejumlah $155,1 milyar dan hutang Amerika Serikat sejumlah $2,6 trilyun.

 

 Pergeseran dari Ekonomi Nasional ke Ekonomi Dunia

Sampai akhir tahun 1988 tampak bahwa Amerika tidak dapat terhindar dari gejolak perekonomian dunia. Negara yang dijadikan model sistem ekonomi otonom (berdiri di atas kaki sendiri) atau mampu mengelola dan memenuhi kebutuhan sendiri ini ternyata menjadi goyah diterpa krisis ekonomi internasional. Sejak pemerintahan Presiden Jimmy Carter, Amerika telah merasakan memburuknya keadaan karena inflasi. Pada tahun 1979 angka inflasi mendekati 14% dan pada tahun berikutnya melonjak lebih tinggi. Resesi melanda pula Amerika di sekitar tahun 1982 dan sesudah itu mulai pulih kembali. Sejak tahun 1983 pertumbuhan ekonomi mulai meningkat meskipun masih menempatkan Amerika Serikat dalam keadaan terlilit hutang untuk beberapa tahun lamanya. Sampai negara kaya raya ini memiliki hutang luar negeri sekitar $2,6 trilyun.

Kegoncangan karena dampak krisis perekonomian dunia (malaise) pernah dialami Amerika Serikat di tahun 1929. Krisis itu telah memukul ekspor Amerika dan dunia kredit. Terutama dimulai dengan krisis spekulasi. Bursa di New York atas nilai tukar dollar yang melonjak tajam,pada tanggal 24 Oktober 1929 menurun drastis (pada waktu itu dikenal sebagai “Black Thursday”). Kerugian terutama bagi spekulan meliputi jutaan dollar. Bank-bank banyak yang gulung tikar. Demikian pula perusahaan-perusahaan industri dan produksi pertanian. Harga menjadi merosot, produksi dikurangi disertai rasionalisasi para pekerja sehingga pengangguran meningkat luar biasa.

Pergeseran dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia senantiasa terjadi di Amerika Serikat. Pergeseran itu dapat dilihat dari beberapa sebab dan latar belakang, antara lain sebagai berikut :

1.   Adanya saling ketergantungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Sebagian keuntungan perusahaan-perusahaan Amerika dipero-leh dari ekspor dan penanaman modal mereka di luar negeri. Khususnya hu-bungan dengan negara-negara berkem-bang antara tahun 1975–1980 ternyata telah meningkatkan ekspor Amerika. Peningkatan ekspor ini akan menghidup-kan lagi kegairahan berproduksi dan lapangan kerja. Kecuali itu keadaan neraca perdagangan akan berpengaruh atas naik turun Pendapatan Nasional Kotor (GNP) Amerika.

2.   Persaingan dalam perdagangan intenasio-nal telah mendorong Amerika Serikat untuk meninjau kebijaksanaan dan sistem produksi dalam negeri yang berlaku selama ini. Hal itu antara lain menyangkut adanya pertumbuhan dan peningkatan kualitas barang dengan yang telah dihasilkan berbagai negara, misalnya Jepang dan Jerman. Pemerintah federal harus meninjau kembali standar kualitas barang ekspor dan kebijaksanaan tenaga kerja. Di tahun 1988 terjadi penolakan Eropa Barat akan pengiriman daging sapi dari Amerika karena mengandung bahan penggemukan merupakan satu contoh bagaimana makin selektifnya terhadap mutu produksi. Hal-hal semacam itu akan mendorong peningkatan riset dan pengembangan (Research & Development). Jika untuk beberapa dasawarsa Amerika Serikat dikenal sebagai pengekspor bahan pangan maka tidaklah mengherankan akan mendapatkan saingan keras dari negara-negara lain yang selama ini telah mengalami surplus pangan. Baik negara-negara Eropa Barat maupun Asia. Demikian pula ekspor komoditi non-migas. Masalah tenaga kerja juga menjadi perhatian di dalam sistem produksi Amerika dalam rangka meningkatkan ketahanan perusahaan-perusahaan. Ke-berhasilan dalam membentuk kerjasama buruh-majikan merupakan salah satu perencanaan strategis di dalam upaya persaingan perdagangan internasional. Hal ini meliputi tanggung jawab para pekerja itu sendiri akan makna kualitas produksi dan jasa serta pengurangan keterlibatan tenaga kerja dalam pemo-gokkan-pemogokkan. Sisi lain di dalam sistem produksi yang sedang digumuli Amerika Serikat adalah bagaimana menciptakan pengelolaan yang efisien dan efektif terhadap pengurangan ongkos pembuatan atau pemasaran barang dan jasa.

3.   Mendesaknya tekanan-tekanan dari luar negeri terhadap kebijaksanaan Amerika yang dipandang proteksionis. Proteksio-nis ini sangat disesalkan mengingat Amerika adalah penganjur prinsip-prinsip perdagangan bebas atau terbuka seperti yang telah digariskan dalam Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT (General Arrangement Tariff and Trade). Proteksionisme dapat mengakibatkan perang dagang. Beberapa usulan rancangan yang proteksionisme mendapat reaksi keras dari luar negeri. Misalnya dalam perdagangan tekstil. Di tahun 1986 ditentukan Apparel and Trade Act, menyusul Jenskin Bill dan Holling Bill yang keduanya diveto Reagan. Holling Bill yang diveto Reagan tanggal 24 September 1988 merupakan Rancangan Undang-Undang Tekstil S.549 yang disponsori senator Ernest F. Holling dari Partai Demokrat. Mantan Menteri Keuangan James Baker (kemudian diangkat sebagai Menteri Luar Negeri oleh Bush) mengingatkan Amerika agar menghindari proteksionis-me sebab akan menghancurkan sistem perdagangan dunia yang bebas. Pemikiran itu dilontarkan Baker di dalam pidatonya di depan pertemuan Dewan Perdagangan Luar Negeri di New York. Baker membandingkan rencana undang-undang yang telah diluluskan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-Undang Smoot–Hawley yang pernah diputuskan puluhan tahun yang silam. Undang-Undang ini menaikkan tarif impor sampai 60% dalam upaya memperbaiki perekonomian negara. Akan tetapi berakibat merosotnya ekspor Amerika yang parah. Dalam uraian politik perdagangan Amerika Serikat dijelaskan tentang dampak pembatasan impor. Pembatasan impor akan :

-      Menaikkan biaya bahan-bahan utama yang dibutuhkan oleh industri A.S.

-      Mengakibatkan pembalasan negara-negara lain, sehingga ekspor barang-barang A.S. akan turun, dan

-      Merusak hubungan A.S. dengan Eropa Barat, Kanada, Jepang dan negara-negara berkembang (Titian, 1984:5).

Salah satu strategi yang ditempuh untuk menyehatkan masalah  perdagangan dengan luar negeri adalah mengkaitkan penurunan mata uang dolar dengan mata uang yang kuat, misalnya yen-Jepang dan mark-Jerman.

4.   Pengaruh naik turun nilai mata uang dolar. Sekitar tahun 1977, dolar dalam pasaran valuta asing melemah, meskipun masih mampu membiayai sebagian besar perdagangan internasional. Defisit neraca perdagangan dan anggaran pemerintah pada masa Reagan dipandang sebagai biang keladi jatuhnya nilai tukar dolar Amerika dan menurunnya nilai saham pada tahun 1987 di berbagai bursa efek dunia. Hal lain yang menjadi pemikiran jika nilai dolar Amerika menjadi tinggi atau mahal maka barang-barang produksi Amerika dalam hubungan perdagangan luar negeri kurang peminat. Para konsumen akan memilih barang-barang produksi Eropa Barat dan Jepang yang relatif lebih murah dengan kualitas baik. Dari pihak Pemerintah Amerika , dengan kekuatan Federal Reserve (Cadangan Federal yang disingkat Fed) masih diharapkan dapat membantu menaikkan perekonomian dalam negeri dan dunia. Jika terjadi kenaikan suku bunga antar bank yang dapat menggoyahkan Wall Street, maka Fed akan memulihkan kembali dengan jalan memompa dana ke pasar.

5.   Pengaruh kerjasama ekonomi regional, perusahaan multinasional, asosiasi perda-gangan internasional, dan nasionalisme yang makin kuat. Menguatnya pengaruh tersebut mendorong makin kokohnya fungsi tawar menawar dalam hubungan kerjasama dan mendudukkan mereka pada posisi yang sejajar dengan Amerika serikat. Lebih-lebih lagi dengan ancaman seperti yang telah dicetuskan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dimana pada tahun 1992 akan memberlakukan konsep Pasar Tunggal Eropa. Pasar Tunggal Eropa dikhawatirkan menghambat sistem perdagangan bebas dan menjadi benteng ekonomi. Kepentingan nasional negara Eropa Barat tidak menghiraukan seruan ancaman boikot Amerika Serikat menge-nai eksploitasi dan pemasangan pipa bahan bakar gas dari Uni Sovyet. Menguatnya kedudukan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pernah menjadikan Amerika Serikat terperangkap dalam ketergan-tungan. Ketergantungan ini terjadi pada saat merosotnya harga dan melonjaknya permintaan impor minyak. Dengan meningkatnya impor minyak maka defisit perdagangan Amerika Serikat lebih membengkak. Dengan ASEAN, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dialog dan mitra dagang. Bahkan sampai dengan tahun 1986 merupakan mitra dagang dengan Amerika terbesar ke lima. Pengaruh dari kelompok kepentingan yang lain dapat muncul setiap waktu dan mendorong Amerika untuk memberikan perhatian.

Melihat beberapa persoalan di atas menunjukkan bahwa peningkatan kerjasama internasional memegang peranan sangat penting. Peningkatan kerjasama ini telah memajukan perekonomian Amerika dan membantu menghapuskan hambatan-hambatan dalam perdaganga internasional. Gagasan tersebut telah dirintis sejak tahun 1945 antara lain melalui Konperensi Havana dan Annecy. Dengan munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru dari berbagai penjuru dunia, telah mendesak Amerika untuk mengubah sistem kebijaksanaan ekonomi politiknya. Pola-pola keberhasilan Rencana Pemulihan Eropa (menurut gagasan Secretary of State George Marshall atau dikenal sebagai Marshall Plan) tahun 1947 tidak akan semudah itu diterapkan untuk kondisi sekarang. Kerjasama dan bantuan Amerika kepada negara-negara atau organisasi regional dewasa ini lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang majemuk. Hal itu mengingat kondisi situasi yang berbeda dan dapat berubah-ubah.

Dengan sesama negara industri non-komunis, Amerika pun terpaksa harus melakukan negosiasi. Hal itu tampak dari beberapa pertemuan atau Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Tujuh Negara Industri. Tujuh negara tersebut masing-masing Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Jerman Barat, Kanada dan Jepang. KTT pertama di Paris (November 1975) masih mempersoalkan upaya pengembangan bisnis industri yang bertolak sejak terjadinya malaise dunia tahun 1929. KTT kedua di San Juan Puerto Rico (Juni 1976) memperbincangkan kemerosotan perekono-mian akibat kenaikkan harga minyak, inflasi dan masalah pengangguran. KTT ketiga di LondonTokyo (Juni 1979) menghasilkan kesepakatan tentang pembatasan ekspor minyak sampai tahun 1985, penghapusan pasaran minyak bebas dan pengembangan industri energi non-minyak. Kecuali itu dibahas pula penanggulangan masalah pengungsi Indocina. (Mei 1977) menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi inflasi, memperluas kesempatan kerja, diversifikasi pemakaian tenaga energi selain minyak dan masalah internasional lainnya. KTT keempat di Bonn (Juli 1978) merumuskan langkah bersama dalam mengatasi masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, mene-kan inflasi, pengurangan pengangguran, dan mengatur keseimbangan neraca perdagang-an. Jika dalam KTT London nasib negara-negara berkembang sudah dibicarakan maka dalam KTT Bonn telah dipikirkan langkah nyata berupa bantuan kepada mereka. KTT kelima di

Mulai dengan KTT keenam di Venesia (Juni 1980) masalah-masalah politik mulai banyak mewarnai pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut diserukan penarikan mundur pasukan Uni Sovyet di Afganistan. Untuk bidang ekonomi menyangkut perumusan strategi ekonomi dan pengembangan industri energi non-minyak. KTT ketujuh di Ottawa (Juli 1981) mengedepankan pembahasan kerja-sama dan kesetiakawanan antar negara industri terutama tujuh negara yang bersang-kutan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian baik di dalam masing-masing negara maupun pada tatanan dunia. KTT kedelapan Versailles (Juni 1982) menyang-kut masalah hubungan dagang dengan Uni Sovyet, hubungan Barat-Timur, Utara-Selatan, dan pertumbuhan perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. KTT kesembilan di Williamsburg, Amerika Serikat (Mei 1983) memperbincangkan peranan negara-negara industri maju untuk membantu negara berkembang dan masalah perlucutan senjata nuklir. KTT kesepuluh di London (Juni 1984) membahas masalah perbaikan ekonomi dunia, hutang negara-negara berkembang yang makin membeng-kak, terorisme internasional dan dampak perang Iran-Irak terhadap cadangan minyak dunia. KTT kesebelas di Bonn (Mei 1985) masih tetap membicarakan tata ekonomi dunia terutama yang menyangkut GATT dan proteksionisme. Pembahasan lain menyang-kut pengurangan senjata nuklir, kesinam-bungan dan kelestarian prinsip demokrasi (antara lain meliputi kebebasan manusia dan hak-hak asasi manusia). KTT keduabelas di Tokyo (Mei 1986) memperbincangkan dua masalah pokok, yaitu pengamanan reaktor nuklir dan terorisme serta kerjasama ekonomi termasuk bidang moneter antar tujuh negara. KTT keempatbelas di Toronto (Juni 1988) membahs kerjasama ekonomi, pengurangan senjata nuklir, KTT Toronto ini diwarnai oleh demonstrasi kelompok yang menamakan diri KTT rakyat. Mereka memperlihatkan sikap anti Amerika Serikat antara lain dengan membakar kotak-kotak koran sebagai simbol dari Wall Street Journal dan USA Today.

Jika pada permulaan kerjasama Amerika Serikat lebih diutamakan atas dasar pertimbangan ideologis terutama dengan negara-negara non komunis, setahap mulai bergeser atas dasar keseimbangan kepen-tingan. Misalnya dengan RRC. Untuk tahap kedua mendekati negara-negara komunis yang tidak terikat dengan Moskow. Contoh dengan Rumania. Pada tahun 1979 Rumania merupakan negara sosialis pertama yang menjalin hubungan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Tetapi dalam perkem-bangan berikutnya tidak menutup kemung-kinan dijalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara komunis radikal bukan atas dasar pertimbangan ideologis melainkan kepentingan ekonomi.

Sehubungan dengan bergesernya ekonomi nasional Amerika ke ekonomi dunia, satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan ini adalah peranan perbankan dan keuangan. Sistem perbankan nasional (National Banking System) Amerika mulai diwujudkan tahun 1863 dengan ditetapkannya National Banking Act yang menyangkut masalah pengeluaran uang kertas. Karena sistem perbankan yang ada kurang memenuhi sasaran dan tidak memuaskan maka terjadi pembaruan serta perubahan. Terlebih lagi pembaruan tersebut berkaitan dengan gagasan Presiden Woodrow Wilson supaya pemerintah ikut mengatur sistem perbankan dan keuangan (mata uang). Wilson menegaskan agar perbankan dan keuangan tidak menjadi alat penguasa atau majikan tetapi merupakan instrumen dalam sistem perekonomian Amerika Serikat. Untuk itu pemerintah harus turun tangan. Maka lahirlah Undang-Undang Cadangan Federal (23 Desember 1913) yang meletakkan dasar bagi Federal Reservebank System. Sistem ini merupakan keseluruhan atau kesatuan dari kegiatan yang berhubungan dengannya.

Untuk seluruh Amerika Serikat, Federal Reserve (dikenal dengan singkatan Fed) dibagi menjadi 12 distrik Cadangan Regional Federal (Reserve Bank). Bank Cadangan Federal melaksanakan pekerjaan yang sudah digariskan oleh bank pusat dan bertindak sebagai wadah deposito cadangan uang kontan dari bank-bank yang bergabung dalam sistem jaringan tersebut, meminjam-kan uang tunai cadangan simpanan kepada bank-bank anggota, mengeluarkan uang kertas, berlaku sebagai kantor kliring cek serta jasa-jasa lain yang menyangkut perbankan atau keuangan. Seluruh Bank Cadangan Federal ada di bawah pengawasan Dewan Cadangan Federal (Federal Reserve Board, dan di tahun 1935 dinamakan Board of Governors of the Federal System) yang berkedudukan di Washington. Fungsi dewan ini adalah menyelenggarakan sentralisasi urusan keuangan dan mengusahakan stabilisasi masalah-masalah keuangan baik dalam negeri maupun yang berhubungan dengan situasi internasional.

Peran apa yang dilakukan Federal Reserve dalam tatanan kehidupan bernegara khususnya dalam kerangka ekonomi politik antara lain dapat diikuti keterkaitannya dengan kebijaksanaan yang diambil Gedung Putih. Pada awal terbentuknya, Presiden Woodrow Wilson pernah mengangkat Benjamin Strong sebagai pimpinan Federal Reserve untuk memantapkan perekonomian Amerika Serikat. Ketika situasi perekono-mian antara tahun 1929-1931 tidak menentu, Fed menjadi sandaran dan harapan sta-bilisasi krisis bank yang melanda seluruh negara.

Demikian pula ketika pemerintahan Presiden Jimmy Carter dilanda krisis perekonomian negara diangkatlah Paul A. Volcker (gubernur Fed di New York) untuk menjadi ketua Fed. Volcker dapat dikatakan berhasil memotivasi pasar saham dan menekan inflasi. Masalah yang tetap diperdebatkan sampai sekarang adalah peran Fed itu sendiri, apakah bersikap netral lepas dari campur tangan pemerintah maupun swasta, atau menjadi instrumen, corong dan tangan panjang Gedung Putih.

 

Konsep Welfare State

Persoalan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum rakyat senantiasa diperdebatkan dalam tatanan kapitalisme-liberal. Westrate (1952:163) mengemukakan bahwa di dunia Barat sehabis telah berkembang suatu ketertiban perekonomian baru, yang ditunjuk dengan nama “Welfare State”. Istilah itu dalam bahasa Indonesia ada yang menggunakan dengan istilah Negara Bahagia, Negara Kesejahteraan, dan sebagainya. Sebelum perang dunia konsep tersebut sudah diperjuangkan oleh beberapa tokoh gereja maupun dari kalangan ilmuwan-pemikir. Reinhold Niebuhr (Blake, 1952:36) merupakan salah satu tokoh pembauran sosial yang didasarkan pada segi kehidupan Kristiani. Demikian pula Walter G. Muelder dan John Bennett.

Sejak tahun 1990-an telah terjadi pembaruan (reformasi) sosial untuk meningkatkan taraf hidup rakyat biasa yang diarahkan pada kebijaksanaan politik pemerintah. Di antaranya meliputi masalah pengangguran, jaminan soaial, ketentuan jumlah jam dan upah kerja, perumahan, pendidikan dan semacamnya. Presiden Theodore Roosevelt merupakan salah satu pelopor yang bersemangat untuk mewujudkan keinginan tersebut. Realisasi progresif telah dilaksanakan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, khususnya pada tahun 1935 dengan memberlakukan Undang-undang Jaminan Sosial.

Meskipun perumusan arti Welfare State belum ada kesepakatan baku, akan tetapi dapatlah disajikan beberapa pandangan. Westrate (1952:163) mengutarakan bahwa Welfare State ialah tata tertib perekonomian di dalam mana banyak yang dikerjakan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya. Schottland (Klenk dan Ryan, 1974:358) menegaskan bagaimana wujud Welfare State, yaitu negara demokrasi Barat yang modern di mana kekuasaan negara dengan sengaja digunakan untuk membatasi kebebasan yang dilakukan oleh kekuasaan ekonomi dan politik agar supaya dapat mencapai redistribusi hasil pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan bagi setiap warganegara, serta standar minimum ini diberikan sebagai hak politik dan bukan sebagai amal (Wilensky, 1965:xii). Dari pendapat tersebut sudah jelas bahwa Welfare State merupakan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tetapi dilaksanakan dengan tetap memberikan kebebasan dan upaya kepada pihak swasta.

Kemiskinan ekonomis merupakan masalah umum dunia yang diukur atas kelayakan hidup atau kebutuhan fisik minimum. Ukuran ini di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Satu negara berbeda dengan negara lain. Menurut Dinas Penerangan Amerika Serikat tahun 1983 dicantumkan: “Penghasilan rata-rata tiap keluarga adalah $22.400… Sekitar 14% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan itu adalah $9.860 untuk keluarga bukan petani yang terdiri dari empat orang pada tahun 1982. Keluarga-keluarga demikian menjadi penerima program kesejahteraan sosial khusus” (USIS, n.a.: 65).

Sehubungan dengan kegiatan perusahaan industri yang berkembang, tenaga kerja di Amerika Serikat makin besar jumlahnya. Di sisi lain sistem kapitalisme-liberal menempatkan tenaga kerja atas dasar ekonomi pasar. Dari pandangan ini menggarisbawahi jika tenaga kerja yang ditawarkan banyak upah akan rendah. Demikian pula sebaliknya. Suatu saat di mana situasi dan kondisi tidak menguntungkan upah kerja akan ada di bawah standar. Tidak mengherankan jika terjadi gerakan-gerakan yang menuntut hak dan keadilan.

Gerakan buruh di Amerika Serikat merupakan salah satu komponen sistem yang mencerminkan demokrasi di negara itu. Pemogokan digunakan sebagai senjata ampuh bagi kaum buruh untuk menuntut hak atas kerja mereka. Kerja bukan hanya sebagai kewajiban tetapi menyangkut hak azasi manusia yang harus diperjuangkan. Perundang-undangan Amerika Serikat menjamin hak tiap pekerja untuk memilih dan menghidupkan organisasi serikat pekerja masing-masing. Mereka memiliki hak mengadakan negosiasi secara bersama dengan pihak majikan khususnya yang menyangkut jam kerja, upah dan jaminan sosial lainnya.

Organisasi buruh dibentuk agar memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya mengadakan tawar menawar dengan pihak majikan. Sejarah terbentuknya organisasi buruh merupakan kelanjutan kegiatan-kegiatan gerakan buruh yang sudah muncul sejak kemerdekaan, bahkan ketika masih ada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun 1869 terbentuk organisasi The Knights of Labor di bawah pimpinan Uriah S. Stepens. Organisasi itu merupakan perkembangan dari organisasi rahasia pekerja pakaian di Philadelphia. Organisasi pelopor ini meskipun anggotanya besar tetapi akhirnya tenggelam karena dalam melaksanakan tujuan sosial atau politiknya tidak terarah dan beberapa pemogokan mengalami kegagalan.

Pada tahun 1886 Samuel Gompers merintis pembentukan organisasi American Federation of Labour (AFL). Organisasi ini merupakan kelanjutan Federasi Serikat Buruh yang didirikan tahun 1881. Samuel Gompers adalah Ketua Serikat Kerja Pembuat Cerutu. Para anggotanya meliputi buruh ahli dalam pekerjaannya. Gerakannya tidak bersifat radikal dan kadang-kadang kurang tegas di dalam menghadapi majikan serta memperjuangkan nasib para pekerja. Perpecahan terjadi di kalangan AFL. Persoalan utama menyangkut kedudukan organisasi itu, yaitu apakah AFL akan mementingkan buruh khusus atau ahli saja atau merupakan organisasi yang menampung anggota pekerja secara luas. Akhirnya John L. Lewis pada tahun 1936 membentuk Committee For Industrial Organization (CIO) yang anggotanya terdiri para buruh tambang dan pabrik mobil atau sebagian besar tenaga yang termasuk “unskilled labour”. Demikian pula para pekerja dari pabrik baja, karet dan radio. Untuk perbaikan nasib sering digerakkan melalui pemogokan. Kedua organisasi besar tersebut kemudian bergabung lagi pada tahun 1955 menjadi AFL-CIO dengan George Meany sebagai ketua. Para buruh Amerika tidak mau membentuk partai karena lebih mengarahkan kepada perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka. Aspirasi politik mereka disalurkan ke dalam partai politik yang sudah ada, misalnya Partai Demokrat atau Partai Republik.

Baik sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya, pemikiran-pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika senantiasa muncul dan sebagian besar telah dilaksanakan melalui program-program aksi sosial. Sebelum pihak pemerintah banyak melaksanakan program kesejahteraan umum, pihak swasta lebih dahulu aktif berperan. Mereka mengadakan aksi-aksi sosial. Di antaranya melalui Organisasi Amal Masyarakat (The Social Organizaton Society = COS) dan Gerakan Pemukiman Sosial (The Social Settlement). Usaha-usaha peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain diwujudkan melalui perundang-undangan. Misalnya Social Security Act (1935) yang memberikan jaminan uang pensiun bagi para pekerja, Undang-undang Kesejahteraan Umum (Public Law 734), dan Economic Opportunity Act (1964) yan merupakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Dengan demikian tampak bahwa Welfare State merupakan sistem yang didasarkan pada pandangan kapitalisme yang bersifat korporatif dengan sedikit warna sosialistis. Bagi Amerika seperti apa yang ditegaskan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, demokrasi harus diwujudkan pula melalui perlindungan keamanan rakyat dan perlindungan keamanan ekonomi. Terlepas dari masalah ideologi, rakyat Amerika Serikat dapat diyakinkan bahwa Welfare State dilaksanakan dengan tujuan mulia bagi terwujudnya suatu keadilan sosial. Pemikiran Keynes yang telah berpengaruh di Amerikapun telah melandasi keyakinan akan pengaruh kebijakan moneter pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah diharapkan untuk memperkuat daya beli rakyat dan memperluas lapangan kerja.

 

Daftar Pustaka

Blake, Nelson Manfred. A Short History of America Life (New York: McGraw-Hill Book Company Inc, 1952).

Domhoff, G William.  Who Rules America? (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1967).

Inilah Amerika. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, n.a.

Klenk, Robert W dan Robert M Ryan, (eds.), The Practice of Social  Work (Belmont: Wadsworth, 1974).

“Politik Perdagangan AS”, Uraian Biro Urusan Publik Departemen Luar Negeri AS, Titian. Paket 9/1984.

Prewitt, Kenneth; Verba, Sidney. An Intro-duction to American Government  (New York: Harper & Row, 1974).

Reagan, Ronald. “Kestabilan Ekonomi Akan Menunjang Pertumbuhan” (Teks Laporan Ekonomi Presiden Reagan). Dalam Masalah Ekonomi, No. 2/ME/86, 18 Februari 1986.

Scottland, Charles I. ed. Welfare State Harper Torcbooks, 1967.p

Weststrate, C. Ekonomi Dunia Barat. Bagian I. Bandung, ‘sGravenhage : W. Van Hoeve, 1952. Terjemahan Mr. Sumarto Djojodihardjo.

Wilensky, Harold L. “The Problems and Prospects of the Welfare State” dalam Industrial Society and Social Welfare. ed. Wilensky and Lebeaux. New York : The Free Press, 1965.

 

______________

* Korespondensi: T. Sumarnonugroho. FISIP, Unair.Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp: (031) 5011744. E-mail: 

Last Updated ( Monday, 02 May 2011 21:57 )
 
RocketTheme Joomla Templates