Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

NASIONALISME BAHASA INDONESIA DAN KOMPLEKSITAS PERSOALAN SOSIAL DAN POLITIK PDF Print E-mail
Written by Moch Jalal   
Friday, 19 November 2010 08:10

 

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 14, Nomor 1:81-92

 

NASIONALISME BAHASA INDONESIA

DAN KOMPLEKSITAS PERSOALAN SOSIAL DAN POLITIK

 

Moch Jalal*

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga


Abstract

This paper is aimed to discuss the historical development of the Indonesian language and nationalism, particularly in the New Order. This paper's  conclusion is that the New Order obviously developed the practices of euphemism, sarcasism, Javanese-style  in its political jargons, in maintaining the hegemony of state over society.

Keywords: Indonesian language, New order, state hegemony.

 

Perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan  tidak dapat dilepaskan dari setting wacana politik, ekonomi, sosial, dan budaya  setiap orde pemerintahan. Masing-masing orde pemerintahan memunculkan istilah-istilah spesifik sejalan dengan seputar permasalahan yang dihadapinya. Ketika masa pemerintahan Orde Lama, dalam bahasa Indonesia  dikenal istilah-istilah seperti: Revolusi, kontra-revolusi, antek-antek kapitalis-imperialis, Nasakom, Manipol-Usdek, dan Indoktrinasi. Hal itu terjadi karena memang trend permasalahan bangsa ada di seputar semangat perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi anti-penjajah.

Saat Orde Baru muncul, istilah-istilah yang bermunculan ada di seputar isu pembangunan, stabilitas nasional dan permasalahannya. Misalnya, pembangunan, anti-pembangunan, stabilitas nasional, tinggal landas, subversi, stabilitas keamanan, dan gerakan pengacau keamanan. Masing-masing orde pemerintahan berikut permasalahan yang dihadapi memunculkan istilah-istilah  berbeda sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.

Ketika sebuah istilah  sudah tidak sesuai lagi atau dianggap bertentangan dengan situasi dan kondisi yang baru, tentu segera ditinggalkan dan digantikan dengan yang baru lagi. Tidak mengherankan jika istilah-istilah yang kerap mewarnai kamus bahasa Orde Lama sudah tidak lagi dipakai  di masa Orde Baru.

Pada kilas balik UUD 1945 untuk memperteguh Ikrar Sumpah Pemuda 1928, jelas-jelas dinyatakan, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia (Alwasilah, 1997:20). Ketika istilah “bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan” lahir, ada sebuah realitas fungsi yang melekat pada referensi konsep tersebut, yaitu bahasa Indonesia sebagai wahana pemersatu yang mampu menciptakan semangat persatuan antarelemen kebangsaan di seluruh wilayah nusantara. Artinya, pada masa-masa yang lalu, peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu perbedaan-perbedaan unsur kebangsaan di Indonesia memang sudah teruji.

Sekarang pun konsep bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan masih tetap dipertahankan dan selalu menjadi simbol dari kejayaan yang pernah dicapai bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam kapasitas fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat, secara kuantitatif bahasa Indonesia pun masih berada pada  poisisi sebagai major language.

Namun berkaitan dengan keberadaannya di tengah kecenderungan disintegrasi bangsa sekarang ini, apakah bahasa Indonesia masih tetap membawa nuansa sebagai bahasa persatuan dalam arti sebenarnya? Atau malah sebaliknya, fenomena bahasa Indonesia dalam wacana yang lebih kompleks malah ikut andil pada proses terjadinya disintegrasi kebangsaan yang menggejala akhir-akhir ini?

Pada masa Pergerakan Nasional, realitas berbagai elemen kebangsaan Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia jelas bisa dirasakan dan memang benar-benar terjadi. Bahasa Melayu Riau yang kemudian diberi nama bahasa Indonesia benar-benar telah mampu menjadi wahana pemersatu  berbagai elemen kebangsaan yang beraneka ragam suku dan kepentingan politik. Bahren (dalam Dardjowidjodjo (ed.), 1996:11)   mengungkapkan bahwa ketika itu keberadaan bahasa Indonesia memang telah dihubung-hubungkan dengan perannya sebagai alat pemersatu bangsa, dan keperluan terhadap bahasa pemersatu tersebut lambat laun tumbuh lebih kuat ketika kesadaran nasionalisme menandai pertumbuhan beberapa organisasi massa.

Sebagai klimaks dari dorongan semangat ingin bersatu melalui sarana bahasa Indonesia, lalu diadakan sebuah acara seremonial yang sangat monumental. Berbagai elemen kebangsaan Indonesia sepakat mencetuskan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang salah satu butir deklarasinya menyatakan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Momen ini sekaligus memperkukuh per-nyataan M. Yamin pada Konggres Pemuda I yang diselenggarakan 2 tahun sebelumnya, yang menyinggung kesatuan bahasa antara kelompok-kelompok kebangsaan di Indonesia yaitu melalui sarana  bahasa Melayu. Dalam kesempatan yang sama M. Yamin antara lain mengungkapkan kalimat patriotik “pada bahasamu terletak jiwa bangsamu” (Hoffman, 1995).

Referensi yang menjadi realitas dan selalu menyertai konsep bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada masa Pergerakan Nasional bisa dibaca sebagai adanya ruh atau semangat. Yaitu ruh atau semangat bersatu lewat pemakaian bahasa Indonesia sebagai identitas yang mempersatukan berbagai aneka ragam elemen kebangsaan. Pada setiap kesempatan pemakaian bahasa Indonesia benar-benar menjadi simbol nasionalisme berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan-golongan tertentu.

Apakah untuk sekarang ini bahasa Indonesia tidak lagi menjadi bahasa persatuan yang mempersatukan berbagai elemen kebangsaan? Jawabannya, secara konseptual tentu saja masih, namun realitas dari konsep tersebut sudah tidak lagi menyertai, karena berbagai faktor penyebab, pelan-pelan sikap, pandangan, dan pemakaian bahasa Indonesia bangsa ini mulai bergeser. Hingga akhirnya, semangat persatuan yang mampu dihadirkan bahasa Indonesia seperti pada masa Pergerakan Nasional sudah tidak dijumpai lagi pada masa sekarang. Dengan demikian tidak berlebihan apabila saat ini nasionalisme bahasa Indonesia dikatakan telah luntur.

 

Profil Usaha Mengembalikan

Nasionalisme Bahasa Indonesia

 

Usaha mengembalikan nasionalisme bahasa Indonesia masa Pergerakan Nasional, pada masa berkuasanya rezim Orde Baru  bukannya tidak pernah dilakukan. Bahkan secara kuantitatif, berbagai manuver kebijakan terhadap usaha pelestarian bahasa Indonesia sering diterapkan di negeri ini. Berbagai produk ketetapan pemerintah dibuat. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dibentuk untuk merumuskan bahasa yang baik dan benar. Berbagai kebijakan dalam skala regional maupun nasional seperti pengindonesiaan istilah asing juga pernah diterapkan.

Namun berbagai kebijakan yang pernah diterapkan tampak tidak memberikan hasil memuaskan. Bahkan dengan dipaksakannya ragam baku sebagai model bahasa Indonesia yang hendak dipertahankan, justru malah membuat sebagian besar masyarakat menjauhinya.  Kesan yang muncul bukanlah tumbuhnya kesadaran terhadap pemakaian bahasa Indonesia Baku  sebagai model tunggal yang ditawarkan pemerintah.

Di sisi lain elemen bangsa justru tampak dibelenggu untuk hanya menggunakan satu ragam bahasa yang telah dimonopoli format struktur maupun semantiknya. Tanpa disadari pihak pemerintah, ternyata berbagai bentuk hegemoni kebahasaan tidak menjadikan terkontrolnya berbagai elemen kebangsaan untuk seragam dan bersatu, namun malah membuat retakan-retakan disintegrasi ke-bangsaan menjadi semakin menganga. 

Program pengaturan bahasa Indonesia oleh pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan khusus pada masa pemerintahan Orde Lama, kurang begitu gencar seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Mungkin saja ketika itu permasalahan bahasa agak dikesampingkan dibandingkan dengan penanganan masalah-masalah kebangsaan lain yang dianggap lebih urgen. Beberapa sumbangan pemerintah Orde Lama yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kemudian hari  antara lain:

·   Dilakukannya penerjemahan bu-ku-buku berbahasa Belanda ke dalam  bahasa Indonesia, untuk  kepentingan pedoman pendidikan ataupun bidang yang lain.

·   Mulai tanggal 1 Agustus  1947  Ejaan Van  Ophuijsen   diganti dengan Ejaan R. Soewandi, yang merupakan ejaan baru bahasa Indonesia ketika itu.

·   Lembaga perencanaan bahasa juga dibentuk, dengan tugas antara lain:(a) merangkum istilah-istilah yang ada di masyarakat, (b) menyusun tata bahasa Indonesia khususnya sebagai kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan (c) memperbarui kamus seiring dengan perkembangan bahasa  (Siregar dalam Dardjowidjodjo (ed.), 1996:13).

·   Menjelang tahun 60-an tercetus kesepakatan antara wakil pemerintah Rebublik Indonesia dan wakil Konfederasi Kerajaan-kerajaan Malaya untuk menyamakan sistem ejaan yang disebut Sistem Ejaan Melindo. Namun karena hubungan politik yang kurang harmonis antara Indonesia-Malaysia selama tahun 60-an, Ejaan Melindo secara praktis tidak jadi diberlakukan di kedua negara.

 

Kondisi perkembangan  bahasa Indonesia pada masa Orde Lama memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pihak pemerintah ketika itu. Namun berbagai intervensi yang mereka lakukan hanya sebatas pada aturan bentuk, tidak sampai mengarah pada pemaksaan format bahasa tertentu. Usaha yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan bahasa Indonesia  masih  dalam batas yang relatif netral, obyektif, serta tidak berbenturan dengan parole-parole yang ada di masyarakat.

Kondisi harmonis ini tentu saja sangat didukung keadaan politik, sosial, dan budaya ketika itu. Di satu sisi  bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat relatif masih sederhana, seiring dengan kesederhanaan mobilitas, pola hubungan, dan komunikasi antar masyarakat. Di sisi lain, semangat untuk berbahasa Indonesia dan untuk mendukung setiap kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadi seruan  pemerintah juga relatif masih positif.

          Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan terhadap arah perkembangan bahasa Indonesia mendapatkan perhatian dan porsi begitu besar. Dibentuknya Badan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia merupakan tonggak baru bagi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Badan ini yang bertugas untuk menentukan sistem ejaan maupun format bahasa Indonesia Baku. Kemudian, pemerintah lewat badan tersebut berusaha menjadikan ragam bahasa Indonesia yang dihasilkannya, sebagai satu-satunya ragam yang direstui untuk dijadikan bahasa nasional.

          Di bidang penyempurnaan ejaan, pada tahun 1972 diperkenalkan sistem Ejaan yang Disempurnakan (EYD) untuk menggantikan sistem ejaan sebelumnya. Perhatian yang ditunjukkan Presiden Soeharto terhadap perkembangan bahasa Indonesia pun disampaikan dalam beberapa Amanat Kenegaraan. Pada tahun 1972, antara lain dinyatakan, bahwa membina dan mengembangkan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab nasional. Ditekankan pula, bahwa mengabaikan tanggung jawab ini adalah sama dengan membiarkan bahasa nasional tercinta menuju kehancuran (Amanat Kenegaraan, 1972, II:30-1).

          Setahun kemudian, melalui sarana yang sama Presiden meng-hubungkan antara pemakaian bahasa dengan keberhasilan pembangunan. Dalam pernyataannya itu antara lain dikatakan, bahasa yang tertib mencerminkan cara berpikir, sikap, dan tindakan yang tertib pula. Dan ketertiban inilah kunci utama bagi berhasilnya pembangunan dan pembinaan bangsa (Amanat Kenegaraan, 1973, II:82).

          Beberapa ketetapan berskala nasional dalam rangka membina bahasa Indonesia juga dihasilkan. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 menyatakan, bahwa bahasa harus dibina dan dikembangkan serta digunakan secara baik dan benar. Bahkan,  pentingnya pembinaan bahasa Indonesia ini sempat menjadi agenda nasional, yakni melalui ketetapan MPR tentang GBHN sektor kebudayaan butir f, bahwa:

Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan. Serta penggunaannya secara baik, benar, dan penuh kebanggaan perlu dimasyarakatkan. Sehingga bahasa Indonesia menjadi wahana komunikasi yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung pembangunan bangsa (GBHN, 1988:42).

 

Hal penting yang menonjol pada perkembangan bahasa Indonesia  di masa Orde Baru adalah adanya format bahasa baku atau bahasa Indonesia yang "baik dan benar" sebagai hasil rekayasa bahasa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berkaitan dengan itu, Ariel Heryanto (1989:15-6) pernah mengkritisi, bahwa  bahasa Indonesia Baku bukan berkembang dari suatu dinamika yang terjadi di masyarakat, tetapi merupakan hasil rekayasa profesional dan dirancang untuk pemasaran besar-besaran.

Satu hal yang perlu dicatat, pada format bahasa Indonesia Baku tersebut terdapat aturan-aturan rumit yang dibuat, dan hampir setiap waktu  aturan-aturan itu akan diubah lagi. Akhirnya sebuah kondisi lucu terjadi, yaitu dengan rumitnya aturan-aturan yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia telah memaksa “masyarakat bahasa” bahasa Indonesia sendiri, untuk belajar bahasa Indonesia lagi pada buku-buku, lembaga, atau tempat-tempat tertentu.

Bahasa Indonesia versi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa akhirnya disyaratkan pemerintah untuk dipakai oleh setiap lapisan masyarakat dan menjadi obyek kajian yang sulit dalam kurikulum pendidikan. Tidak sedikit siswa maupun mahasiswa yang tidak lulus dalam pelajaran Bahasa Indonesia, walaupun dalam kenyataannya mereka merupakan penutur bahasa Indonesia yang mahir.  Namun mungkin ada satu sisi positif yang bisa dipetik dari kondisi ini, yaitu terciptanya lapangan kerja baru bagi tutor atau tentor bahasa untuk menjual kemampuannya mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sebenarnya, kondisi ideal yang ingin dicapai berkaitan dengan proyek ambisius pemberlakuan bahasa Indonesia yang "baik dan benar" adalah sosialisasinya di masyarakat untuk fungsi komunikasi pada kondisi-kondisi formal. Namun karena kendala sistem aturan-aturannya yang rumit, tidak alamiah, dan penuh rekayasa, bahasa Indonesia yang "baik dan benar" telah gagal dalam menjalankan fungsinya.

Dalam praktik berbahasa hampir tidak ada seorang pun yang bisa menerapkan kaidah-kaidahnya dengan benar dan rapi. Akhirnya, bahasa Indonesia  Baku hanya hidup di dunia langue sebagai sistem bahasa yang disepakati oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tanpa pernah muncul sebagai parole yang benar-benar identik dengan langue-nya.

Lebih lanjut, anjuran pemasyarakatan bahasa Indonesia yang "baik dan benar" ternyata juga kerap menimbulkan ironi menggelikan.  Di satu sisi pemerintah yang membuat sistemnya dan kemudian menganjurkan pemakaiannya, di sisi lain justru banyak pejabat penting pemerintah yang tampil dengan format bahasa yang tidak baik jika diukur dari standar bahasa Indonesia Baku.

Sebagai contoh bisa dilihat seperti apa yang ditunjukkan Presiden Soeharto saat masih menjabat presiden, lewat ungkapan antara lain: ‘semangkin’, ‘dari pada’ yang tidak pada tempatnya, dan –‘ken’ yang seharusnya "-kan", dalam berbagai forum resmi.  Dilihat dari kacamata kenyataan intervensi yang dilakukan, usaha pembakuan bahasa pada masa Orde Baru, akhirnya bisa dibaca sebagai bentuk manipulasi bahasa dengan tujuan untuk menguatkan kepentingan kultural suatu rezim (Latif dan Ibrahim, 1996:35).

 

Kompleksitas Persoalan Politik, Sosial, dan Budaya

 

Memahami permasalahan  bahasa Indonesia sekarang ini hendaknya jangan hanya memandang keberadaannya sebagai sebuah simbol kebahasaan semata. Untuk bisa memperoleh jawaban atas akar persoalan yang ada secara kompleks dan totaliter, cara pandang linguistik harus melibatkan penerapan analisa multidimensional.

Berkaitan dengan itu Palmer sebenarnya pernah menjabarkan tentang  adanya fungsi deiksis yang diemban oleh setiap bahasa. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa bahasa itu selalu menunjuk dunia luar yang menjadi realitas acuannya, antara lain meliputi:obyek simbolisasinya, personanya, serta peristiwa tertentu sebagai referensi simboliknya (Palmer, 1981:60).

Dari dasar pemikiran di atas dapat dinyatakan, bahwa akar  persoalan bahasa Indonesia saat ini bukanlah hanya sebatas pada persoalan bahasa Indonesia itu sendiri. Tetapi berbagai aspek, baik itu sosial, budaya, maupun politik, telah ikut mengkondisikan posisinya hingga  seperti sekarang ini.

Lunturnya sikap positif civil society terhadap bahasa Indonesia yang "baik dan benar", harus dipahami sebagai persoalan krisis kepercayaan yang  bermuara dari lunturnya kepercayaan terhadap rezim Orde Baru sebagai pencipta ragam bahasa itu.

Seperti diketahui bahwa selama masa berkuasanya Orde Baru, penguasa sistem negara telah membangun hegemoni guna mempertahankan kekuasaannya. Dengan dalih stabilitas nasional, ketertiban, dan keamanan nasional, masyarakat madani dipaksa berjalan sesuai dengan ideologi yang dihasilkannya. Di semua aspek kehidupan bernegara,. baik itu di sektor politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, sudah diintervensi oleh kepentingan penguasa. Arogansi yang kerap ditunjukkan pemerintah dalam rangka  mengontrol rakyat, pada akhirnya menciptakan bentuk resistensi tertentu.

Produk-produk kebijakan pe-merintah, simbol-simbol kekuasaan, termasuk dalam hal ini  bahasa Indonesia yang "baik dan benar" bukannya diterima dengan penuh semangat, namun justru dilawan dengan bentuk-bentuk tandingan yang berkembang di masyarakat. Hal itu paling tidak tercermin dari lahirnya arus perlawanan yang ditunjukkan di bidang-bidang tertentu. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk melawan ketidakadilan hukum dan sistem peradilan pemerintah, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk menandingi PWI yang merupakan produk pemerintah. Di bidang bahasa sendiri sempat memunculkan fenomena plesetan sebagai ekspresi menentang sistem bahasa yang mapan.

Permasalahan yang timbul dalam bahasa Indonesia juga erat kaitannya dengan adanya  eufimisme dan sarkasme berlebihan yang dipraktikkan pemerintah Orde Baru. Misalnya, realitasnya penculikan dan pembunuhan terhadap mahasiswa, namun istilah yang dipakai pemerintah adalah mengamankan atau menertibkan. Contoh lain, realitasnya adalah orang atau masyarakat yang ingin mengkoreksi tindakan pemerintah karena sewenang-wenang, namun mereka malah dicap subversif atau makar. Dinamainya gerakan sekelompok orang di Aceh dan Timor-Timur dengan sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), tidak disadari justru membuat mereka lebih anti pemerintah berikut produk-produknya, termasuk juga bahasa Indonesia.

Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya ikut andil untuk menggerogoti eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi semakin terpuruk. Praktik-praktik penggunaan eufimisme dan sarkasme oleh orang maupun lembaga yang mewakili pemerintah seperti yang ditunjukkan pada masa Orde Baru itu, bukannya membuat bahasa Indonesia semakin indah, namun pada akhirnya dalam skala lebih kompleks justru malah memicu perpecahan bangsa di negeri ini.

Masalah lain yang dihadapi bahasa Indonesia Baku saat ini adalah kurang mengakomodasi unsur-unsur yang berkembang di masyarakat secara adil dan obyektif. Di bidang ini persoalan yang muncul sebenarnya juga bukan sebatas pada persoalan bahasa, namun juga sebuah kompleksitas permasalahan berbagai sektor lain di luar bahasa.

Berkuasanya mayoritas Jawa di era pemerintahan Orde Baru telah berpengaruh pada terbentuknya mainstream Jawa di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang bahasa, unsur-unsur bahasa Jawa kemudian banyak mewarnai istilah-istilah bahasa Indonesia. Di sisi lain, untuk pemungutan istilah-istilah dari masyarakat yang inferior dari aspek kekuasaan pemerintahan, hampir tidak pernah terjadi. Sebagai contoh, istilah-istilah dari masyarakat Aceh, Timor-Timur, atau Tionghoa, tidak terakomodasi dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan penganaktirian budaya dan sekaligus penjajahan budaya bagi kelompok masyarakat  tertentu.

Bibit-bibit perpecahan bangsa dan kebencian terhadap pemerintah yang dianggap mewakili simbol kebangsaan tertentu akhirnya muncul ke permukaan. Bahasa Indonesia yang "baik dan benar" akhirnya juga dilihat sinis oleh elemen kebangsaan tertentu, karena dianggap sebagai bentuk penjajahan budaya terhadap mereka. Itu semua yang merupakan salah satu dari banyak alasan, mengapa masyarakat Tionghoa masih bersikukuh mempertahankan ragam bahasa Indonesia mereka seperti yang berkembang saat ini.

Proses penentuan sistem bahasa Indonesia Baku sekarang ini juga terkesan tidak obyektif, karena aspek alamiah dari realitas bahasa yang berkembang di masyarakat justru dikalahkan oleh aspek politik tertentu yang hendak dicapai pemerintah. Ambisi tertentu Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke arah tertentu, akhirnya juga membuat format bahasa Indonesia menjadi tidak obyektif. Aturan-aturan berkaitan dengan sistem struktural maupun semantik bukannya dilahirkan oleh konvensi yang berkembang di masyarakat, tetapi ditentukan oleh penguasa. Dalam pandangan Virginia Matheson Hooker (dalam Latif dan Ibrahim, 1996:56-77), hasrat untuk membakukan bahasa masa Orde Baru bukannya sebagai usaha mengembangkan kelestarian bahasa Indonesia semata, namun juga sebagai contoh manipulasi bahasa yang bertendensi untuk mempertahankan kekuasaaan.

 

 

Kesimpulan

 

Berangkat dari kenyataan yang ada, untuk mengembalikan nasionalisme bahasa Indonesia yang mampu memberikan nuansa mempersatuakan berbagai elemen kebangsaan di Indonesia saat ini, tidaklah cukup hanya dengan berbagai kebijakan di sektor kebahasaan.

Kita tentunya bisa belajar dari apa yang telah dilakukan di masa pemerintahan Orde Baru, berkaitan dengan beberapa regulasi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme lewat pemakaian bahasa Indonesia. Pertengahan tahun 90-an ada seruan pengindonesiaan istilah asing di sektor-sektor properti. Papan nama perusahaan serta nama-nama berbagai bidang usaha seperti plasa, hotel, dan lain-lain yang berbau asing harus diubah dalam format bahasa Indonesia. Di Surabaya, Delta Plaza diubah menjadi Plasa Surabaya, Tunjungan Plaza menjadi Plasa Tunjungan, dan lain-lain. Di sektor tayangan televisi, pemerintah lewat seruan menteri penerangan R. Hartono juga menganjurkan dubbing bahasa Indonesia untuk setiap tayangan yang berbahasa asing.

Pengaturan yang dilakukan pemerintah dengan alasan guna menumbuhkan semangat nasionalisme lewat bahasa, seperti pada kasus pengindonesiaan istilah asing dan dubbing tayangan televisi tersebut, dari kacamata analisa mana pun jelas tidak masuk akal. Usaha-usaha seperti itu tidak lain hanya menunjukkan bentuk hegemoni pihak penguasa untuk memaksakan ideologinya. Sebagai hasil, bukan tumbuhnya semangat nasionalisme atau rasa simpati terhadap bahasa Indonesia, namun sebaliknya justru rasa kecewa civil society karena merasa dirugikan secara material dengan adanya pemberlakuan regulasi tersebut.

Untuk itu, dalam usaha mengembalikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, harus bisa diciptakan kondisi terbalik dari apa yang telah dikondisikan era pemerintahan sebelumnya. Beberapa jalan keluar bijak untuk bisa menjawab persoalan bahasa Indonesia antara lain bisa dirumuskan sebagai berikut:

a.    Pemerintah bisa menumbuhkan kepercayaan di mata rakyatnya berkaitan dengan kredibilitasnya sebagai pengatur yang bisa dipercaya, tidak otoriter, tidak korup, demokratis, adil, dan selalu berpijak pada kepentingan civil society. Setelah memperoleh kepercayaan, semua program kebijakan yang dijalankan  cenderung disikapi secara positif oleh masyarakat.

b.   Berkaitan dengan menggejalanya praktik eufimisme dan sarkasme dalam jargon-jargon politik yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru, pemerintah perlu berani mengubahnya. Perubahan yang dimaksud bukan pada fenomena eufimisme-nya, tetapi terutama pada penyesuaian  realitas yang mengacu pada praktik eufimisme tersebut. Eufimisme dalam perilaku berbahasa itu baik dan sah-sah saja. Yang tidak baik adalah apabila dalam eufimisme itu terdapat manipulasi makna secara sepihak, yang bisa berimplikasi dirugikannya pihak lain. Misalnya, istilah “diamankan” ketika di awal-awal pemunculannya dalam fenomena eufimisme Orde Baru terkesan halus dan menyejukkan telinga orang yang mendengarnya. Hal ini tentu akan menjadi sesuatu yang baik apabila dalam realitasnya bagi yang “diamankan” akan benar-benar menjadi aman, tentram, dan terbebas dari perasaan terancam. Namun sayangnya, eufimisme jargon-jargon politik pada masa pemerintahan Orde Baru hampir selalu bohong dan tidak sesuai dengan realitasnya. Ketika banyak mahasiswa “diamankan” di awal Era Reformasi, realitasnya mereka bukannya menjadi lebih aman. Pada masa interogasinya, mereka kerap menerima tindak kekerasan dari aparat yang “mengamankannya”, bah-kan ada beberapa yang mungkin dibunuh. Demikian juga ketika masyarakat Tanjung Priok “ditertibkan” ABRI pada tahun 1984, realitasnya adalah mereka ditembaki ketika sedang berada dalam Masjid.

Jika diperhatikan, pemerintahan Gus Dur sebenarnya juga melakukan praktik eufimisme ini. Ketika mereka hendak menaikkan harga BBM pada awal Oktober 2000 ini, istilah yang mereka lontarkan adalah “pengalihan subsidi BBM”. Apa yang dilakukan itu tentu baik dan tidak jadi masalah, jika memang realitas dari kenaikan BBM yang menjadi kebijakan pemerintah adalah adanya pengalihan subsidi untuk disalurkan pada sektor yang benar-benar perlu dibantu. Masalah akan timbul jika ternyata dalam pernyataan “pengalihan subsidi BBM” yang terjadi adalah semakin dirugikannya rakyat, sementara yang diuntungkan dari pengalihan subsidi hanya kelompok tertentu saja.

c.    Menghentikan “penjajahan” mainstream Jawa  di semua sektor kehidupan bernegara, seperti yang telah dilakukan rezim Orde Baru. Sebenarnya yang menjadi titik persoalan pada bagian ini terletak pada “penjajahnnya”, bukan pada mainstream Jawanya. Konsep “penjajahan” selalu mengacu pada sesuatu yang dipaksakan oleh pihak yang kuat kepada yang lemah dengan kekuatan yang dimilikinya. Berlakunya mainstream Jawa di semua sektor kehidupan bernegara tidak jadi soal, apabila  proses terjadinya berlangsung secara alamiah, dan bukan karena pemaksaan.

Gejala membanjirnya interferensi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia, dan kemudian dirumuskan sebagai bahasa Indonesia Baku oleh Pusat Bahasa, tentu akan menimbulkan kecemburuan kelompok etnis lain.  Mengapa kok bahasa Jawa yang banyak masuk, sementara bahasa Aceh, Dayak, Sunda, Irian, Ambon, Batak, Bali, dan lainnya tidak. Di sisi lain, banyak nama-nama berbau Jawa kemudian diabadikan untuk nama-nama benda atau tempat yang berskala nasional. Nama-nama ruang  di Gedung DPRRI, hampir semuanya berbau Jawa. Hal ini terkadang menyulitkan bagi wakil rakyat yang berasal dari wilayah lain, seperti Irian atau beberapa daerah di luar Jawa yang lain. Sampai-sampai  di kemudian hari sempat muncul usulan dari wakil rakyat Irian untuk  mengganti dengan nama yang lebih mencerminkan Indonesia.

d.   Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus bisa mengakomodasi konvensi bahasa Indonesia yang ada di masyarakat. Dengan begitu, keberadaan bahasa Indonesia bukan dari hasil rekayasa, namun benar-benar cerminan dari bahasa yang hidup di masyarakat. Dengan demikian Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak menempatkan dirinya sebagai mencipta dan perekayasa sistem bahasa Indonesia,  melainkan tidak lebih sebagai fasilitator yang menyediakan dirinya untuk mengikuti setiap perkembangan bahasa Indonesia di masyarakat.

 

Solusi yang dirumuskan penulis tersebut bukanlah suatu harga mati. Semua rumusan itu tidak lebih hanyalah beberapa solusi dari jawaban persoalan yang begitu kompleks. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, solusi-solusi lain berkaitan dengan usaha mengembalikan nasionalisme bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu tentu saja masih bisa dirumuskan lagi.

 

 

Daftar Pustaka

 

Alwasilah, A. Chaedar, Politik Bahasa dan Pendidikan (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1997).

 

Amanat Kenegaraan, 4 jilid (Jakarta:Inti Idayu Press, 1985).

 

Dardjowidjodjo, Soenjono, Bahasa Nasional Kita. (Bandung:ITB, 1996).

 

Heryanto, Ariel, “Bangkitnya Bahasa-Bangsa  di Indonesia,”  Prisma, Vol 33, No 1,1989.

 

Hoffman, J.E., "Sumpah Pemuda:International Malay on Oath," Makalah pada Konggres Bahasa Melayu Sedunia, Kuala Lumpur, 1995.

 

Latif, Yudi dan Ibrahim, Idi Subandi (eds.), Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Politik Orde Baru (Bandung:Mizan, 1996).

 

Palmer, F.R., Semantics (London:Cambridge University Press, 1981).

 

TAP MPR NO. II/MPR/1988 tentang GBHN

 ____________________

* Korespondensi: M. Jalal. Fakultas Ilmu Budaya, UNAIR, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp: 031-5033080, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Monday, 25 April 2011 21:41 )
 
RocketTheme Joomla Templates