Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

WACANA MASYARAKAT MADANI (CIVIL‑SOCIETY ): RELEVANSI UNTUK KASUS INDONESIA PDF Print E-mail
Written by Muhammad Asfar   
Friday, 19 November 2010 08:05

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 14, NO. 1:49-60  
 
 
Wacana Masyarakat Madani (Civil-Society): Relevansi untuk Kasus Indonesia
 

Muhammad Asfar*

 Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga


            Berbagai peristiwa politik dunia yang terjadi beberapa dekade belakangan   ini    mengantarkan    para pengamat politik sampai pada satu kesimpulan, bahwa proses demo-krasi dalam skala global tidak dapat dibendung lagi. Runtuhnya Tembok Berlin, keberhasilan gerakan solidaritas di Polandia, yang kemudian diikuti dengan maraknya gerakan prodemokrasi di berbagai negara Eropa Timur dan Tengah, seperti Yugoslavia, Hungaria, Cekoslowa-kia, dan sebagainya, menguatkan tesis di atas.

Derasnya proses demokratisasi dan redemokratisasi di berbagai belahan dunia sejak penggal kedua dekade 1980‑an itu dinilai Huntington sebagai 'gelombang demokrasi ketiga' (Huntington, 1991), atau yang disebut Schmitter sebagai 'gelombang demokrasi keempat', karena proses demokratisasi itu meluas   sampai   setidaknya pertengahan dasawarsa 1990‑an. Gelombang demokrasi keempat mempunyai ciri‑ciri di antaranya, peru­bahannya lebih bersifat global daripada sebelumnya sehingga konsekuensinya mempengaruhi lebih banyak negara (Schmitter, 1995: 346‑50). Pendek kata, dalam skala global, demokrasi merupakan suatu sistem politik ‑‑meminjam istilah Falk‑‑ yang bersifat keharusan (Falk, 1995: 104‑33).

Satu hal yang patut dicatat, di berbagai perubahan tersebut, peranan masyarakat atau civil society (masyarakat madani) dalam proses transformasi demokrasi sangat menentukan. Betapapun, keberha­silan proses itu tidak jarang ditentukan oleh kesediaan para elit pemegang kekuasaan    ‑‑khususnya militer‑‑ untuk turun secara "suka rela". 

Namun  tak  bisa disangkal bahwa, proses kesediaan para elit pemegang kekua­saan tersebut disebabkan oleh adanya desakan dari masyarakat madani, baik melalui aksi‑aksi yang bersifat damai maupun gerakan‑gerakan yang melibatkan kekerasan fisik. Akibatnya, studi‑studi tentang transformasi demokrasi ‑‑di mana masyarakat madani banyak berperan di dalamnya‑‑ dan konsolidasi demok­rasi sangat marak pada dekade 1990‑an. Beberapa tulisan yang membahas tentang tranformasi demok­rasi di antaranya adalah Stephani Lawson (1993), William (1994), dan Ishiyama (1995).

Sejak saat itulah, konsep dan analisis civil society kembali menghiasi buku‑buku dan jurnal‑jurnal ilmu politik untuk menjelaskan fenomena munculnya proses demokratisasi yang berskala global, terutama untuk menjelaskan munculnya gerakan‑gerakan masyarakat madani dalam melakukan transformasi demokrasi, baik dari rejim totalitarian --sebagai­mana yang terjadi di beberapa bekas negara komunis/sosialis maupun transformasi dari rejim otoritarian--sebagaimana yang terjadi di bebera­pa negara Amerika Selatan atau Tengah. Bahkan, konsep dan analisis tersebut juga dipakai di berbagai negara lain untuk (sekedar) menjajagi potensi munculnya masyarakat madani dalam melakukan transformasi sosial, ekonomi dan politik. Di Indonesia misalnya, analisis relatif komprehensif tentang masyarakat madani banyak dikenalkan oleh Hikam (1996), dan beberapa penulis lain seperti Arief Budiman (1992).

Tulisan berikut dimaksudkan untuk mencari relevansi wacana (diskursus) atau konsep masyarakat madani di Indonesia dengan memfokuskan pada satu pertanyaan: apakah kelebihan dan kelemahan menggunakan konsep itu sebagai cara pandang untuk memahami prospek demokrasi di Indonesia?

 

Masyarakat Madani: Beberapa Perdebatan Konseptual

 

Dalam perkembangan ilmu politik, wacana masyarakat madani mempunyai akar historis cukup panjang. Sejak Aristoteles, konsep tersebut telah menjadi diskursus menarik di kalangan ilmuwan politik. Namun, konsep itu tam­paknya mempunyai nuansa yang tidak sama pada tahap‑tahap perkembangan sejarah tertentu. Sebelum abad ke-18, misalnya, masyarakat madani umumnya diartikan dan dipahami sama dengan pengertian negara, sehingga antara term masyarakat madani dengan negara (the state) sering dipakai secara bergantian untuk merujuk pada makna yang sama. Baru setelah penggal terakhir abad 18, terminologi ini   mengalami pergeseran makna. Konsep masyarakat madani dipahami sebagai suatu entitas yang saling berhadapan dengan negara. Negara dan masyarakat madani dipahami sebagai entitas yang berbeda (Hikam,1996:1‑3).

Pada perkembangan dewasa ini, konsep masyarakat madani digunakan untuk memahami gerakan demokratisasi yang bersifat universal, sebagaimana yang belakangan ini mendominasi wacana politik di berbagai negara. Pemahaman semacam itu terutama berkembang setelah keberhasilan gerakan‑gerakan civil society (dan kelompok‑kelompok pro demokrasi) di beberapa negara Eropa Timur dan Tengah, seperti di Polandia, Yugoslavia, Hungaria, Cekoslowa-kia, dan sebagainya. Konsep tersebut kemudian dipahami sebagai suatu wilayah ma­syarakat yang independen dan relatif bebas dari intervensi kekuasaan negara.

Jean L. Kahin dan Andrew Arato misalnya, menkonsepkan masyarakat madani sebagai suatu kondisi kehidupan ma­syarakat yang tegak di atas prinsip‑prinsip egaliterisme dan inklusivisme  universal. Sebagaimana yang ditulis Kohen dan Arato (1992:19):

Modern civil‑society is based on egalitarian principles and universal inclution, experience in articulating the political will and in collective decision making is crucial to the reproduction of democracy.

Secara kongkrit, masyarakat mada-ni bisa berujud dalam bentuk berbagai organisasi yang berada di luar institusi‑institusi pemerintah yang mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan kounter atau mengimbangi terhadap negara (Gellner, 1995:32). Atau, berupa kelompok-kelompok yang melakukan gerakan sosial politik untuk menuntut adanya transformasi demok­rasi meski mungkin tidak terorganisir ketat seperti kelompok keluarga atau RT, buruh, petani dan seba­gainya. Secara demikian, masyarakat madani (Foley and Edwards, 1996) harus dipahami sebagai:

 

…the realm of private voluntary association from neighborhood committees of interest groups to philanthropic enterprises of all short, has come to be seen as an essen­tial ingredient in both democratization and the health of established democracies.

 

Lebih jauh, Eisenstadt (1995:240‑2) mengajukan empat komponen masyarakat madani sebagai suatu prasarat tegaknya demokrasi modern dan sekaligus membantu untuk melakukan transisi dari rejim otoritarian atau totalitarian menuju demokrasi:

 

·   adanya otonomi dari ne­gara terhadap individu dan kelompok;

·   di satu sisi masyarakat dan  organisasi atau lembaga‑lembaga yang ada mempunyai akses ke berba­gai lembaga negara, namun di sisi lain mereka menerima sua-tu komitmen tertentu pada komunitas politik (political comuni­ty) dan berbagai peraturan yang ada. Artinya, ada interaksi  timbal balik dan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat;

·   adanya ruang publik (public arenas) yang dapat dijadikan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri/kepentingan yang relatif bebas dari intervensi negara;

·   masyarakat mempunyai akses ke ruang publik tersebut.

Meski akar pemikiran masyarakat madani pada dasarnya dapat dirunut ke belakang sejak jaman Aristoteles, namun, Cicerolah yang mulai memperkenalkan pemakaian istilah so­cietes civilis dalam filsafat politik. Di Eropa, cikal bakal masyarakat madani diawali dengan menguatnya kekuatan‑kekuatan politik di luar raja ketika pihak kerajaan membutuhkan upeti atau sumbangan lebih besar dari kelompok‑kelompok tuan tanah. Namun, perkembangan masyarakat madani secara besar‑besar­an dimulai  sejalan dengan proses formasi sosial dan peruba­han‑perubahan politik di Eropa akibat pencerahan (enlighten­ment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya waktu itu  ikut mendorong tergusurnya rejim‑rejim absolut (Hikam, 1996). Selanjutnya, perkembangan masyarakat madani secara kuat berhubungan dengan fenomena masyarakat borjuasi Eropa, yang pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan untuk melepaskan diri dari dominasi negara (Rasyid, 1997).

Karena itu secara konseptual, gagasan masyarakat madani, terutama setelah pertengahan abad 18, biasanya diletakkan pada posisi yang saling berhadapan dengan negara. Beberapa pemikir yang menempatkan masyarakat madani secara berhadapan dengan negara adalah Adam Ferguson, Johan Foster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes, Tom Paine, dan sebagainya. Pemisahan antara masyarakat dan negara ini pada perkembangan selanjutnya menjadi fokus perhatian Hegel dalam filsafat politiknya. Namun, Hegel tidak begitu optimistik dalam melihat masyarakat madani. Bagi Hegel, gagasan tersebut tidak seharusnya diberi kebebasan secara luas, namun membutuhkan supervisi dan perlu dikontrol oleh negara. Menurutnya, kebebasan mengembangkan aspirasi dan kepentingan yang berbe­da ‑‑yang menjadi ciri masyarakat madani‑‑ dapat menciptakan kerawanan terhadap kesatuan kelompok atau negara. Di sinilah letak pentingnya keterlibatan (intervensi) negara pada kehidupan masyarakat madani. Sebab, jika masyarakat dibiarkan bebas tanpa kontrol dan intervensi negara, maka mereka cen­derung menjadi suatu kesatuan yang melumpuhkan dirinya sendiri (a self crippling entity) Perdebatan posisi Hegel tentang hubungan negara dan civil society dapat dilihat dalam Jean Cohen and Andrew Arato (1992:91‑115).

Betapapun konsepsi Hegel ini kurang mendapat sambutan di kalangan pemikir politik kontemporer, namun ia berhasil memberikan sumbangan berharga pada perkembangan konsep tersebut (Walzer, 1995: 2), yaitu:

 

·         Hegel tidak mengkonsepsikan masyarakat madani sebagai suatu  kondisi kebebasan yang lahir secara alamiah, tetapi sesuatu yang lahir secara historis, yaitu sebagai suatu kehidupan etis (ethical life) yang mengambil posisi di dalam three‑part framework, yakni keluarga, masyarakat madani dan negara. Artinya, masyarakat madani tidaklah akan muncul dengan sendirinya, tetapi perlu diperjuangkan keberadaannya sebagai hasil dari proses sejarah yang berlangsung lama.

·         Hegel mengkonsepsikan masyarakat madani sebagai suatu kehidupan yang penuh dengan konflik. Artinya, di dalam masyarakat madani akan selalu ada konflik di antara para anggotanya karena adanya perbedaan kepentingan. Bagi Hegel, "civil society is described as a realm of conflict and fragmentation."

 

Namun, konsep Hegel yang memisahkan masyarakat madani dan negara ini dikritik oleh Henningsen. Bagi Henningsen, seba­gaimana juga Jurgen Habermas, masyarakat madani merupakan con­stitutive condition dari masyarakat politik. Sebab, menur­utnya, antara 'civil society' (masyarakat madani) dan 'political society' (masyarakat politik) adalah dua istilah yang saling dapat dipertukarkan (interchangable). Masyarakat madani pada dasarnya adalah identik dengan ruang publik masyarakat modern yang berfungsi dengan baik. Karena itu, memisahkan negara dan masyarakat, atau menempat­kan 'civil society' dan 'political society' pada posisi yang saling bertabrakan adalah sesuatu yang tidak realis­tik.

Apalagi, mendefinisikan masyarakat madani sebagai suatu organisasi sukarela non pemerintah --yang berarti menempat­kan civil society secara terpisah dengan masyarakat-- akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi dan merujuk pada realitas empirik. Jika masyarakat madani merujuk pada organisa­si‑organisasi seperti kelompok perdagangan, serikat buruh/pekerja, organisasi profesional dan sebagainya, persoalan yang muncul adalah, bagaimana dengan organisasi politik? Apakah masuk akal untuk membedakan antara 'civil society' dari 'political society'? Seandainya memang dibeda­kan, bagaimana membedakan antara asosiasi‑asosiasi politik per se dengan aktivitas politik kelompok-kelompok di dalam masyarakat madani, dan bagaimana membedakan asosiasi‑asosiasi politik dari kelompok kepentingan dan lembaga‑lembaga keagamaan yang sebenarnya dimobilisasi untuk mencapai tujuan‑tujuan yang bersifat politik? Singkat pertanyaan, kapankah suatu 'civil society' menjadi 'politi­cal society'? (Foley and Edwards, 1996).

Di samping itu, pandangan Hegel yang secara tegas meletakkan posisi masyarakat madani di bawah supervisi negara jelas tidak menjadi inspirasi bagi munculnya gerakan‑gerakan membangun kembali masyarakat madani di negara-negara Eropa Timur dan Tengah. Di kawasan itu, gerakan civil societyPengalaman historis beberapa negara di kawasan tersebut menunjukkan ditolaknya tesis Hegel, bahwa masyarakat madani cenderung melumpuhkan dirinya sendiri. Justru terdapat bukti kuat bahwa intervensi negara menyebabkan melemahnya kehidupan masyarakat madani. Karena itu, gagasan civil society di kawasan itu menjadi landasan idelogis untuk melepaskan diri dari cengkeraman totalitarian penguasa. dipahami sebagai upaya untuk membangun kemandirian masyara­kat di satu sisi dan melemahkan intervensi atau supremasi negara di sisi lain.

Keberhasilan masyarakat madani dalam menumbangkan rejim totalitarian beberapa negara Eropa Timur dan Tengah, seperti kemenangan civil society di Polandia pada pemilu Juni 1989 (Smolar, 1996; juga Rasyid, 1997), membuktikan efektivitas gagasan tersebut dalam mengilhami munculnya gerakan‑gerakan masyarakat madani untuk menumbangkan penguasa totaliter, termasuk keberhasi­lan gerakan masyarakat madani dalam menumbangkan rejim otoritarian di beberapa negara Amerika Selatan dan Tengah.

Melalui gerakan masyarakat madani inilah terjadi proses transformasi demokrasi di kawasan Eropa Timur dan Tengah. Tentu saja, secara konseptual sebenarnya masih dapat diper­debatkan, apakah civil siciety yang menciptakan sistem pemerintahan demokratis, atau justru pemerintahan demokratis ‑‑setidaknya karena longgarnya kontrol dan intervensi negara‑‑ yang menciptakan masyarakat madani. Hal ini didasarkan pada satu pemahaman bahwa, suatu masyarakat madani adalah kondi­si di mana di dalamnya terdapat kemandirian masyarakat, baik secara individual maupun kelompok dan adanya ruang publik yang bebas dari intervensi negara. Dengan begitu, hanya pada sistem demokrasilah yang dapat menciptakan adanya masyarakat madani. Beberapa penulis mengatasi persoalan konseptual ini ‑‑meskipun sebenarnya tidak menjawab persoalan yang ada‑‑ dengan meletakkan kedua konsep tersebut pada hubungan yang saling mempengaruhi (resiprokal). Artinya, sebagaimana ditulis Walzer (1995:24):

…only a democratic state can create a demo­cratic civil society; only a democratic civil society can sustain a democratic state.

 

Meski demikian, keberhasilan masyarakat madani menumbangkan rejim totaliter dan  menciptakan sistem politik yang demokratis di beberapa negara Eropa Timur dan Tengah pada tahun 1989-1990 di atas ternyata mengilhami gerakan yang sama di banyak negara di belahan dunia yang lain. Sebagaimana yang dicatat oleh Huntington maupun Shmitter, pada awal dekade 1990‑an telah muncul proses demokratisasi politik yang bersifat global. Kenyataan ini yang pada akhirnya memberi inspirasi kepada Francis Fukuyama (1992), bahwa proses demokrasi di negara‑negara yang totaliter dan komunis tidak dapat dielakkan, dan diikuti dengan kemenangan sistem demokrasi dan kapitalis. Ia mencatat, bahwa seluruh evolusi historis kehidupan politik modern akan bermuara pada demokrasi.

 

Kelebihan‑Kelebihan Konsep

Masyarakat Madani

 

Beberapa kelebihan menggunakan wacana civil society  untuk melihat prospek demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai kerangka analisis, wacana masyarakat mada-ni mampu menjelaskan dan membuka kesadaran tentang posisi saling berhadapan antara masyarakat dan negara. Hal ini penting, sebab selama ini tercipta satu persepsi umum di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat awam, bahwa antara negara dan masyarakat adalah satu kesatuan yang manunggal. Upaya pemerintah melakukan hegemoni ‑‑baik melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) maupun melalui pelajaran di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, seperti PMP (Pendidikan moral Pancasila), PSPB (Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa) dan semacamnya‑‑ tampak berhasil membangun persepsi di kalangan masyarakat untuk menempatkan dirinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara.

Konsekuensi dari cara pandang semacam itu adalah, pemerintah atau penguasa diasumsikan sebagai suatu, atau bahkan satu-satunya lembaga yang dapat merumuskan dan mendefini­sikan kepen-tingan dan tujuan bersama. Kepen-tingan dan nilai yang diperjuangkan oleh negara dipahami sebagai ke-pen­tingan dan nilai‑nilai masyarakat. Dengan demikian, perlawanan terhadap kepentingan dan nilai yang diperjuangkan negara dianggap tak mempunyai landasan mo-ral, karena berarti melawan terhadap kepentingan dan nilai‑nilai umum masyarakat itu sendiri.

Wacana masyarakat madani dapat menggugah kesadaran pada banyak pihak bahwa, antara negara dan masyarakat sebenarnya tidak harus dipandang sebagai satu kesatuan. Masing-masing dapat dipahami sebagai dua entitas yang saling berhadapan: mempunya aspirasi, kepentin­gan dan tujuan yang mungkin tak selalu sama. Karena itu, adalah suatu kewajaran jika antara masyarakat dan negara saling berkonflik untuk memperebutkan atau memperjuangkan sesuatu yang sama maupun berbeda.

Kedua, wacana masyarakat madani dapat mengilhami sekali­gus menjelaskan munculnya gerakan‑gerakan pro demokrasi di Indonesia. Keberhasilan gerakan civil society di beberapa negara Eropa Timur dan Tengah dalam menumbangkan rejim totaliter atau otoriter dan menciptakan negara demokrasi dapat dijadikan pelajaran berharga untuk melihat peran yang sama di negara‑negara totaliter atau otoriter yang lain. Wacana masyarakat madani dijadikan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan proses transformasi menuju demokrasi di banyak negara. Dari pengalaman Eropa Timur dan Tengah menun­jukkan, bahwa munculnya gerakan masyarakat madani diawali oleh ketidakmampuan rejim totaliter di kawasan tersebut untuk memenuhi janji‑janjinya sendiri dalam menciptakan kesejah­teraan dan keadil-an sosial. Di negara‑negara ini, sistem totaliter di bawah rejim komunis dihadapkan dengan kekuatan demokratis dalam masyarakat ma-dani yang bertujuan (a) membe­bas-kan individu dari cengkeraman penguasa, (b) memulihkan keman­dirian individu sebagai warga negara, (c) menuntut jaminan hak‑hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan penda­pat, serta keadilan yang merata di seluruh bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Fenomena tersebut menimbulkan revolusi harapan di seba­gian masyarakat Indonesia, yang merasa tinggal di suatu negara yang mempunyai persamaan dengan negara‑negara di Eropa Timur dan Tengah, yakni kuatnya peranan negara. Termasuk juga, persamaan kuatnya peran negara antara Indonesia dan beberapa negara Amerika Latin yang mengalami proses transformasi demokrasi melalui civil society. Dengan demi­kian, harapan yang patut diajukan adalah: tidakkah akan muncul fenomena yang sama, yaitu penguatan masyarakat madani dan proses demokratisasi di Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa negara di mana  intervensi negara dalam kehidupan masyarakat cukup kuat? Revolusi harapan inilah yang mengil­hami munculnya gerakan prodemokrasi di Indonesia.

Ketiga, wacana masyarakat madani dapat membantu mengi­dentifikasi kelompok‑kelompok stra-tegis yang mempunyai kemungkinan besar tampil sebagai agen demokrasi. Artinya, pengala­man kelompok‑kelompok yang ada dalam masyarakat madani di beber­apa negara yang mengalami transformasi demokrasi melalui civil society dapat dijadikan sebagai barometer untuk meli­hat peran yang sama yang dimainkan oleh kelompok‑kelompok tersebut di negara‑negara lain. Di beberapa negara ini, kelompok seperti buruh, petani, cendekiawan, gereja, partai politik dan semacamnya, mempunyai peran yang cukup menentukan dalam proses transformasi demokrasi. Wacana demiki-an itu dapat dijadikan pijakan untuk mengidentifi­kasi kelompok-kelompok strategis yang dapat dijadikan seba­gai agen demokratisasi di Indonesia.

Tentu saja, relevansi wacana tersebut tidak hanya sebatas sebagai sarana untuk mengidentifikasikan kelompok prodemokrasi. Lebih dari itu, identifikasi kelompok strategis ini dapat dijadikan oleh para "penggerak" demokrasi di Indonesia sebagai "ladang garapan". Artinya, kelompok‑kelompok masyarakat madani seperti buruh, petani, cendekiawan, gereja dan sebagainya, yang di beber­apa negara lain berhasil melakukan gerakan transformasi demokrasi dijadikan sebagai dasar untuk membangun penguatan masyarakat madani dan agen demokratisasi di Indonesia.

Keempat, diskursus itu dapat dijadikan sebagai pela­jaran untuk merumuskan strategi perjuangan masyarakat madani dalam rangka proses demokratisasi di Indonesia. Berbagai strategi transformasi demokrasi di berbagai negara dapat dievaluasi yang kemudian diseleksi yang paling cocok untuk kasus Indonesia. Mempelajari strategi transformasi demikian itu penting karena tak semua masyarakat madani beserta kelompok‑kelompok di dalamnya di berbagai negara yang telah mengalami transformasi demokrasi itu meng­gunakan stra-tegi yang sama. Gerakan prodemo-kratisasi di Indonesia dapat mengadopsi berbagai strategi yang pernah dilakukan di negara lain sesuai dengan kondisi Indonesia.

Namun, pemilihan strategi untuk mencapai tujuan di atas haruslah dilakukan secara tepat, sehingga tidak sama dengan cara yang ditem­puh oleh rejim otoriter yang ditentangnya. Strategi yang dilakukan ‑‑apakah strategi gerakan sosial melalui mobilisasi massa secara besar‑besaran, protes dan pemogokan kaum buruh, petani dan sebagainya, atau melalui strategi gerakan kultural lewat film, diskusi kebudayaan, dan karya-karya sastra‑‑ haruslah bertumpu pada landasan moral, atau didasarkan pada semangat etis dan tanggung jawab sosial. Strategi gerakan masyarakat madani semacam itu --seperti yang terjadi di Cekoslowakia dan Polandia-- ternyata berhasil menciptakan jaringan yang sangat luas, meliputi lembaga-lembaga agama, kelas pekerja, petani, cendekiawan dan sebagainya.

 

Kelemahan‑Kelemahan Konsep Masyarakat Madani

 

Sementara itu, beberapa kelemahan wacana atau konsep masyarakat madani jika digunakan untuk menganalisis prospek demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

Pertama, konsep masyarakat madani dibangun dari budaya Barat (Eropa), sehingga dalam beberapa hal mengalami benturan jika digunakan untuk menganalisis kasus Indonesia, termasuk juga terhadap kasus di beberapa negara Asia yang lain. Karena itu, menggunakan konsep masyarakat madani dalam memahami proses demokratisasi di Indonesia harus hati‑hati.  Masyarakat madani adalah konsep yang lahir dari sejarah dan "mimpi" Barat. Ia muncul bersama proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi masyarakat feodal agraris menuju masyarakat industrial kapitalis. Sebagai gagasan, ia lahir sebagai anak kandung periode Pencerahan yang mengan­tarkan sekularisme sebagai pengganti agama. Karena itu, masyarakat madani di Barat dan Timur mempunyai fundasi historis yang berbeda, sehingga penggunaan konsepnya harus memperha­tikan kondisi yang berbeda tersebut (Mardin, 1995: 278‑300).

Di samping itu, menempatkan demokrasi sebagai satu‑satunya arah yang hendak dituju oleh perjuangan masyarakat madani di Indonesia tampaknya juga harus hati‑hati. Mungkin tak semua perjuangan civil society di Indonesia menghendaki arah demokrasi liberal sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Eropa Timur dan Tengah. Masih ada sebagian kelompok yang menghendaki demokrasi pancasila. Selain itu, di dalam demokrasi sendiri ternyata menyimpan banyak keterbatasan. Salah satun­ya adalah ketidakmampuan para kampiun demokrasi mener­apkan nilai‑nilai demokrasi secara universal. Misalnya, sering terdengarnya ketidakadilan di Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam, juga perlakuan tak adil di Australia terhadap suku aborigin dan sebagainya. Bahkan, beberapa negara mengguna­kan standar ganda dalam menerapkannya. Perancis misalnya, perilaku demokratisnya  hanya di negaranya, sementara perilaku yang sama tidak ditunjukkan di Aljazair (Hamdi, 1996). Berbagai keterbatasan itu tampaknya mempengaruhi sebagian kelompok masyarakat madani di Indonesia untuk mempertanyakan demokrasi macam apa yang hendak dituju.

Kedua, wacana tersebut ternyata tidak seluruhn­ya berisi cerita-cerita sukses transformasi demo-krasi, namun juga cerita minor. Konflik etnis dan agama yang begitu menguat di beberapa daerah bekas Yugoslavia merupakan salah satu contohnya. Pertikaian segitiga antar suku, ras dan agama antara Kroasia, Serbia dan Bosnia, seakan membe­narkan tesis Hegel, yaitu bahwa masyarakat madani adalah suatu entitas yang cenderung menghancurkan dirinya sendiri, sehingga diperlukan intervensi negara. Kenyataan ini setidaknya dapat meragukan optimisme Fukuyama, sebab kebangkitan demokrasi liberal di berbagai negara setelah perang dingin justru menimbulkan semangat nasionalisme kesukuan dan keaga­maan (ethnoreligious). Inilah mungkin, letak relevansi tesis Hall bahwa nasionalisme merupakan salah satu musuh (enemy) masyarakat madani (Hall, 1995: 12‑4).

Kasus‑kasus khusus di atas membawa pada satu kesimpu­lan penting, bahwa gerakan masyarakat madani di Eropa Timur dan Tengah ternyata tidak seluruhnya menghasilkan demokrasi. Artinya, jalan menuju demokrasi ‑‑melalui masyarakat madani‑‑ ternyata tidak semulus yang dibayangkan banyak orang, terma­suk oleh pendukung gerakan civil society itu sendiri. Kenya­taan itu meragukan sebagian kalangan di Indonesia, apakah penguatan masyarakat madani ‑‑yang bisa berimplikasi pada pen­guatan perasaan kesukuan dan keagamaan‑‑ merupakan satu‑satunya cara yang paling tepat untuk menuju demokrasi di Indonesia? 

Ketiga, dari segi tradisi ketatanegaraan di Indonesia, setidaknya pada masa Orde Baru yang baru lalu, penempatan masyarakat dan negara pada posisi yang berhadapan kurang mempunyai landasan normatif/hukum, setidaknya menurut inter­pretasi penguasa. Para pemegang kekuasaan meyakini bahwa antara negara dan masyarakat adalah tidak bisa diposisikan saling bertentangan. Dalam tradisi konsep kekuasaan Jawa disebut sebagai "manunggaling kawula gusti" (menyatunya rakyat dan penguasa). Dalam praktek kenegaraan modern, hal ini dimanifestasikan dalam faham kenegaraan yang oleh Soepomo disebut negara integralistik, di mana kedaulatan negara pada taraf‑taraf tertentu dapat meng-atas-i kedaulatan rakyat. Perdebatan tentang faham negara Integralistik dan kritik terhadapnya, lihat Marsilam Simanjuntak (1994), juga Bourchier (1996: 14‑40).

Keempat, omponen‑komponen masyarakat madani sebagai pra­syarat tegaknya demokrasi modern di Indonesia sangat sulit terpenuhi, seperti (a) adanya otonomi, (b) akses pada lembaga‑lembaga negara, (c) adanya ruang publik dan akses pada ruang tersebut. Di Indonesia, baik individu maupun kelompok, sangat sulit  memiliki otonomi yang kuat dihadapan negara, karena sistem perwakilan kepentingan di Indonesia menggunakan sistem korporatisme negara. Demikian juga kompo­nen adanya ruang publik yang relatif bebas dari intervensi negara. Berbagai ruang publik yang ada seperti pers misalnya, tidak bebas dalam menjalan­kan perannya karena kontrol yang cukup ketat dari negara melalui lembaga SIUP (Surat Ijin Usaha Penerbitan). Karena itu, akses masyara­kat terhadap kedua komponen tersebut juga sangat lemah. Intervensi negara cukup kuat, baik pada berfungsinya lembaga‑lembaga tersebut maupun pada masyarakat.

 

Penutup

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara kon­septual, wacana masyarakat madani ternyata mengalami perkem­bangan baik secara substansial maupun praktikal. Pe-ngalaman di belahan dunia lain tentang keberhasilan transformasi demokrasi melalui jalan civil society agaknya tidak berjalan linier dengan pengalaman di Indonesia, bahkan mungkin di kebanyakan negara-negara Asia  lainnya. Karena itu, secara konseptual, penggunaan masyarakat madani sebagai kerangka analisis untuk memahami demokrasi  di Indonesia agaknya perlu hati‑hati, karena di samping kele-bihan‑kelebihannya juga terkan- dung kekurangan.

Apa yang disebut masyarakat madani ‑‑jika menggunakan kriteria Schmitter seperti adanya otonomi, akses pada lemba­ga‑lembaga negara, adanya ruang publik yang bebas dan akses pada ruang publik‑‑ di Indonesia sebenarnya belum ada secara penuh, kalau pun memang ada, setidaknya ia baru tumbuh. Untuk itu, relevansi atau penggunaan konsep masyarakat madani di Indonesia mungkin tidak diletakkan sebagai produk sejarah yang sudah jadi, tetapi perlu diletakkan dalam tataran proses. Artinya, diskursus itu dipakai sebagai kerangka analisis untuk memahami tumbuh dan berkembangnya serta peran yang mungkin dimainkan oleh masyarakat madani dalam proses demokratisasi di Indonesia.

 

Daftar Pustaka

 

Bourchier, David, Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia (Melbourne: Monash University, 1996).

Budiman, Arife, (ed.), State and Civil Society in Indonesia (Victoria: Centre of Southest Asian Studies Monash University, 1992).

Eisenstadt, S.N., "Civil Society", dalam Seymour M. Lipset (ed.), The Encyclopedia of Democracy, Volume I, (Wahington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995).

Falk, Richard, On Human Government, Toward a New Global Politics (Pennsylvania: The Pennsylva-nia State University Press, 1995).

Foley, Michael W., and Edwards, Bob, "The Paradox of Civil Society", dalam Journal of Democracy, Vo. 7, No, 3, 1996.

Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man (New York: The Free Press, 1992).

Gellner, Ernest, "The Importance of Being Modular", dalam John A. Hall, Civil Society: Theory, History, Comparison (Cam-bridge: Cambridge University Press, 1995).

Hall, John A., Civil Society: Theory, History, Comparison (Cam-bridge: Cambridge University Press, 1995).

Hamdi, Mohamed E., "Islam and Democracy: The Limits of the Western Model", dalam Journal of Democracy, Vol 7, No. 2, tahun 1996.

Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: LP3ES, 1996).

Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratiza­tion in the Twentieth Century (Norman: University of Oklaho­ma Press, 1991).

Ishiyama, John T., "Communist Party in Transitions: structures, Leaders, and Processes of Democra­tization in Eastern Europe", dalam Comparative Politics, Vol. 27, No. 2, 1995.

Kohen, Jean L., and Arato, Andrew, Civil Society and Politi­cal Theory (Cambridge: The MIT Press, 1992).

Lawson, Stephani, "Conceptual Issues in the Study of Regime Change and Democracy", dalam Compara­tive Politics, Vol. 2, 1993.

Mardin, Serif, "Civil Society and Islam", dalam John A. Hall (eds.), Civil Society: Theory, History, Comparison (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

Rasyid, M. Ryaas, "Perkembangan Pemikiran tentang Masyar­akat Kewargaan (Tinjauan Teoritik)", dalam Jurnal Ilmu Politik, No. 17, 1997.

Schmitter, Philippe C., "Democratization, Wave of", dalam Seymour M. Lipset (eds.), The Encyclopedia of Democracy, Vol. I (Wahington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995).

Simanjuntak, Marsilam, Pandangan Negara Integralistik (Jakarta: Grafiti, 1994).

Smolar, Aleksander, “Civil Society After Communism: From Opposition to Atomization”, dalam Journal of Democracy, Vol. 7, No. 1, 1996.

Walzer, Michael, Toward a Global Civil Society (Oxford: Berghahn Books, Inc., 1995).

William, Philip J., "Dual Transitions from Authoritarian Rule: Populer and Electoral Democracy in Nicaragua", dalam Comparative Politics, Vol. 26, No. 2, 1994.

 

________________

* Korespondensi: M. Asfar. Departemen Ilmu Politik, Fisip, Unair. Alamat: Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telp: (031) 5011744. 

Last Updated ( Monday, 09 May 2011 21:47 )
 
RocketTheme Joomla Templates