Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

Pemikiran Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peranan Pendidikan Tinggi: Implementasi Kebijakan dari Pro Konglomerasi ke Pro UKM PDF Print E-mail
Written by Ajar Triharso   
Thursday, 18 November 2010 15:07

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 22, Nomor 4: 310-323
 

Pemikiran Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peranan Pendidikan Tinggi: Implementasi Kebijakan dari Pro Konglomerasi ke Pro UKM

 Ajar Triharso[1

 Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This article intends to reexamine the concept of Indonesia Inc by taking into account democratization process with the spirit of regional autonomy and the possible utilization of information technology (IT) in order to upholding economic life. It focuses on the issue of empowering small size business as part of an effort to eradicate poverty leading to increasing economy in the village area. It suggests that all this requires institutional systemic building supported by the use of IT, which in the end can be a basis for the establishment of trading houses, a network that could help increasing efficiency for production and marketing for the small size business.

 

Key words: Indonesia Inc., small size business empowerment, advocacy

 

Tahun 1998 bangsa Indonesia sudah bertekad bulat untuk melakukan perubahan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akibat ketidak berdayaan ekonomi Indonesia menghadapi badai krisis moneter yang melanda negara-negara Asia. Ekonomi Indonesia mengalami krisis berkepanjangan dan bahkan menjadi krisis multi dimensi sementara negara-negara Asia lainnya relatif mampu dengan cepat menyelesaikan dampak dari krisis tersebut. Untuk itulah bangsa Indonesia melakukan  reformasi di segala bidang dengan meninjau kembali paradigma dan strategi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Walaupun konsep pembangunan nasional pada era Orde Baru terkenal dengan konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan semangat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen namun ternyata dalam operasionalnya Orde Baru membawa bangsa Indonesia pada kehidupan politik otoriter dan pro-konglomerasi di bidang ekonomi seperti diuraikan pada bab satu dan bab dua serta menciptakan kemiskinan dan kesenjangan.

Kesalahan yang dilakukan oleh Orde Baru selain dalam mengimplementasikan ideologi dan konstitusi adalah juga ketidakmampuan melakukan perubahan paradigma pembangunan sesuai dengan semangat jaman dan bahkan kemudian berusaha melakukan penafsiran terhadap ideologi dan konstitusi untuk keperluan mempertahankan kekuasaan. Adalah suatu pilihan benar apabila perubahan yang harus dilaksanakan tidak perlu bersifat revolusioner dan hanya merupakan proses reformatif. Karena kesalahan atau kesulitan pemerintah adalah hanya dalam memindahkan “tract/pathway” pelaksanakan pembangunan ke jalur yang sesuai dengan tahapan seperti yang dikonsepsikan oleh Lucian W. Pye.

Reformasi berarti melanjutkan pembangunan bangsa dan negara berdasar ideologi dan konstitusi yang sama namun harus menggali lagi nilai-nilai operasional yang lebih demokratis dan terbuka termasuk melaksanakan otonomi daerah di bidang politik dan membangun prakondisi kebijakan di bidang ekonomi yang berpihak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi termasuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan. Perubahan yang diinginkan adalah dengan memberdayakan ideologi dan konstitusi sesuai dengan asas idealitas, realitas dan fleksibilitas ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka (Alfian, 1984) dengan mempertahankan hasil pembangunan yang sekiranya sudah baik dan meninjau kembali kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi dengan hanya mengubah strategi pembangunan agar bangsa Indonesia mampu hidup efektif dan efisien serta kompetitif dalam persaingan internasional dengan Pancasila sebaga tolok ukur.

Menurut tokoh nasional Ruslan Abdulgani dengan perubahan melalui proses reformasi harus merupakan proses revitalisasi ideologi dan konstitusi  agar bangsa Indonesia lebih demokratis dan berkeadilan (Abdulgani, 2000). Memang era pasca perang dingin negara-negara di dunia khususnya negara-negara yang sedang berkembang menghadapi perubahan selain harus lebih siap menghadapi persaingan (ekonomi) antar bangsa yang semakin ketat dalam proses globalisasi dan liberalisasi, juga mencari pemecahan secara bersama-sama tentang masalah kesenjangan dan kemiskinan (Brown, 1996: 86). Karena kesenjangan dan kemiskinan ditengarai menjadi penyebab utama konflik-konflik di dunia berikutnya termasuk gejala terorisme yang akan semakin membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus membahayakan perdamaian dunia apabila tidak segera diantisipasi secara tepat. Karena persenjataan yang mampu menghancurkan bumi yang semula difokuskan untuk perang dingin dapat beralih ke tangan pihak-pihak yang terlibat konflik termasuk teroris (Rofiqi, 2004).

Regime Orde Baru terbentuk sesuai dengan situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia pasca G-30-S PKI tahun 1965. Yaitu merupakan era pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dengan membuka penanaman modal dari luar negeri di mana salah satu kelemahannya adalah kecenderungan menjadikan kuantitas dan bukan kualitas sebagai ukuran hasil pembangunan. Pembangunan di bidang politik pemerintahan harus mewujudkan negara yang tidak toleran terhadap ideologi sosialisme komunis dan tidak pula terhadap pemikiran negara berdasarkan agama serta membangun sistem politik yang stabil demi keberhasilan melaksanakan pembangunan ekonomi yang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi pasar atau kapitalis.

Dengan kondisi awal demikian pemerintah Orde Baru memang dapat diibaratkan telah diberi cek kosong yang harus diisi dengan “angka-angka” kelayakan baik domestik maupun internasional dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan preskripsi-preskripsi dari negara-negara barat sebagai negara-negar donor dan asal investasi asing (PMA) baik secara bilateral maupun melalui lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia dengan IGGI-CGI sebagai pengelola bantuan. Dimotori oleh para teknokrat lulusan universitas-universitas barat khususnya Amerika Serikat pekerjaan pemerintah pada waktu itu adalah memperbaiki kehidupan ekonomi dengan membangun infrastuktur termasuk SDM dalam kerangka sistem kapitalisme internasional. Pembangunan kehidupan politik harus searah dengan keperluan menjamin keberhasilan atau kelancaran pembangunan ekonomi dengan semangat melaksanakan ideologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Paradigma pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta strategi pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah saat itu adalah mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi konstelasi politik yaitu pendekatan  top down (top down blue print approach)  beserta konsep-konsep turunannya. Pemerintah menggalakkan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri (PMDN dan PMA) sebagai perwujudan komitmen untuk melaksanakan modernisasi dan industrialisasi dan kerena peranan dan kepentingan pemerintah dominan akhirnya menghasilkan gaya pemerintahan sentralistik dan cenderung memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (state need atau state development).

Walaupun sudah diperingatkan oleh kalangan kampus antara lain melalui Malari, dalam implemetasi kebijakan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan industrialisasi khususnya dalam penanaman modal asing (PMA) pemerintah Orde Baru tetap memberi ruang selebar-lebarnya pada tumbuhnya konglomerasi secara diskriminatif dengan pengembangan industri besar dan produksi masal dalam strategi industrialisasi subtitusi impor (ISI) untuk penyediaan lapangan kerja yang terkonsentrasi di kota-kota besar.

Pembangunan ekonomi yang terfokus pada pertumbuhan (development with growth)  sebagai main stream liberal theory dengan salah satu asumsi akan terjadi trickle down effect dari ekonomi skala besar kepada ekonomi skala kecil, dari pusat ke daerah dan dari kota ke desa ternyata tidak berjalan. Realitas kebijakan pembangunan dibidang ekonomi cenderung memanjakan kaum konglomerat dan tidak memihak atau memprioritaskan kepada UKM dan koperasi, keunggulan-keunggulan daerah serta ekonomi perdesaan. Walaupun demikian justru UKM dan ekonomi perdesaan menjadi penyangga ketikan ekonomi nasional  terseok-seok akibat krisis. Sementara itu hampir semua perusahaan besar milik para konglomerat yang dimanjakan oleh rejim Orde Baru mengalami kebangkrutan atas tanggungan negara.

               Pembangunan pada masa Orde Baru memang bukan tidak ada hasilnya sama sekali. Pembangunan masa Orde Baru dengan bimbingan dari negara-negara dan lembaga-lembaga donor kapitalis barat dan dilaksanakan oleh para teknokrat berpendidikan liberal, dengan segala kekurangannya sedikit banyak telah meletakkan dasar struktur dan infrastruktur modern bangsa Indonesia di segala bidang termasuk tingkat kecerdasan dan kesehatan masyarakat yang sudah berlipat ganda dibanding era sebelumnya. Oleh sebab itu reformasi harus merupakan usaha melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan.

Berdasarkan pemahaman di atas tuntutan paradigma berfikir era Reformasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, model perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dengan strategi bottom up dalam arti community based resources management Approach dengan konsep-konsep turunannya antara lain tidak sentralistik, melaksanakan otonomi daerah, pemerintahan yang tidak birokratis dan regulatif di bidang ekonomi serta kerlibatan masyarakat dalam pembangunan bersifat partisipatif (human/people need atau community development).

Kedua, krisis politik dan ekonomi nasional adalah merupakan akibat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masa Orde Baru yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman akibat dari perubahan konstelasi politik dan ekonomi global (Wardiyanto, 1995). Era pasca Perang Dingin menuntut demokratisasi politik serta efektifitas dan efisiensi ekonomi nasional yang berorientasi ekspor dengan semangat Indonesia Inc. sebagai prasarat agar mampu berperan dalam persaingan internasional.

Ketiga, pembangunan era Orde Baru ternyata mewarisi masalah kemiskinan dan ketimpangan dan menjadi lebih parah setelah dilanda krisis politik dan ekonomi. Terjadi kebangkrutan nasional dan menimbulkan masalah pengangguran (unemployment) yang meluas karena selain tidak terserapnya pertambahan angkatan kerja baru juga terjadinya PHK besar-besaran karena deindustrialisasi (industri bangkrut atau pindah ke negara lain) serta kelangkaan modal karena devalusasi dan capital flight oleh dunia usaha yang oportunis dan lemah rasa nasionalisme. Oleh sebab itu selain menghilangkan kesenjangan dan pengentasan kemiskinan maka menciptakan lapangan kerja harus menjadi prioritas pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan foKus pada wilayah daerah dan perdesaan serta menjadikan UKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional (Chambers, 1996).

Gunawan Sumodiningrat menuliskan ada tiga masalah utama yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia selama Orde Baru yaitu: (1). Pengangguran (ketimpangan dalam lapangan kerja); (2). Ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor dan antar daerah; dan (3). Kemiskinan. Ketiga hal tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional bersifat sangat setralistik, birokratis serta regulatif serta menerapkan metode pendekatan mobilisasi serta proses pembuatan keputusan elitis dan bukan kerakyatan. (Sumodiningrat, 1996: 63-78)

Jadi secara singkat semangat reformasi kehidupan nasional saat ini adalah semangat untuk segera memecahkan masalah-masalah pembangunan yaitu mengembangkan kehidupan politik demokratis dan partisipatif (democratic development state) searah dengan pembangunan ekonomi yang tidak semata berdasarkan ekonomi pasar saja namun juga memprioritaskan pada pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan (Winarno, 2005: 23-24).

 

Paradigma Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Selain demokratisasi di bidang politik yang telah dimulai dengan pemilu nasional 1999 dan penerapan otonomi daerah dan telah disempurnakan dengan pemilu nasional 2004 serta pilkada 2005 dan seterusnya mengapa ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan peranan UKM dalam ekonomi nasional harus menjadi prioritas sasaran pembangunan?. Aspek ketimpangan dan kemiskinan memang telah disadari sejak berakhirnya Perang Dunia II dengan terciptanya Piagam PBB dan Deklarasi Hak Azazi Manusia. Kedua aspek tersebut sudah diperkirakan akan menjadi masalah di dunia baik antar bangsa maupun secara domestik dalam suatu bangsa khususnya di negara-negara baru merdeka bekas jajahan atau juga  disebut negara-negara yang sedang berkembang.

Secara domestik terjadi karena proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia pada era Orde Baru banyak memprioritaskan pada aspek pertumbuhan dan kurang memperhatikan aspek pemerataan. Sebagai masalah antar bangsa  ketimpangan dan kemiskinan merupakan akibat strategi pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan ekonomi di banyak negara-negara sedang membangun dalam posisi subodinat dengan negara-negara maju yaitu harus melakukan industrialisasi dan mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi kapitalis internasional pada kondisi sangat terlambat (late-late-late industrialization) (Brown: 1996, 155-158).

Ketimpangan dan kemiskinan memang dapat bersifat patologis dan dapat merusak nilai-nilai kehidupan yang diidealkan oleh ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia.  Kemiskinan dan ketimpangan potensial menyebabkan kekufuran setiap orang atau kelompok orang dan pada gilirannya masyarakat Indonesia tidak mempunyai daya tahan terhadap tekanan atau persaingan dari masyarakat atau negara lain. Ibarat kondisi lemah tubuh manusia yang tentunya rawan terhadap bibit penyakit dan apabila tidak segera di tangani kondisi penyakit yang semula dirasakan tidak berbahaya bukan tidak mungkin berkembang cepat dan dapat menjadi kanker ganas yang mampu merusak seluruh sistem tubuh.

Perubahan konstelasi politik dan ekonomi internasional pasca Perang Dingin dan krisis moneter dunia yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 dan berkembang menjadi krisis multi dimensi lahan subur bagi berkembang biaknya penyakit kufur yang mengakibatkan rusaknya budaya bangsa dan mengakibatkan perilaku bangsa Indonesia menjadi semakin kacau-balau. Tanah air Indonesia yang kaya, indah, nyaman dan potensial untuk menghasilkan devisa dengan perilaku bangsa Indonesia yang seolah sedang kerasukan roch asing dan jahat menyebabkan ketakutkan bagi investor (country risk) dan turis manca negara (travel band) untuk masuk ke Indonesia.

Krisis multidimensi mengakibatkan kehidupan bangsa tidak terkendali antara lain terjadi peristiwa 12 Mei 1998, kasus Banyuwangi (ninja), konflik-konflik di Kupang, Sambas, Ambon, pergolakan separatisme di Aceh, Irian Jaya, Sampit serta penjarahan-penjarahan hutan, tanah dan bahkan penjarahan pulau Sipadan dan Ligitan oleh negara lain di luar lepasnya Timor Timur dan lain-lain. Krisis yang harus dialami oleh bangsa Indonesia sebagai panen raya kerusakan hasil menanam badai kesenjangan dan kemiskinan yang tumbuh subur atau juga merupakan “ongkos” yang harus dibayar akibat dari kesalahan pada strategi pembangunan masa lalu dan merupakan tugas reformasi.

Dengan demikian era Reformasi merupakan momentum untuk menata kembali tiga bidang kehidupan yaitu pertama nilai budaya nasional, keduan daya saing  ekonomi nasional, dan ketiga adalah masalah ketimpangan dan kemiskinan (selanjutnya disebut kemiskinan saja) yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Walaupun usaha mengentaskan kemiskinan sudah merupakan kemauan politik namun apabila pelaksanaan dilapangan masih dengan cara berfikir lama dikhawatirkan akan gagal gap antara kaya dan miskin akan semakin bertambah tajam.

Oleh sebab itu penekanan pada perubahan paradigma pembangunan harus selalu menjadi prioritas yaitu dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang  menerapkan pendekatan pembangunan masyarakat berbasis kelompok (Community Development-ComDev), mengedepankan keikutsertaan masyarakat yang partisipatif dan berorientasi pada kualitas dengan membangun kelembagaan yang fungsional. Karena dalam paradigma Orde Baru ternyata ketiganya, yaitu pendekatan ComDev, partisipatif dan kualitatif  bukan merupakan konsep-konsep pembangunan yang mendapat prioritas utama.

Definisi komprehensif dan kontekstual serta dalam paradigma yang sama dengan semangat yang menjiwai reformasi di Indonesia tentang kemiskinan telah dirumuskan dalam Pertemuan Puncak Dunia bagi Pembangunan Sosial (the World Summit for Social Development) yang mendapat rekomendasi dari PBB di Kompenhagen bulan Maret 1995 di mana Indonesia mengirimkan delegasi (Business News: 1997, Munkner: 1996) :

“Kemiskinan mempunyai manifestasi, termasuk kekurangan penghasilan dan sumberdaya-sumberdaya produktif yang cukup untuk menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan malgizi; kesehatan buruk; terbatasnya atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan jasa-jasa mendasar lainnya; meningkatnya ketidaknormalan dan kematian oleh sakit; tidak punya rumah dan perumahan tidak memadai; lingkungan tidak aman; diskriminasi sosial dan penjauhan (exclusion). Kemiskinan juga dicirikan oleh kurangnya partisipasi dalam pembuatan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan kultural”.

 

Dengan pemahaman  demikian tulisan selanjutnya tidak akan membahas proses pembangunan kesejakteraan bangsa Indonesia pada tataran teoritik konseptual. Dengan sedikit pengalaman lapangan yang diperoleh penulis dalam tulisan ini berusaha memfokuskan pada pembahasan konsep-konsep praktis recana tindakan (action plan). Yaitu bagaimana dengan pemikiran dasar yang telah diuraikan kita mengangkat atau memberdayakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat perdesaan yang belum sempat menikmati hasil pembangunan namun ternyata menjadi penyangga alami pada masa krisi agar tidak semaki terpuruk pada era reformasi.

 

Paradigma Pembangunan dan Otonomi Daerah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pengembangan UKM dan koperasi menjadi pelaku utama atau soko guru dalam kehidupan ekonomi nasional. Semangat tersebut tentunya harus menjadi rujukan dari pememerintah-pemerintah daerah  di seluruh Indonesia baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) bahkan di tingkat Kecamatan yang cepat atau lambat harus semakin otonom dalam usaha mengurangi atau menghapuskan kesenjangan dan mengentas kemiskinan di daerah. Disana terkandung semangat perubahan paradigma pembangunan dari pola kebijakan top down ke pola bottom up, dari sasaran pembangunan pada tataran ekonomi makro kepada sasaran tataran ekonomi mikro dengan pendekatan pembangunan berbasis pada kelompok masyarakat atau ComDev yaitu pendekatan pembangunan yang berdasarkan partisipasi dari, oleh dan untuk masyarakat. Paradigma pembangunan tersebut kemudian dikenal sebagai konsep pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan  masyarakat madani dan civil society.

Selama ini khususnya pada era Orde Baru prioritas utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan industrialisasi adalah pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri besar substitusi impor (ISI) yang mendorong berkembangnya budaya konsumerisme produk luar negeri. Dalam bidang pertanian dengan basis di perdesaan diarahkan untuk mengejar swasembada pangan (9 bahan pokok) melahirkan banyak petani dan nelayan kaya yang mengkota (urban) namun menyebabkan juga ketimpangan dan kemiskinan di perdesaan. Kedua prioritas tersebut menitikberatkan pada hasil kuantitatif untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat serta tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat khususnya pangan dan lebih khusus lagi beras (bimas) dan gula (TRI) dari dalam negeri. Akibatnya selain kesenjangan dan kemiskinan di perdesaan, pengembangan ekonomi di sektor UKM dan koperasi serta sektor pertanian potensial yang dapat diharapkan menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah menjadi tidak maksimal. UKM dan masyarakat perdesaan menjadi dalam posisi subordinat dan tidak berdaya menghadapi konglomerasi dan masyarakat kota.

            Walaupun demikian usaha pengembangan potensi produksi baik di sektor industri kecil maupun sektor pertanian khususnya di perdesaan tidak semuanya gagal karena bagaimanapun semua usaha pembangunan sudah merujuk pada preskripsi-preskripsi rasional dari program pembangunan PBB khususnya lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.  Masalahnya memang hanya pada pilihan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ke depan yaitu harus memberdayakan UKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan dengan memfasilitasi terbentuknya kemandirian (autonomy) dan keberlanjutan (sustainable) masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu apapun hasil pembangunan masa lalu tidak ada kata terlambat untuk melaksanakan amanat konstitusi terhadap pengembangan UKM atau calon UKM dan koperasi dan harus menjadi prioritas utama. UKM harus segera mendapatkan penanganan dengan memberdayakan secara sistematis dalam paradigma baru agar tidak ketinggalan dengan bahkan digilas oleh arus globalisasi.

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia memang menuntut setiap negara untuk menjadikan kehidupan ekonomi semakin efektif, efisien dan kompetitif. Sebagai landasannya harus juga dibangun  masyarakat  yang mempunyai pemahaman yang memadai terhadap pentingnya Teknologi Informasi (TI). Untuk itu perlu strategi yang tepat dalam memberdayakan dan menumbuhkan UKM atau calon-calon UKM dan koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi tumpuan hidup sebagian besar rakyat itu secara terintegrasi mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional yang handal.

            Seperti akan diuraikan di bagian berikut, telah menjadi tekat ECOSOC  bahwa TI harus secepat mungkin diterapkan dalam pembangunan di negara-negara sedang berkembang dan diawali oleh era kepresidenan Indonesia tahun 2000. Oleh sebab itu adanya program keberkelanjutan bertujuan mengembangkan UKM dengan mengaplikasikan TI sangat relevan. Apabila melihat kasus di kota Blitar yang akan diuraikan di belakang dapat dipastikan kondisi kota-kota lain di Indonesia tidak jauh berbeda. Suatu tuntutan yang tidak dapat diabaikan walaupun tidak mudah dan murah. Dalam hal ini tripartit antara Pemerintah Daerah, dunia usaha khususnya KADIN Indonesia/Daerah serta Perguruan Tinggi (PT) sangat ideal untuk bersama-sama merancang dan melaksanakannya.

                  Pada Era otonomi daerah (Otoda) sekarang setiap daerah baik pemerintah maupun masyarakat dan baik di tingkat provinsi maupun Tingkat II dituntut mampu mengantisipasi kebijakan nasional dalam menghadapi perkembangan lingkungan internasional yang sangat kompetitif dengan mengambil kebijakan yang tepat dalam melanjutkan dan mengemas pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah masing-masing khususnya dalam pengembangan dunia usaha pada umumnya dan UKM dan koperasi pada khususnya.

                  Menurut Bappenas ada lima strategi yang harus disiapkan untuk pembangunan usaha kecil yaitu pertama mengembangkan prospek usaha dan akses pasar, kedua mengembangkan jiwa kewirausahaan, ketiga mengembangkan kelembagaan ekonomi yang rasional, keempat mengembangkan kemitraan usaha untuk mengatasi masalah skala ekonomis (the economic of scale), dan kelima mengembangkan berbagai kerjasama agar lebih menunjang akselerasi pembangunan ekonomi di tingkat II. Namun masalah utama pembangunan selama ini adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antarbidang, antarsektor dan antardaerah pembangunan. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah dengan memanfaatkan TI langkah-langkah apa yang dapat diambil agar strategi Bappenas tersebut dapat mencapai hasil yang optimal.

 

Pengentasan Kemiskinan dan Teknologi Informasi (TI)

Komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945 yang memihak pada rakyat miskin khususnya di pedesaan telah dikembangkan model partisipatif dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Suatu model searah dengan komitmen dunia khususnya PBB dalam mencari cara untuk menunjang keberhasilan masyarakat dunia menanggulangi kemiskinan. Namun dalam implementasinya merubah paradigma ternyata tidak muda seperti membalik telapak tangan karena, seperti telah dibahas sebelumnya, usaha pembangunan dan modernisasi era Orde Baru hingga sekarang ternyata mengakibatkan gelombang dahsyat “sunami” nilai-nilai budaya asing mengalir secara distruktif sehingga bangsa Indonesia mengalami sakit atau gegar budaya berat yang menghambat pembangunan bangsa yang lebih rasional dan kontekstual.

Akibat banjir nilai budaya asing sudah berkembang dengan ganas “kanker” liberalisme, individualisme, hedonisme, konsumerisme dan materialisme sebagai ekses dari proses modernisasi dan industrialisasi. Suatu perkembangan gaya hidup masyarakat perkotaan yang justru semakin menghimpit kehidupan masyarakat miskin di perdesaan. Kehidupan ekonomi cenderung mempromosikan gaya hidup konsumtif terhadap produk mewah dari luar negeri dan tidak menghargai produk dalam negeri yang potensial di perdesaan. Namun demikian bagaimanpun bangsa Indonesia harus terus berjuang untuk menggali, merumuskan dan merealisasikan dengan tepat harapan masyarakat miskin perdesaan agar tidak terkubur dalam lumpur “sunami” budaya asing dan hiruk pikuk reformasi yang serba kebablasan.

Dengan sudah berkembang pesatnya penggunaan TI di Indonesia namun penggunaanya masih terbatas pada lapisan masyarakat tertentu, maka sangat mendesak pentingnya implementasi TI untuk UKM dan memasyarakatkan TI seluas mungkin di perdesaan. Hal tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah dengan usulan-usulan proyek yang telah mendapat persetujuan Bank Dunia. Yaitu untuk pengembangan infrastruktur informasi (Information Infrastruktur Development Project – IIDP) yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Deparsenibud dan salah satu proyeknya adalah Technical Asistent Training Program (TATP) of Information Technology for small and Medium Scale Enterpreneurs (ITSME) (TATP-ITSME) di bawah koordinasi Dirjen Industri Kecil dan Dagang Kecil - Depperindag. 

Apalagi ECOSOC sebagai salah satu bagian penting dalam urusan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dunia dari organisasi PBB telah merekomendasikan  agar penggunaan TI di negara negara sedang berkembang segera diefektifkan termasuk di perdesaan apabila tidak ingin lebih jauh ketinggalan dari negara-negara maju. Sebagai tema kepresidenan ECOSOC tahun 2000 di mana Indonesia mendapat giliran untuk melaksanakan tugas tersebut. Agar TI tidak lagi menjadi barang mewah dan asing di perdesaan dengan pengembangan secara tepat guna dan berhasil guna diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan produktifitas masyarakat di negara-negara berkembang. Dalam hal ini Dr. Makarim Wibisono, Presiden ECOSOC 2000 menuliskan sebagai berikut:

“Target Indonesia dalam Kepresidenan ECOSOC 2000 adalah memberikan prioritas utama pada Teknologi Informasi mengingat dampaknya yang besar terhadap perekonomian dunia termasuk terhadap aspek pembangunan dan sosial. Dengan pengembangan penerapan teknologi informasi khususnya bagi negara-negara berkembang, diharapkan kesenjangan pembangunan, ekonomi dan sosial antara negara maju dengan negara-negara berkembang akan dapat dikurangi. Untuk ini perlu ada komitmen bersama pemanfaatan teknologi tersebut dengan dukungan dunia intetnasional.” (Wibisono, 2000: 8)

Hal tersebut sesuai dengan amanat pembangunan dalam GBHN 1999 yaitu “ meningkatkan harkat dan martabat bangsa pada era globalisasi, liberalisasi dan teknologi informasi”. Bagaimana caranya, Dr. Makarim Wibisono antara lain menyebutkan:  “Melakukan adaptasi konsep yang telah berkembang di Indonesia yaitu konsep “warung internet (warnet)” untuk dikembangkan sebagai suatu “Electronic Information Tecnology Center” di masyarakat perdesaan. Yaitu untuk pengembangan sistem produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM ” (Wibisono, 2000: 6).  Dengan tuntutan dan peluang tersebut kiranya penerapan TI untuk pengentasan kemiskinan di perdesaan sangat tepat. Namun seperti telah disinggung di depan di kota Blitar ada contoh yang memilukan sekaligus memalukan tentang pemanfaatan TI di daerah.

Ada fenomena yang ironis dan mengkhawatirkan bagi perkembangan moral anak bangsa tentang perkembangan pemakaian TI khususnya internet di Indonesia. Yaitu ketika penulis menghadiri dan menjadi salah satu nara sumber pada saresehan nasional tentang pembangunan ekonomi tahun 2003 dalam rangka haul Proklamator Kemerdekaan Bung Karno di kota Blitar yang juga kota kelahiran penulis. Salah seorang narasumber lainnya adalah seorang manajer pemasaran salah sebuah perusahaan air kemasan terbesar di Indonesia yang sudah TI minded. Beliau mengharapkan dapat men-down load makalahnya di internet melalui warnet di kota Blitar. Ternyata beliau menghadapi kenyataan bahwa memori seluruh warnet di kota Blitar sudah penuh dengan situs porno sehingga tidak berhasil mendapatkan copy makalah yang akan disajikan. 

Suatu temuan yang mengejutkan namun lebih ironis dan mengherankan lagi ternyata dengan mendapatkan informasi demikian para tokoh daerah dan birokrat yang hadir tidak menunjukkan rasa kaget dan menaruh perhatian terhadap  kenyataan tersebut. Dengan kasus di kota Blitar tersebut bukan tidak mungkin telah terjadi pula di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Fungsi TI yang seharusnya dapat menunjang produktifitas masyarakat daerah justru kontra produktif menambah fasilitas dalam merusak moral masyarakat khususnya generasi muda.  Keberadaan komputer dan internet memang merupakan bagian perkembangan fasilitas  atau teknologi yang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yaitu  teknologi audio visual pesawat televisi dan video yang sangat potensial untuk kemajuan apabila dapat dikelola dengan baik dan sekaligus menjadi kekuatan penghancur nilai budaya dan moral generasi muda apabila dikelola sebaliknya.

 

Perlunya Membangun Kelembagaan yang Sistemik

   Dengan kelemahan pada koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan maka akan berdampak pula terhadap usaha pembangunan UKM atau calon-calon UKM dan koperasi serta masyarakat perdesaan. Oleh sebab itu masalah tersebut  harus segera mendapatkan penanganan secara sistematis agar tidak ketinggalan dengan arus globalisasi khususnya dalam mengembangkan prospek usaha dan akses pasar, jiwa kewirausahaan, kelembagaan ekonomi yang rasional dan kemitraan usaha. Dalam menyikapi hal tersebut perlu langkah-langkah sistematis dalam memberdayakan masyarakat daerah untuk menjadi bagian yang integral dengan tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang direkomendasi oleh BPPT bahwa pengembangan UKM dan koperasi harus menuju pada penggunaan manajemen dan teknologi yang tepat dan terintegrasi serta menjadi bagian dari pengembangan sistem nasional (BPPT, 1996).

Adapun sistem nasional di era reformasi yang harus berkembang adalah sistem dalam paradigma baru dengan pola kebijakan pembangunan bottom up. Salah satu perubahan yang diharapkan terjadi adalah pengaruh positif dari pelaksanaan otonomi daerah dengan bertumpu pada wilayah kabupaten/kota terhadap upaya mengembangkan produktifitas daerah. Yaitu dengan pengelolaan secara klaster sesuai dengan kebutuhan antar sektor produksi, antar wilayah kabupaten/kota baik dalam satu propinsi, antar propinsi maupun nasional (Husein, 2000: 24-25; Hernowo,1996: 64-71; Satriagung, 2002). Demikian pula peningkatan partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan juga harus menjadi bagian dari pengembangan sistem (Mishra, 2000: 38-48).

Salah satu aspek sebagai bagian dari paradigma baru adalah pengembangan konsep ekonomi kerakyatan. Yaitu sistem ekonomi dengan  prioritas sektor ekonomi rakyat kecil yang harus dipihaki oleh pemerintah dalam kerangka pengembangan mekanisme pasar. Rakyat menjadi pelaku ekonomi, rakyat merumuskan masalah, rakyat melaksanakan, rakyat ikut menikmati dan rakyat ikut melestarikan hasil pembangunan. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang muncul dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Sumodiningrat, 1996: 63-78).

Pengembangan ekonomi rakyat tentunya harus tidak mengabaikan pengembangan mekanisme pasar sebagai konsep ekonomi yaitu bekerjanya mekanisme permintaan dan penawaran secara sehat dan sejajar dengan definisi politik sebagai proses pembangunan demokrasi, terminologi sosiologi sebagai pembangunan partisipatif dan dalam terminologi administrasi adalah mewujudkan good governance. Masalahnya adalah bagaimana ekonomi rakyat dapat menjadi lokomotif ekonomi nasional secepat mungkin? Dalam konteks kepentingan dalam skala propinsi adalah bagaimana membangun UKM dan koperasi untuk menjadi penggerak pulihnya ekonomi, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya seluruh propinsi (Sambutan Gubernur Jawa Timur dalam Konferensi Internet dan Pengembangan UKM di Indonesia, Hotel Mojopahit, 12 Maret 2002).

Sebagai jawabanya adalah bahwa ekonomi rakyat itu harus masuk ke dalam satu sistem dalam rangka perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Dalam struktur baru itulah rakyat mampu menikmati yang dihasilkan dan seterusnya mampu menghasilkan untuk dinikmati secara berlanjut. Untuk itu usaha pemberdayaan harus mengandung tiga unsur: penyiapan, pemihakan dan perlindungan (Sumodiningrat, Kompas: 1999).

Antara rakyat yang masih tertinggal dan rakyat yang sudah maju harus berada dalam satu sistem. Tidak bisa dipertentangkan antara ekonomi rakyat dan ekonomi konglomerat. Keduanya berada dalam satu sistem yaitu ekonomi kerakyatan. Itu artinya perlu kebijaksanaan pemerintah yang tepat. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan dunia usaha dalam rangka mengdapi persaingan internasional. Salah satu kebijakan pemerintah adalah pembentukan wadah yang dapat menyatukan seluruh pelaku ekonomi yaitu melalui UU No. 1 tahun 1987 tentang KADIN Indonesia yang secara politis telah direformasi dengan Keppres No. 32 tahun 2002. Oleh sebab itu KADIN merupakan lembaga yang harus diberdayakan karena sangat diperlukan keberadaan dan fungsinya pada era globalisasi dengan semangat Indonesia Inc. (Sambutan Ketua Umum KADIN Jatim pada Konferensi Internet dan Pengembangan UKM di Indonesia, Hotel Mojopahit, 12 Maret 2002).

Dalam kondisi empiris, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu, dipahami sebagai upaya mencegah keadaan persaingan tidak seimbang. Tidak mengisolasi golongan tertentu namun menciptakan iklim yang sehat untuk memungkinkan usaha masyarakat berkembang dengan konsep Kemitraan (Sasono, 1996: 72-77). Pertanyaannya adalah langkah-langkah praktis apa yang dapat diambil selain implemenmtasi UU No. 1 tahun 1987 dan mengembangkan semangat Indonesia Inc. sebagai proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi agar usaha pembangunan khususnya di pedesaan dalam paradigma ekonomi kerakyatan dapat mencapai hasil yang optimal? Departemen Koperasi dan Usaha Kecil telah menyusun berbagai konsep untuk memenuhi tuntutan kelembagaan yang diperlukan. Antara lain konsep pembentukan Pusat Pelayanan Usaha (PPU) dan Jaringan Usaha dan beberapa konsep-konsep lainnya dalam rangka mengembangkan kemampuan UKM dan koperasi (Depkop dan UKM, Canadian International Development Agency (CIDA)). PPU berusaha mencarikan jalan keluar terhadap rintangan-rintangan yang biasa dihadapi oleh UKM yaitu: (1). Kekurangan modal dan kredit jangka panjang; (2) Tidak cukup pengetahuan dalam mengelola usaha; (3) Ketidak mampuan dalam menentukan dan mengevaluasi peluang-peluang usaha; (4) Kurangnya pengetahuan mengenai pasar; (5) Kurangnya pengalaman maupun keahlian di bidang marketing.

               Pengembangan konsep kelembagaan yang dibiayai dengan bantuan (hutang) luar negeri tersebut sangat baik namun karena lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah serta budaya tradisional dan irasional masyarakat menyebabkan konsep-konsep tersebut belum dimanfaatkan secara sistematis. Oleh sebab itu perlu usaha pengimplementasian secara terkoordinasi konsep-konsep dan program-program pembangunan dari departemen dan lembaga terkait lainnya yang sifatnya komplementer. Termasuk dalam memecahkan masalah hubungan golongan pribumi dan non pribumi yang agaknya sudah dimasukkan ke bawah karpet lagi sejak huru-hara 12 Mei 1998.

               Bappenas, Depdagri dan beberapa departemen teknis, dengan proyek batuan luar negeri anatra lain dari Bank Dunia, tengah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan dengan pendekatan CD seperti IDT, P3DT, PPK (Triharso,  2002; Suyanto, A: 2002), P2KP dan program-program JPS. Proyek-proyek pengentasan kemiskinan dengan metode pendampingan dan pelaksanaannya berbasis wilayah  kecamatan dan desa serta kelompok masyarakat (pokmas) dengan salah satu sasarannya adalah tumbuhnya kegiatan ekonomi yang tangguh di perdesaan (Suyanto, B: 2002). Seperti diketahui di daerah tingkat II wilayah kecamatan merupaka Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pendampingan memakai kelembagaan PPU di kecamatan sebagai UDKP dan berbasis kelompok atau klaster (Marijan, 2006) adalah searah dengan pola pembangunan pedesaan dan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini.

               Dari semua usaha pembangunan nasional untuk menjadi bagian dari ekonomi global saat ini tidak dapat dielakkan oleh setiap negara adalah penerapan TI di semua bidang kehidupan dengan tepat (Fukuyama, 1999; UNCTAD, 2000; ECOSOC, 2000) yang memang sudah sejak awal disadari keperluannya untuk pengembangan manajemen modern di segala bidang (Subagio, 1996: 108-113) termasuk di dunia usaha untuk mendukung terbangunnya good corporate governance (Bakrie, 2000: 21-27; Satriagung, 2000) menerapkan dalam manajemen bisnis dengan memanfaatkan jaringan internet (Taufik, 1996: 97-107).

 

Pilot Project: Jawa Timur dan desa Wedoro (kab. Sidoarjo)

Dalam pembahasan ini Pemprop. JawaTimur, KADIN Jawa Timur dan PT di Jawa Timur di mana penulis telah mendapat banyak pengalaman lapangan akan menjadi  unit daerah percontohan dengan desa klaster kerajinan sepatu-sandal Wedoro Kab. Sidoarjo sebagai pylot project PPU Plus. Seperti diketahui dengan semangat otonomi daerah dalam pembangunan pemprop. Jawa Timur telah dan sedang mengembangkan berbagai pola kerjasama antar bidang untuk akselerasi pembangunan ekonomi di tingkat II agar proses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dapat mencapai hasil yang optimal.

Apa yang menjadi tuntutan globalisasi tersebut ternyata sudah disadari oleh masyarakat Jawa Timur. Jaringan TI sedang dikembangkan oleh Kantor/Badan Pelayanan Data Elektronik (KPDE) baik di Pemprop. maupun Pemkab. dan Pemkot. demikian pula KADIN Jawa Timur juga sedang mengembangkan website-nya masing-masing. Oleh sebab itu untuk memanfaatkan kelembangaan dan fasilitas yang telah dan sedang dibangun baik di tingkat nasional maupun propinsi adalah membangun suatu jaringan PPU yang berbasis TI secara terintegrasi dengan ujung tombak di ibu kota kecamatan dan klaster-klaster industri dengan sebutan PPU Plus.

            Jaringan PPU Plus sangat tepat dibangun dengan pendekatan CD yaitu pendekatan pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat berbasis kelompok. Suatu pendekatan yang telah diimplemtasikan pada berbagai program nasional untuk pengembangan UKM dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model pembangunan dengan pemberian bantuan dana untuk masyarakat yang penggunaannya atas usulan atau inisiatif kelompok-kelompok masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah baik untuk dana bergulir (ekonomi produktif) maupun hibah (pembangunan sarana fisik) (Triharso, 2002).

Masyarakat perdesaan yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) harus dapat memanfaatkan dana yang diterima untuk berbagai keperluan dalam rangka pemberdayaan mereka.  Pembangunan sarana fisik khususnya jalan dan saluran air memang masih menjadi prioritas karena selain diperlukan juga karena sarana fisik dimasukkan dalam kategori hibah atau di daerah biasa disebut block grand di mana masyarakat tidak perlu mengembalikan. Namun demikian tidak ada salahnya untuk mulai dipikirkan  (sebagian) dana tersebut untuk membangun jaringan yang berpotensi tidak hanya untuk pengembangan ekonomi daerah saja namun untuk sarana kumunikasi yang lebih luas seperti PPU Plus. Lepas dari masalah dari mana asal dana tersebut agar masyarakat dapat membangun PPU Plus secara efektif dan efisien tentunya akan lebih terarah apabila ada metode  pendampingan yang tepat dan sesuai.

Jadi permasalahan yang harus dipecahkan adalah bagaimana strategi pendampingan untuk memberdayakan masyarakat dunia usaha khususnya UKM dan koperasi di daerah dengan membangun lembaga wadah kebersamaan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1987 dan semangat Indonesia Inc. dan PPU Plus untuk Sarana Usaha Terpadu?. Sehingga dunia usaha khususnya UKM dan masyarakat perdesaan mampu memanfaatkan semua sumber daya dan dana dari kelembagaan yang telah dan sedang dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemprov dan Pemkab/kot) serta KADIN, dalam rangka untuk mempersiapkan masyarakat mandiri dan madani dalam melaksanakan otonomi daerah sekaligus mampu menghadapi globalisasi.

Konsep pendampingan dari PT untuk pengembangan PPU Plus yang diusulkan ini disusun dengan format proposal pengabdian masyarakat Vucer dari Depdiknas. Walaupun belum begitu berhasil, telah diuji cobakan pada suatu masyarakat klaster industri kerajinan sepatu sandal di desa Wedoro, kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo yang mendapat bantuan Bank Dunia melalui proyek TATP-ITSME dalam pelatihan dan pengembangan TI dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa tersebut menghadapi para broker yang mengambil untung sangat besar atas produk mereka di pasar domestik maupun internasional.

 

Manfaat PPU Plus

Potensi  ekonomi PPU Plus

Jaringan PPU Plus di kecamatan dan di klaster-klaster industri yang terbangun dalam skala Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional dan terwadahi dalam KADIN Indonesia akan sangat bemanfaat sekali dalam pemberdayaan UKM dan koperasi di perdesaan dan bahkan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan SDM dan fasilitas  pelayanan PPU Plus yang selalu di"up to date" baik informasi, software maupun qualitas SDMnya, UKM dan koperasi serta masyarakat di pedesaan mempunyai peluang untuk mengikuti perkembangan jaman baik teknologi, ketrampilan maupun informasi lainnya. Dengan PPU Plus, UKM dan koperasi dan masyarakat di pedesaan mempunyai sarana untuk dapat melakukan inovasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha sebagai salah satu syarat untuk menjadi kompetitif.

 

Nilai Tambah  PPU Plus  dari Sisi IPTEK

Nilai tambah PPU Plus dari sisi IPTEK bagi UKM dan koperasi serta kelembagaan dunia usaha lainnya khususnya asosiasi-asosiasi usaha dan masyarakat umum di perdesaan yang tergabung ke dalam klaster-klaster adalah pemberian pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan teknologi yang akan sangat mahal apabila UKM dan koperasi serta masyarakat harus mengadakan secara sendiri-sendiri. Dengan sistem informasi dan komunikasi terpadu yang ada pada PPU Plus dan terangkai dalam jaringan di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional juga mengurangi biaya-biaya transportasi dan komunikasi karena dengan sistem on-line dan e-mail serta home page akan mengefektifkan dan mengefisienkan komunikasi usaha. Demikian pula tentang pemanfaatan fasiltas dan informasi yang sudah disiapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dan KADIN untuk mengembangkan dunia usaha selama ini akan segera dapat ditangkap dan dimanfaatkan oleh UKM dan koperasi serta masyarakat di pedesaan.

 

Dampak Sosial Secara Nasional

Apabila konsep PPU Plus dibangun di seluruh Indonesia akan potensial untuk pembangunan masyarakat lebih luas secara nasional. PPU Plus yang dibangun di setiap perdesaan kecamatan dan klaster-klaster industri secara sinkron dan terintegrasi dengan pola yang dikembangkan secara internasional, nasional dan regional (provinsi) serta lokal (kabupaten /kota). Antara lain dengan pembentukan asosiasi usaha sebagai bagian utama dari KADIN Indonesia akan dapat menunjang proses integrasi sosial masyarakat karena dapat lebih cepat diatasi kesenjangan sosial dan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional termasuk maslah hubungan pribumi dan non-pribumi. Karena PPU Plus sebagai sarana komunikasi selain untuk sarana pengembangan ekonomi tentunya juga dapat difungsikan untuk mengefektifkan pembangunan jati diri bangsa yang ikut porak poranda akibat krisis (Sujana, Askandar, 2004). Karena banyak anak bangsa yang mengalami krisis rasionalitas dan motivasi dengan fungsi PPU Plus pembangunan pola persatuan nasional baru seiring dengan semangat reformasi nasional akan dapat divasilitasi secara maksimal.

 

Informasi Tentang Kesiapan UKM

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan Orde Baru walaupun dinilai sangat rendah tingkat efisiensinya (akibat KKN) bagaimanapun tetap membawa perubahan di perdesaan. Selain sebagai hasil usaha pembangunan secara umum, dan khususnya dengan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan selama ini tentunya menaikkan tingkat literasi dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian dengan adanya PPU Plus masyarakat akan lebih siap untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kehidupan kompetitif di era globalisasi. Demikian pula usaha instansi-instansi teknis lainnya di berbagai  bidang baik fisik maupun software dan dapat dijadikan modal yang akan memudahkan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM UKM dan koperasi di perdesaan.

 

Kondisi manajemen dan investasi

Dunia usaha di Indonesia sudah sejak tahun 1987 telah mempunyai UU yang mendasari pembentukan KADIN Indonesia sebagai satu-satunya wadah dunia usaha untuk menyusun strategi bersama menghadapi masalah agar ekonomi nasional menjadi efektif dan efisien. Demikian pula dalam hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah melalui Memperindag yang didukung KADIN Indonesia sudah dicanangkan semangat Indonesia Incorporated (Triharso, 1994). Oleh sebab itu manajemen nasional sebagai payung pembangunan dunia usaha di seluruh Indonesia seharusnya merujuk pada kebijakan nasional tersebut.

            Namun paradigma pembangunan pada masa lalu, seperti yang telah diuraikan di depan, di mana pembangunan masih merupakan kepentingan pemerintah (state need). Pembangunan dan industrialisasi pemerintah masih memprioritaskan pada  pembangunan infrastruktur ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan kebijaksanaan industrialisasi substitusi impor (import subtituion industrialization-ISI) untuk pasar dalam negeri dengan memprioritaskan pemberian fasilitas dan kemudahan, khususnya di bidang investasi dan akses modal kepada perusahaan-perusahaan besar dan distributor-distributor di daerah. Dengan paradigma demikian menjadikan dunia usaha tidak quality oriented namun quantity oriented, tidak outward looking namun inward looking dan bukan people need namun state need dengan jalan mengkooptasi KADIN Indonesia untuk mengendalikan dunia usaha yang menciptakan lahan subur bagi KKN, dan pada gilirannya dunia usaha Indonesia hanya menjadi jago kandang dan pemburu rente.

            Searah dengan tuntutan reformasi dan paradigma pembangunan  yang berkembang KADIN telah mulai melakukan langkah-langkah  untuk menciptakan iklim usaha serta etika bisnis yang kondusif terhadap pengembangan UKM yang kuat dan mandiri dengan quality oriented, outward lookingoriented dan people need oriented serta memperkuat posisi asosiasi dengan  melakukan akreditasi dan sertifikasi terhadap dunia usaha.

            Oleh sebab itu melalui PPU Plus sangat potensial untuk membangun dunia usaha dalam paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan globalisasi dengan terintegrasi ke dalam KADIN. Pembangunan selain memihak pada kehendak dan keuntungan rakyat banyak di pedesaan (people’s need/society needs), juga harus memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar dalam negeri dan pasar ekspor untuk menghadapi AFTA dan WTO. Karena di perdesaanlah dapat menjadi habitat UKM dan koperasi yang baik sekaligus untuk menerima kembali SDM dari perkotaan (akibat urbanisasi) yang sekarang banyak mengalami PHK karena dapat diciptakan lapangan kerja yang sesuai. Dari sana dapat diharapkan akan muncul pelaku-pelaku usaha yang mandiri dan professional sekaligus merupakan pemain internasional yang handal dengan semangat Indonesia Inc.

 

Kondisi Produksi UKM dan Pedesaan

Dengan kondisi manajemen dan investasi di perdesaan seperti diuraikan di depan yaitu di mana perdesaan masih diposisikan sebagai pemasok bahan mentah, tenaga kerja murah dan pasar produk industri dari kota sebagai perwujudan pembagian kerja (division of labor) yang tidak adil antara desa dan kota, maka fungsi PPU Plus akan menjadi kekuatan masyarakat desa. Karena masyarakat desa yang telah diberdayakan sebagai hasil pembanguan PPU Plus dapat berperan dalam meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar (bargaining position) produk UKM dan perdesaan. Dengan PPU Plus produk UKM dan koperasi di perdesaan akan dapat ditingkatkan untuk mampu bersaing atau paling tidak komplementer dengan produk perkotaan dan menghadapi persaingan global dan  AFTA.

 

Kelayakan Sumber Daya Perguruan Tinggi (PT)

PT di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia selama ini baik melalui kegiatan  pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian tentunya sudah memiliki berbagai pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi daerahnya. Apabila pengalaman, pengetahuan dan sumber daya yang ada di setiap propinsi digabungkan baik dari universitas-universitas, pemerintah daerah dan KADIN serta lembaga lain yang concern terhadap pengembangan UKM melalui PPU Plus di daerah  maka niscaya UKM dan koperasi di perdesaan di Indonesia akan merupakan potensi yang besar tidak hanya bagi daerah masing-masing namun akan dapat menjadi andalan bangsa untuk menghadapi globalisasi. Sementara itu dunia usaha melalui KADIN sudah mengintensifkan orientasi pada kualitas dan etika bisnis sebagi tuntutan globalisasi melalui sistem akreditasi terhadap asosiasi atau gabungan perusahaan dan atau pengusaha anggotanya untuk melakukan sertifikasi terhadap perusahaan dan atau SDM anggotanya. Karena dunia usaha tentunya sudah memiliki perusahan-perusahaan dan tenaga-tenaga ahli professional di sektor atau bidang masing-masing hasil dari sinergi dan transfer of technology  yang selama ini mereka lakukan, baik dari industri-industri yang kebanyakan substitusi impor maupun hasil pendidikan formal walaupun tidak semudah yang dibayangkan. Khusus hubungan PT dan dunia usaha  akan dibahas pada bab empat.

Sudah banyak asosiasi atau himpunan memulai melaksanakan sertifikasi baik untuk perusahaan, produk maupun tenaga profesional anggotanya.  Melalui PPU Plus di kecamatan dan di kluster-kluster industri dengan terintegrasi ke dalam sistem akreditasi dan sertifikasi dunia usaha oleh KADIN, pengetahuan dan pengalaman dunia usaha   di KADIN yang sudah lebih dahulu maju dapat "ditularkan" atau disinergikan kepada UKM dan koperasi di perdesaan melalui proses pelatihan, magang dan investasi dengan memanfaatkan TI khususnya internet. Demikian pula tenaga-tenaga yang disediakan oleh instansi-instansi terkait yaitu konsultan-konsultan dan penyuluh-penyuluh dapat dimaksimalkan fungsinya oleh PPU Plus untuk UKM dan koperasi di wilayahnya.

 

 

Pola Penyelesaian Masalah

Tujuan dan Metode yang Ditawarkan

Metode yang diusulkan dalam membangun dan mengoperasionalkan PPU Plus adalah mendampingi UKM dan koperasi dan masyarakat pedesaan membangun kelembagaan sebagai wadah kebersamaan dengan konsentrasi pada pendirian PPU Plus di kecamatan dan klaster-klaster industri dengan metode Social assessment Study (SAS), Pertemuan Kosultasi Masyarakat (PKM) atau Public Consultation Meeting (PCM) dan Forum Group Discusion (FGD). Seperti telah disebutkan di depan sebagai suatu pusat sumber daya, kantor atau organisasi yang menyediakan berbagai macam pelayanan/jasa yang mendukung para pengusaha dan perusahaan lokal, dan juga membimbing dan mencarikan informasi dan pengetahuan/ketrampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha atau calon pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usaha.

Dengan Kecamatan sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan klaster-klaster industri di daerah sebagai unit kerja produksi sektoral adalah sangat strategis untuk dibentuk PPU Plus dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan aspek-aspek strategis seperti disebutkan oleh Bappenas yaitu prospek usaha, akses pasar, kewirausahaan, kelembagaan ekonomi dan kemitraan UKM dan koperasi di kecamatan dan klaster-klaster industri. Dengan metoda pendampingan atau fasilitasi sebagai usaha mendukung penataan sistem produksi dan pemasaran produk perdesaan yang selama ini juga sudah ditangani oleh pemerintah namun belum maksimal termasuk dalam  memanfatkan TI.

Pilot Project

Untuk pembentukan PPU diperlukan berapa tahap. Sebagai pylot project adalah klaster industri sepatu dan sandal desa Wedoro, kec. Waru, kab. Sidoarjo Prop. Jawa Timur. Karena Pokmas tersebut sebagai hasil pendampingan tenaga ahli dari LPM Universitas Airlangga (penulis) pada bulan Mei 2002 mendapatkan bantuan pelatihan TI dari Bank Dunia dalam proyek Technical Asisstant and Training Program (TATP) untuk menunjang pekerjaan para anggotanya (dikerjakan oleh kelompok mahasiswa STIKOM). Suatu proyek hutang luar negeri sebagai implementasi program ECOSOC yang di koordinasi oleh DEPERINDAG.

TI hasil proyek TATP direncanakan menjadi inti dari PPU Plus klaster industri sepatu sandal Wedoro dan kemudian menjadi badan usaha Wedoro Trading House (Proposal Vucer LPKM-Unair, 2002). Pokmas Koperasi Serba Usaha yang mendapatkan bantuan pembangunan TI tersebut dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa sangat ideal dijadikan kader untuk PPU Plus kecamatan Waru. Dalam waktu bersamaan juga telah terbentuk Asosiasi Pengusaha Sepatu dan Sandal Wedoro (APSSW) sebagai wadah dunia usaha sepatu dan sandal. Adapun garis besar proses pembentukan PPU Plus degan modifikasi dari konsep pembangunan PPU yang dikembangkan Depkop dan UKM dapat diuraikan sebagai berikut.

Tahap I: Pendataan desa/klaster dan atau kecamatan dengan metode SAS dan analisis SWOT.  Tahap II: Sosilisasi Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan dunia usaha dan Pelatihan TI kepada kader-kader desa/klaster dan kecamatan dengan metode PCM. Sebelum kelembagaan dan PPU dibentuk di kecamatan perlu mempersiapkan SDM yang mampu memahami kebijakan pembangunan dunia usaha nasional dan mengimplementasikan TI dan menghadapi fenomena internet untuk diterapkan di segala bidang kehidupan. Dengan adanya SDM di kecamatan yang memahami dengan tepat kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang dunia usaha khususnya UKM dan Koperasi, antara lain tentang organisi KADIN dan semangan Indonesia Inc,  serta dasar-dasar TI maka PPU Plus akan tidak hanya mempercepat masyarakat menguasai TI tetapi sekaligus bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan TI untuk pengembangan sosial ekonomi mereka secara efektif dan efisien sekaligus kompetitif.       

Tahap III: Pembentukan PPU Plus. Setelah dilakukan recruitment dan pelatihan TI terhadap kader-kader desa yang tepilih dan adanya kantor dengan perangkat TInya, bersama kader-kader desa terpilih tersebut kemudian dirancang pembentukan PPU Plus dengan metode FGD. Tahap IV dan V: Peningkatan Kapasitas dan Operasionalisasi PPU Plus.  Setelah PPU Plus terbentuk peningkatan SDM di bidang usaha perlu dilanjutkan dengan memberikan berbagai materi aspek-aspek teknis penyelenggaraan perusahaan berbasis TI yang diperlukan sebagai dasar profesionalisme.          

Satu sama lain hasilnya akan menjadikan PPU Plus kecamatan dan atau kluster-kluster industri sebagai pusat jaringan komunikasi dan informasi dengan menerapkan sistem database baik secara luas atau Wide Area Network (WAN) termasuk ke internet maupun lokal atau Local Area Network (LAN) khususnya antar dunia usaha sesuai dengan keperluan hubungan komunikasi dan informasi dalam jaringan. Jaringan idealnya dan diusulkan dibangun dari tingkat propinsi (di Pemda, KADIN Daerah, Universitas) hingga kecamatan dan desa-desa serta masyarakat yang masing-masing merupakan jaringan dengan memanfaatkan sistem “wartel” dan menggunakan komputer sebagai terminal dengan kapasitas sesuai keperluan. PPU yang terbangun direncanakan dijadikan lembaga bersifat profit milik kolektif kluster dengan konsep Trading House.

Namun sangat disayangkan program  pancingan yang diberikan oleh Bank Dunia kepada klaster industri sepatu sandal di desa Wedoro tidak mendapat tanggapan yang positif dari instansi-instasi yang terkait yang telah diberi informasi tentang proyek tersebut. Suatu proyek yang telah dinilai layak untuk dibiayai oleh lembaga sekompeten Bank Dunia untuk dijadikan Pilot Project untuk pembangunan di daerah namun menghadapi kondisi budaya birokrasi daerah sekaligus masyarakat yang masih dalam proses reformasi. Akhirnya proyek di desa Wedoro menjadi salah satu contoh pemborosan pembangunan yang dibiayai oleh utang luar negeri.

 

Kesimpulan

            Perubahan paradigma pembangunan dari inward looking kearah outward looking dan dari pemihakan kepada usaha besar dengan konglomerasinya untuk memfokuskan pada pengembangan UKM yang tangguh dalam era globalisasi dapat merupakan bagian sekaligus prime mover dari proses reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, keterbukaan, mandiri dengan otonomi daerah sebagai basis kehidupan politiknya dan pemihakan pada masyarskat pedesaan dan UKM dalam pembangunan bidang ekonomi dibarengi dengan semangat memberdayakan ideologi bangsa sebagai identitas jatidiri bangsa dalam persaingan internasional.

Tak kalah pentingnya adalah tuntutan lain yang tak dapat dianggap ringan khususnya untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia pada era globalisasi. Yaitu membangun fasilitas untuk mengefektifkan usaha reformasi tersebut dan membangun kebersamaan antar komponen bangsa dalam semangat Indonesia Inc. dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dengan membangun PPU Plus sekaligus mengiplementasikan program Ecosoc untuk mempercepat  pengembangan penggunaan TI di negara-negara berkembang khususnya di daerah pedesaan. 

            Suatu program yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia karena program tersebut dicanangkan pada masa kepresidenan Ecosoc tahun 2000 yang dipegang Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia seharusnya merupakan negara yang sangat berkepentingan untuk mengimplementasikan program tersebut. Akan tetapi situasinya memang tidak kondusif karena masih dalam kondisi zaman edan sehingga cara berfikir “nek ora melu edan ora keduman” masih kuat di segala lapisan masyarakat baik di pusat maupun daerah dan belum ditemukan cara menjadikan masyakat “eling lan waspada” untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

 

Daftar Pustaka

Bakrie, A. (2000) Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusah. Reformasi Ekonomi 1(2): 115-121.

Brown, S. (1996)  International Relations in a Changing Global System. Oxford-UK: Westview Press.

Chambers, R. (1996) Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.

Chandra & Mishra S. (2000) Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi. Reformasi Ekonomi 1(2): 127-132.

Depkop dan UKM (2000) Canadian International Development Agency (CIDA), Pusat Pelayanan Usaha (PPU): Panduan untuk mendirikan Pusat Pelayanan Usaha, Proyek Peningkatan Peranan Usaha Swasta, Jakarta.

Hernowo (1996) Manajemen Teknologi di Sektor Publik/Pemerintahan: Studi Kasus di Jawa Timur. Tahun III, BPPT. Analisis Sistem 3(2): 101-108.

Marijan, K. (2006) Decentralisation and Cluster Industry Policy in Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.

Munkner, H.H. (1996)  Attacking the roots of poverty. Malburg.

Sambutan Gubernur Jatim pada Konferensi Internet dan Pengembangan UKM di Indonesia, Hotel Mojopahit, 12 Maret 2002.

Sasono, A. (1996) Manajemen Teknologi: Isu Pemberdayaan dan Kemitraan. Analisis Sistem 2 (3): 72-77. 

Satriagung, E. (2000) Good Corporate Governance. Surabaya Post, 26 September.

Satriagung, E (2002)  Pola Cluster, Usulan KADIN untuk Pengembangan UKM. Surabaya Post, 5 Maret.

Sumodiningrat, G. (1996) Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan.  Prisma 63-78.

Sumodiningrat, G. (1999) Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Pemihakan. Kompas, 26 Mei

Suyanto, B. (ed). (1998) Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya. Surabaya: Airlangga University Press – Pussekom Paramawidya.

Suyanto, B. (2002) Menyusun Model Pelestarian: Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Jawa Timur, Bapeprop Jawa Timur – Lemlit Unair.

Suyanto, B. (2002) Menakar Prospek Pengembangan: Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), Penyusunan Data Untuk Pengembangan Kelembagaan Desa di Jawa Timur, Biro Pemerintahan Propinsi Jawa Timur – Lemlit Unait.

Taufik, I. (1996)  Konsep dan Praktek Manajemen Teknologi dalam Bisnis: Isu Pemasaran. Analisis Sistem 2 (3): 97-107.

The British Council, 2000, Mewujudkan Partisipasi: 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21. Participation Works!, New Economics Foundation, Jakarta.

Triharso, A. (1994) Perdagangan Internasional Pasca GATT  dan  ISO 9000. Surabaya Post, 26 Maret.

Triharso, A. (1994) Indonesia Incorporated Kerjasama Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Meningkatkan Ekspor Non-migas, DP3M, LEMLIT – Universitas Airlangga.

Triharso, A. (1994) Indonesia Incorporated dan Jawa Timur Incorporated: Kejasama Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Meningkatkan Ekspor Non-migas, FISIP – Unair, Export Promotion Service Office - Exproso  - Kadinda  -  Jawa Timur 1994.

Triharso, A. (2002)  Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK): Suatu Kritik Konstruktif, Makalah disampaikan pada Loka Karya Evaluasi PPK Jawa Timur, Surabaya..

Wardiyanto, B. (1995) Pengembangan Modal Program Inpres Daerah Tertinggal. Dalam: B. Suyanto (ed). Perangkap Kemiskinan Problem & Strategi Pengentasannya. Surabaya: Pussekom Paramawidya, AUP.

Wibisono, M. (2000) Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC-UN): Presidensi Indonesia Pada ECOSOC 2000. Surabaya: Universitas Airlangga.

Winarno, B. (2005) Globalisasi dan Krisis Pembangunan: Bagaimana Dengan Indonesia. Dalam: Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada, date of conference, Yogyakarta.

 

 



[1] Korespondensi: A. Triharso. Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, UNAIR,  Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telp. (031) 5011 744. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated ( Monday, 09 May 2011 22:02 )
 
RocketTheme Joomla Templates