Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

Peran Politik Perempuan dalam Sistem Martilineal di Minangkabau, Sumatera Barat PDF Print E-mail
Written by Nurwani Idris   
Thursday, 18 November 2010 13:21

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 22, Nomor 3:195-205

 

Peran Politik Perempuan dalam Sistem Martilineal di Minangkabau, Sumatera Barat

 

Nurwani Idris   [1]

Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Jayabaya, Jakarta 

 

ABSTRACT

In the tradition, Minangkabau women are viewed as the source of wisdom as disclosed by local custom: the women symbolized (a) amban puro, pemegang kunci harta pusaka;  (b) Unduang-unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga; and (c) Kapai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito. Amban puro is a bag made of the cloth for saving money. Almost all old women in Minangkabau have puro; “the women become a dominant keeper of the household’s welfare, embedded deeply in daily social life”. “The women are protector for the men to Madinah”, suggesting that they accompany the men to Mecca for performing pilgrimage, the fifth pillar of Islam religion, while “payung panji ke dalam surga” means “when the men will go, they must ask for women’s permission and when they go home, they must inform this to the them”.  This fact shows that the relative power exists in the old women’s hand (mother and grandmother).

For Minangkabau women strictly clinging to a philosophy of alam takambang jadi guru, there is the concept of partnership and balancing factor inherently in the community. Thus, they don’t question who will be leader as long as he/she can maintain harmonious and peaceful life in the community in accordance with the priceless principle: “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” where people should behave in a manner as required by social and moral values. Thus, participating and self-actualizing in the political sphere must be subject to the moral and religious values, and if this happened, forever, it’s difficult for Minangkabau women to change the position in political leadership.

 

Key words: Minangkabau women, political culture, political leadership.

 

Pengantar

Kehidupan kemasyarakatan di Minangkabau berpola egaliter; ada kesetaraan dalam hal sistem ekonomi, politik dan sosial.  Dalam sistem ekonomi, yang menjadi sumber utama adalah pertanian. Semua harta benda, seperti tanah dan rumah adalah milik bersama, milik kaum yang dikuasai oleh perempuan tetua.  Dikerjakan bersama dan dinikmati bersama.  Seperti umumnya dalam masyarakat komunal. Perempuan Minangkabau mempunyai kedudukan  sangat sentral dalam masyarakatnya.  Secara umum orang dari daerah luar mengenal Minangkabau sebagai masyarakat yang egaliter, dimana kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara, mereka berharap di Minangkabau ada kemudahan dan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki jabatan terpilih atau meraih kedudukan kepemimpinan politik. Bukankah Minangkabau menganggap laki-laki dan perempuan setara, sesuai dengan sistem matrilinial yang dianut?  

Perempuan Minangkabau dianggap sebagai sumber kearifan yang tinggi (the ultimate source of wisdom) sebagaimana cukup terkenal dalam ungkapan adatnya, perempuan adalah (a) amban puro; pemegang kunci harta pusaka;  (b) unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga; dan  (c) ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito artinya semua keputusan yang akan diambil harus di musyawarahkan dulu dengannya; Amban puro adalah sejenis tas terbuat dari kain untuk menyimpan uang “pura”. Hampir semua orang tua Minangkabau yang perempuan mempunyai puro. “Perempuan adalah pemelihara kesejahteraan rumah tangga”, suatu tradisi yang berurat-berakar dalam kehidupan sehari-hari. “Pelindung ke Madinah”, maksudnya pengantar ke Tanah Suci, dan “payung panji ke dalam surga” artinya “sebelum pergi tempat bertanya dan ketika sudah pulang tempat berberita atau memberitahukan”. Dalam konteks ini, otoritas relatif berada di tangan perempuan tua (ibu dan nenek) yang bertindak sebagai pengontrol kekuasaan.

Dalam keluarga Minangkabau, leluhur perempuan yang paling tua, jika masih hidup, sebenarnya punya kedudukan yang lebih tinggi karena perempuanlah yang memegang harta pusaka, sebagai pemegang tanggung jawab ekonomi tertinggi dan sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan di nagari. Konsekuensinya, tidak ada keputusan penting yang dijalankan tanpa sepengetahuannya.  Sistem matrilini menggambarkan pola budaya yang egaliter Menurut alam pikiran Minangkabau, egaliti berarti persamaan atau kesetaraan, yang menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, punya kedudukan yang sama, duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Sistem matrilini ini menempatkan perempuan Minangkabau dalam posisi sentral dan mantap dalam masyarakatnya dan sederajat, bahkan lebih tinggi daripada laki-laki.

Konsep Kepemimpinan dalam budaya Minangkabau

Sistem sosialnya ialah fraterniti, yang berarti semua orang bersaudara yang diikat oleh hubungan darah dan perkawinan.  Perkawinan berlaku antar suku.  Tidak dibenarkan perkawinan antar orang dari suku sama.  Sistem perkawinan itu memperkukuh sistem fraterniti dan menghindari perseteruan antar suku.  Setiap suku terdiri dari masyarakat turunan ibu, yang dikenal sebagai sistem matrilini.  Artinya,  seseorang adalah anak dari ibunya.  Bukan anak dari ayahnya.  Laki-laki yang menikah tinggal di rumah istirinya.  Kalau terjadi perceraian, maka yang keluar rumah adalah sang suami.  Anak-anak tinggal di rumah ibunya.

Menurut konsep egaliti, semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus dan berderajat sama. Meski perempuan memiliki harta-benda, tapi statusnya tidak lebih tinggi dibanding laki-laki.  Laki-laki sendiri, meski tidak memiliki harta-benda, tapi karena kondisi fisiknya yang kuat, menyebabkan status dan posisinya tidak lebih rendah pula dari perempuan.  Secara metafora Navis mengumpamakan hubungan laki-laki dan perempuan  layaknya perusahaan, di mana pemegang saham utama ialah perempuan.  Sedangkan laki-laki menjadi manajer dan pekerjanya.  Jadi, perusahaan tidak dikuasai oleh satu pihak saja tapi dikelola secara bersama-sama.  Dengan demikian konsep egaliti, konsep fraterniti dan konsep komunaliti menjadi terpadu secara konsisten Kehidupan sosial di Minangkabau  diatur oleh hukum adat berdasarkan jaringan mamak-kemenakan dan ibu dalam sistem matrilineal. Struktur ini berpusat pada figur ibu dalam rumah gadang yang diwariskan dan hak milik tanah yang tidak dapat dicabut. Sebagai kepala keluarga, mamak, biasanya anggota pria tertuanya, bertanggung jawab mengurus harto pusako yang diwarisi dan kesejahteraan anak-anak dari para saudara perempuannya, serta mewakili keluarga dalam satu-satunya “raja” (baradjo ka mamak) yang harus ia “mintai ijin ketika ia pergi, diberitahu ketika ia kembali.”

Sejalan dengan jaringan matrilineal ini sistem sosial Minangkabau juga mengakui jaringan bapak-anak. Hal ini ditandai dengan hubungan antar sukunya. Bapak adalah sumando, laki-laki “tidak menikah” dalam keluarga matrilineal anak laki-lakinya adalah anak pisang, anak dari seorang sanak laki-laki dari garis keturunan bapak, yakni kakak atau adik perempuan dari ayahnya. Meskipun hubungan affinal ini bukanlah suatu sistem yang rumit, perkawinan yang mendahuluinya, sesungguhnya, adalah suatu “pertempuran kehormatan” dari masing-masing suku. Maka dapat dipahami, meskipun status sosial didasarkan pada jaringan paman-kemenakan laki-laki, perilaku dinilai berdasarkan jaringan bapak-anak. Anak laki-laki dari seorang pemimpin agama setidaknya diharapkan  menjalani kehidupan yang saleh. Mamak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan material kemenakannya, tetapi bapak diharapkan mengurusi perkembangan spiritual anak-anaknya. Seorang individu yang menjadi bapak bagi anak-anaknya dan mamak bagi anak-anak saudara perempuannya, hendaknya memenuhi kedua kumpulan tanggung jawab. Dalam konflik antara anak laki-laki dan kemenakan laki-laki, satu fenomena yang amat lazim, dibutuhkan kebijaksanaan sangat tinggi; hal ini bagaikan “menarik sehelai rambut dari tepung, sehingga rambut tidak putus dan tepung tidak tercecer.”

Jaringan-jaringan sosial yang tumpang tindih di Minangkabau  ini menjadi faktor pemersatu di nagari Minangkabau. Hampir semua penduduk dari sebuah nagari bisa menjadi saling terkait melalui kedua jaringan ini dan sistem perkawinan silang (intermariage) yang berlaku. Sistem sosial ini merupakan salah satu faktor dalam pluralisme dan menjadi kerancuan terus-menerus dalam    sistem hukum Minangkabau, dan juga merupakan sumber konservatisme sosial. Secara teoretis seorang individu dapat mengubah posisinya menurut keuntungannya; seorang anak laki-laki dalam suatu kasus tertentu dapat mengklaim sebagai kemenakan laki-laki dalam kasus lain.  Meski ada pengaruh hukum Islam yang semakin kuat dan akibat dari ekonomi uang, tapi hukum pewarisan matrilinial.  Adalah figur sentral dalam keluarga, dia merupakan pusat jala dari seluruh sistem dalam keluarga. Semua persoalan dalam keluarga dinisbatkan kepadanya. adat masih menjadi sumber utama bagi masalah hukum dan sosial. Di samping itu, peran dan kepemimpinan perempuan di Minangkabau sangat berbeda dari peran laki-laki, walaupun dia tidak mempunyai kekuasaan formal, namun kekuasaannya luas, tak ada keputusan yang diambil tanpa sepengetahuannya.

Laki-laki sebagai pengambil keputusan utama tidak terlalu bermasalah dalam adat Minangkabau.  Sebagian hal ini karena otoritas kultural sentral dari perempuan dapat diubah, tergantung pada keadaan (karena adanya pria dan urang Sumando suami adik atau kakak perempuan dari garis keturunannya atau pria in-marrying), sebagian lain dikarenakan desentralisasi dalam pengambilan keputusan; dan sebagian lagi dikarenakan ideologi dari kelompok mupakaik dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri yang berdasarkan kompromi atau mufakat (A.A. Navis, 1984:112)

Alam Minangkabau adalah dunia yang harmonis. Menurut tradisi, Alam Minangkabau adalah sebuah kombinasi yang harmonis dari nilai-nilai Islam dan adat, sebagaimana diekspresikan dalam konsep tradisional tentang  tiga  raja  yang cukup terkenal: Radjo Adat, Radjo Ibadat, dan Radjo Alam. Dalam urusan agama, Radjo Ibadat adalah pemegang otoritas tertinggi; adat berada di bawah yurisdiksi Radjo Adat, sedangkan otoritas tertinggi atas agama dan adat adalah Radjo Alam. Di tingkat nagari para fungsionaris agama dimasukkan dalam hirearki adat. Di nagari dengan tradisi Koto Piliang, para fungsionaris adat meliputi penghulu, manti (juru tulis adat), dubalang (“polisi”), dan malin (pejabat agama). Secara bersama-sama mereka disebut urang ampek djinih (empat fungsionaris). Seperti personil adat yang lain, malin harus dipilih dari sebuah keluarga yang memegang jabatan tersebut berdasarkan askripsi. Dalam tradisi Bodi Caniago, masyarakat secara politik dibagi menjadi tiga kelas: penghulu, imam-chatib (fungsionaris agama) dan urang banyak (rakyat), disebut tiga jinih (tiga fungsionaris). 

Dalam tradisi aphorisme, alam Minangkabau yang harmoni ini didefinisikan sebagai adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Adat dianggap menjaga harmoni masyarakat, sedangkan syarak dimaksudkan untuk mencapai harmoni antara diri (self) dengan tatanan kosmik (cosmic order).  Persatuan nagari-nagari dilambangkan oleh eksistensi satu balai dan satu masjid. (Taufik Abdullah, 1985:12) konsep ini sudah ditentukan oleh adat dan agama yang mengajarkan suatu ”konsep keseimbangan” peran antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kekuasaan perempuan Minangkabau masih ada (Evelyn Blackwood 1993:46) “Perempuan memegang kekuasaan informal, sedangkan kekuasaan formal dipegang oleh laki-laki karena adat menentukan demikian.”

Sistem Sosial Masyarakat Minangkabau

            Minangkabau mempunyai sistem sosial masyarakat dengan karakteristik yang unik dari masyarakat Sumatera Barat, yang mungkin dapat dikatakan paling mencolok, adalah keserasian antara salah satu sistem matrilineal yang kuat yang masih ada dan keyakinan yang teguh terhadap Islam pada sebagian besar masyarakat Minangkabau.  Perempuan Minangkabau dilambangkan dengan predikat “Bundo Kandung”, yang berarti matriarkat. Bundo Kandung sesuai dengan fungsinya dipersonifikasikan sebagai tetua dalam keluarga yang mempunyai sifat arif bijaksana, yang artinya adalah seorang perempuan yang sudah matang, kuat dalam kepribadiannya dan memiliki  kearifan, dan berada dalam puncak kehidupannya.  Bundo Kandung dalam artian ideal-abstrak-filosofisnya pada hakikatnya adalah nilai-nilai ideal kewanitaan Minangkabau itu sendiri. Setiap perempuan Minangkabau dalam bersikap dan berprilaku berusaha menyesuaikan diri dan mentaatinya.  Dan Bundo Kandung, dalam artian ideal-abstrak-filosofis, adalah perlambang dan sekaligus personifikasi dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri, di mana ciri khasnya adalah matrilineal. Hal ini seperti yang selalu dilambangkan dengan limpapeh rumah nan gadang, tiang (tonggak) rumah gadang, penguasa pemegang kunci harta pusaka.  Amban puro, unduang unduang ke Madinah, payung panji ke dalam surga, ka-pai tampek batanyo, ka-pulang tampek babarito (Mochtar Naim: 1991)

            Simbol sebagai limpapeh rumah nan gadang, bermakna sebagai perempuan Minangkabau berperan sebagai: (a) pendidik, yang sangat besar artinya bagi masyarakat Minangkabau; “limpapeh rumah nan gadang” melambangkan perempuan sebagai tiang rumah gadang yang berkewajiban untuk memperhatikan pendidikan, moral, budi pekerti anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab bagi keluarga, kaum dan sukunya serta bangsanya, jika tidak rumah gadang ini akan runtuh; (b) sebagai pengelola keuangan rumah tangga, dimana uang berada di tangannya; “amban puro” penguasa pemegang kunci harta pusaka;  (c) sumber kearifan, sebagai tempat bertanya, karena wibawa, pendidikan yang dipunyainya; (d) pembimbing etika moral agama, untuk jalan ke sorga, namun dia bukanlah politikus dalam artian politik praktis, karena menurut mereka dunia politik bukanlah dunia mereka, namun mempunyai kekuasaan politik yang kuat dalam masyarakatnya sebagai pengontrol kekuasaan, karena yang melaksanakan public policy adalah laki-laki, dapat dikatakan perempuan adalah penentu dan laki-laki adalah pelaksana.(Kahin Audrey:2005)

            Pemilikan harta dalam keluarga kaum, dalam artian extended family, juga dinisbatkan kepada perempuan, yang pengaturannya dikendalikan oleh Bundo Kandung.  Ketika harta pencaharian masih belum memegang peranan penting, karena kehidupan ekonomi seluruhnya masih agraris, maka tanah, rumah dan harta pusaka lainnya dimiliki secara kolektif dalam keluarga kaum.  Jika ada tanah, rumah dan harta tak bergerak lainnya yang didapatkan melalui usaha pencaharian dalam berdagang dan hasil pertaniannya sendiri, maka harta pencaharian tersebut dalam pewarisannya naik menjadi harta pusaka rendah, untuk selanjutnya menjadi harta pusaka tinggi.              Mengenai harta kaum yang berupa pusaka tinggi itu, hukum faraidh memang tidak bisa berbuat lain kecuali menghormatinya, karena harta dimaksud bukanlah milik dari yang meninggal, tetapi merupakan harta kaum yang dimiliki secara kolektif dan turun temurun.  Dari segi hukum faraidh kedudukannya sama dengan harta wakaf, dalam hal ini “wakaf kaum”. Karena itu, adalah tidak tepat jika harta kaum yang berupa pusaka tinggi itu dibagi menurut hukum faraidh.

            Persentuhan antara adat dan agama yang berlangsung dalam waktu cukup panjang telah menempatkan perempuan Minangkabau dalam kedudukan yang justru lebih kuat, tetap terhormat dan terpelihara dengan baik.  Memang benar  ajaran kekeluargaan Islam lebih berorientasi patriarkal dan menempatkan suami sebagai kepala keluarga.  Tetapi Islam mewajibkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga itu untuk memberi nafkah kepada isteri (QS. An Nisa’[4] : 34), sehingga perempuan Minangkabau mendapatkan perlindungan dari kedua belah pihak, yakni dari adat berupa harta pusaka tinggi, di samping proteksi secara adat dari mamak dan keluarga kaum lainnya, dan dari agama (Islam) berupa harta pencaharian dan perlindungan serta kasih sayang (mahabbah) dari suami. Islam juga menjamin bahwa perempuan berhak mendapatkan dari apa yang diusahakannya, sebagaimana laki-laki berhak mendapatkan dari yang diusahakannya pula (QS. An Nisa’[4] : 32).  Sementara adat pun memberi peluang yang sama kepada perempuan untuk mempunyai usaha sendiri yang terpisah dari usaha suami ataupun kaum.  Dengan demikian, perempuan Minangkabau dari sisi adat dan agama menjadi pesona yang mampu menjadi “subjek” dalam berbuat dalam bidang usaha atas nama dirinya sendiri.

            Perpaduan adat dan agama pada kedudukan perempuan di Minangkabau bukan saja tambah kuat, tetapi juga mendapat makna baru, di mana adat terutama berupa norma-norma sosial yang bersifat etik dan agama yang sakral dan transendental.  Sanksi dan kontrol sosialnya dengan demikian berlapis, dari adat dan dari agama sekaligus. (Muchtar Naim, 1997:6). Sebaliknya, laki-laki Minangkabau, dalam keluarga kaum, berfungsi periferal.  Tugas utamanya adalah melindungi dan membekali.  Mamak berfungsi protektoral dan sekaligus seremonial untuk berhadapan dengan dunia luar. Keputusan-keputusan bersangkut dengan apa yang disampaikan kepada dunia  luar dalam mewakili keluarga, dengan demikian, telah diatur terlebih dahulu dengan Bundo Kandung di hadapan anggota-anggota keluarga lainnya dalam suasana musyawarah. Mamak tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebelumnya oleh Bundo Kandung dalam keluarga kaum.

            Posisi perempuan sekarang dalam masyarakatnya sudah mulai banyak berubah. Perubahan ini disebabkan tekanan ekonomi berkenaan dengan tekanan kependudukan.  Jumlah sawah yang tersedia sudah tidak memadai lagi untuk pertambahan penduduk yang kian meningkat.  Dalam perkembangan selanjutnya, hasil sawah dari harta kaum ternyata juga sudah tidak mencukupi lagi untuk memelihara anggota kaum yang perempuan. Di samping itu, bertambah majunya pendidikan, berbagai tuntutan kehidupan modern yang semakin kompleks, globalisasi, kemajuan teknologi, termasuk teknologi komunikasi seperti kebutuhan akan telepon genggam, supermarket, dan hipermarket di kota-kota besar yang sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat perkotaan, juga berimbas pada pola hidup masyarakat di pedesaan atau nagari.  

Peran Politik Perempuan Minangkabau

            Perempuan Minangkabau sudah berperan dalam percaturan politik di Minangkabau sudah berlangsung sejak lama, bisa dilihat dari cerita-cerita klasik Minangkabau, seperti dalam kaba, tambo ataupun mitos serta legenda.  Banyak kisah kepahlawanan perempuan ditemukan, tidak hanya peran domestik (rumah tangga), juga peran dalam dunia publik, sampai-sampai ada yang ikut berjuang melawan penjajah; seperti dikatakan Taufik Abdullah bahwa dalam kaba Cinduo Mato diceritakan posisi Bundo Kandung merupakan sumber kebijakan bagi kerajaan Pagarruyung.  Sedangkan dalam kaba Sabai Nan Aluih, perempuan merupakan tokoh yang cakap bertindak dan gagah berani tatkala harga dirinya terinjak, dan ada perempuannya yang menjadi raja.  Penguasa Minangkabau, atau Raja; sebenarnya adalah tiga, salah satunya paling menonjol dalam urusan politik; bernama Jangdipatuan Basa, “Ia diakui sebagai Raja Agung”.  Ketiga Pangeran bersama-sama disebut Rajo nan Tigo Selo, satu istilah yang terdiri dari Jangdipertuan sesungguhnya, atau Rajo Alam, Rajo Adat, dan Rajo Ibadat.  (Taufik Abdullah,1985:17) menyatakan bahwa, walaupun tidak memiliki kekuasaan, namun persetujuannya senantiasa diperlukan dalam hal apapun untuk mengambil keputusan yang diambil oleh Rajo Duo Selo dan Basa Ampek Balai.  Pada gilirannya Bundo Kandung sendiri juga merupakan lembaga yang mengandung tenaga yang menyatakan diri perantaraan para tokoh kebijaksanaan.

            Namun kedudukan politik untuk posisi perempuan Minangkabau di Sumatera Barat masih rendah, terbukti pada Pemilu tahun 2004 menunjukkan bahwa tidak ada satupun perempuan dari etnis Minangkabau yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sedangkan pada Pemilu 1992, dari 42 anggota legislatif propinsi (DPRD), hanya 4 orang di antaranya perempuan; dalam Pemilu 1997, dari 38 anggota laki-laki, perempuannya 7 orang; dan pada Pemilu 1999 dari 51 anggota laki-laki, anggota perempuannya hanya 4 orang.  Di struktur eksekutif, dari 534 nagari (atau desa, sebagai kesatuan adat dan administratif) yang diresmikan, hanya ada 4 orang Wali Nagari perempuan, yaitu Nagari Kota Baru Simalanggang (Kabupaten Limapuluh Kota), Nagari Suayan (Kabupaten Limapuluh Kota), Nagari Lawang (Kabupaten Agam) dan Nagari Simpang Torang (Kabupaten Pasaman).

 

Tabel 1.

Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota

Periode Tahun 2004-2009

 

NO

NAMA

JNS KLMN

PARTAI

 P. SUARA

 DP

 BPP

KET

1.

Zuarman Aulia Dt. Tun Patiah

laki-laki

P. GOLKAR

           2.033

 I

     4.563

 

2.

Endrijon

laki-laki

P. GOLKAR

           1.651

 I

     4.563

 

3.

Ismardi

laki-laki

P. GOLKAR

           2.110

 II

     4.961

 

4.

Masni Djalil Dt. Kayo Mulia

laki-laki

P. GOLKAR

           1.307

 II

     4.961

 

5.

Hj. Yasnidar

Perempuan

P. GOLKAR

           1.053

 II

     4.961

 

6.

Feriza Ridwan, S. Sos

laki-laki

P. GOLKAR

           2.342

 III

     4.875

 

7.

Asril Ch. Dt. Nan Kodo

laki-laki

P. GOLKAR

           2.323

 III

     4.875

 

8.

Dra. Yetnelda

Perempuan

P. GOLKAR

              898

 III

     4.875

 

9.

Muchlis Agung

laki-laki

P. GOLKAR

           1.565

 IV

     5.298

 

10.

Alisman, SH

laki-laki

P. GOLKAR

           3.968

 IV

     5.298

 

11.

Erdi Ekis

laki-laki

P. GOLKAR

           4.442

 V

     4.193

 

12.

Syamsul Mikar

laki-laki

P. GOLKAR

           1.754

 V

     4.193

 

13.

Damiris Ar

laki-laki

P. GOLKAR

              493

 V

     4.193

 

14.

Syahrisman Dt. Iyang Bosa, SP

laki-laki

PPP

              652

 I

     4.563

 

15.

H. Arius Sampeno Dt. Sinaro GaRang, BA

laki-laki

PPP

           1.212

 II

     4.961

 

16.

Desfida Yofi

Perempuan

PPP

              786

 II

     4.961

 

17.

Asrul Aziz Dt. Karongkong Kayo, SH

laki-laki

PPP

              618

 III

     4.875

 

18.

Ir. Novi Yuliasni Dt. Panduko Rajo

laki-laki

PPP

           1.198

 III

     4.875

 

19.

Ardi

laki-laki

PPP

              826

 IV

     5.298

 

20.

Drs. Syamsul Udaya

laki-laki

PPP

              463

 IV

     5.298

 

21.

H. Dinus Zambri Dt. Bandaro Nan Panjang

laki-laki

PBB

              493

 I

     4.563

 

22.

DR. Candrawita

Perempuan

PBB

           1.084

 II

     4.961

 

23.

Hardinata

laki-laki

PBB

              434

 III

     4.875

 

24.

Zagli Bros, SH

laki-laki

PAN

              554

 I

     4.563

 

25.

Marsanova Andesra, SH

laki-laki

PAN

           1.425

 II

     4.961

 

26.

Mhd. Afdal

laki-laki

PAN

           1.580

 II

     4.961

 

27.

Bustaman H. B, S.Sos

laki-laki

PAN

              789

 III

     4.875

 

28.

Drs. Syafrisman

laki-laki

PAN

              781

 IV

     5.298

 

29.

DR. H. M. Nazir

laki-laki

PAN

           1.050

 V

     4.193

 

30.

Ilson, A.md (Cong)

laki-laki

PBR

           1.539

 I

     4.563

 

31.

Sudahri, SW

laki-laki

PBR

              360

 II

     4.961

 

32.

H.R. Dt. Siri Marajo

laki-laki

PBR

           1.139

 IV

     5.298

 

33.

Suhadian Bavo

laki-laki

PKS

              588

 II

     4.961

 

34.

Sepri Yanto Chaniago

laki-laki

PKS

              620

 III

     4.875

 

35.

Darman Sahladi, SE

laki-laki

P. DEMOKRAT

           1.850

 IV

     5.298

 

Sumber:  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

            Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada 4 orang perempuan di parlemen Kabupaten Limapuluh Kota periode tahun 2004-2009. 

 

Tabel 2.

 Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar

Periode Tahun 2004-2009

 

NO

NAMA

JNS KLMN

PARTAI

 P. SUARA

 DP

 BPP

KET

1.

Basrizal Dt. Rangkayo Basa

laki-laki

PBB

              699

 I

     4.193

 

2.

Ramdalel, A.md

laki-laki

PBB

           1.361

 II

     4.842

 

3.

Wirman Bsri Dt. Bgd M. Nan Rentjeh

laki-laki

PBB

              408

 III

     4.678

 

4.

Kausarwan, SH

laki-laki

PBB

              489

 IV

     4.556

 

5.

Faizul Dt. R. Mangkuto

laki-laki

PPP

              934

 I

     4.193

 

6.

Yusneli

Perempuan

PPP

              535

 II

     4.842

 

7.

A. A. Dt. Gadang Bandaro

laki-laki

PPP

              792

 III

     4.678

 

8.

Yasmansyah, S.Ag

laki-laki

PPP

           1.297

 IV

     4.556

 

9.

Bukhari Dt. Tuo, SE

laki-laki

PAN

           1.536

 I

     4.193

 

10.

Masri Falni, SH

laki-laki

PAN

              438

 I

     4.193

 

11.

Drs. Irman, MsI

laki-laki

PAN

           1.601

 II

     4.842

 

12.

Djamalis Ismael

laki-laki

PAN

              506

 II

     4.842

 

13.

Drs. H. Maswardi

laki-laki

PAN

           2.231

 III

     4.678

 

14.

Drs. Aswendi

laki-laki

PAN

           1.184

 III

     4.678

 

15.

Zulkifli Bahri, HS

laki-laki

PAN

           1.025

 IV

     4.556

 

16.

Istajib, S. Ag

laki-laki

PAN

              675

 IV

     4.556

 

17.

Saidani, SP

laki-laki

PKS

              913

 I

     4.193

 

18.

Masril Kt. Sati, SPd

laki-laki

PKS

           1.030

 I

     4.193

 

19.

Ade Raunas, SE

laki-laki

PKS

              709

 II

     4.842

 

20.

Didatra, Sag

laki-laki

PKS

              352

 III

     4.678

 

21.

Firdaus Agus

laki-laki

PKS

           1.268

 IV

     4.556

 

22.

Adrian Nurjani, SH

laki-laki

PDIP

           1.135

 I

     4.193

 

23.

Drs. Anwar Day Dt. Tan Basa

laki-laki

PBR

              830

 II

     4.842

 

24.

Sasmita Syafnur

laki-laki

PBR

           1.224

 III

     4.556

 

25.

Amigo Rinaldi Dt. Panghulu Sutan

laki-laki

PBR

              336

 IV

     4.556

 

26.

Mahdelmi St. Barbanso

laki-laki

P. GOLKAR

           2.113

 I

     4.193

 

27.

H. Nusyirwan DM

laki-laki

P. GOLKAR

           2.041

 I

     4.193

 

28.

Ir. Asrul Nurhasan

laki-laki

P. GOLKAR

           1.260

 I

     4.193

 

29.

Yusmaniar

Perempuan

P. GOLKAR

           1.243

 II

     4.842

 

30.

Zulkarnaini H. Dt. Bagindo Malano Basa

laki-laki

P. GOLKAR

              773

 II

     4.842

 

31.

Yusmen St. Sinaro

laki-laki

P. GOLKAR

           2.587

 III

     4.678

 

32.

Yonhendri Dt. Djindo Besar

laki-laki

P. GOLKAR

           1.742

 III

     4.678

 

33.

Ivonne Estherlie, SH

Perempuan

P. GOLKAR

           1.257

 III

     4.678

 

34.

Zuldafri Darma

laki-laki

P. GOLKAR

           2.411

 IV

     4.556

 

35.

Drs. Hendri N.

laki-laki

P. GOLKAR

           1.755

 IV

     4.556

 

Sumber:  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya ada 3 orang perempuan yang terpilih di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3.

Daftar Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Agam

Periode Tahun 2004-2009

 

NO

NAMA

JNS KLMN

PARTAI

 P. SUARA

 DP

 BPP

KET

1.

Ardinal Hasan, S.Ag

laki-laki

PBB

           1.137

 II

     5.169

 

2.

Zul Arifin Dt. Parpatiah

laki-laki

PBB

           1.168

 III

     5.499

 

3.

Alimarwan Dt. P. Reno

laki-laki

PBB

              771

 IV

     4.887

 

4.

Fitriwati

Perempuan

PBB

              317

 V

     5.178

 

5.

Erizal Dt. Endah Kayo

laki-laki

PBB

              426

 I

     4.286

 

6.

Ermansyah

laki-laki

PPP

              786

 II

     5.169

 

7.

Suhelmihadi, SH

laki-laki

PPP

              781

 III

     5.499

 

8.

Fauzan, SE, MM

laki-laki

PPP

           1.195

 IV

     4.887

 

9.

Husni Thamrin, SS

laki-laki

PPP

              977

 IV

     4.887

 

10.

Yosiano Muchtar

laki-laki

PPP

           1.682

 V

     5.178

 

11.

Irfawaldi, SH

laki-laki

PPP

           1.032

 V

     5.178

 

12.

Martianus St. Zainudin

laki-laki

PPP

              521

 I

     4.286

 

13.

Zulpardi, S. Ag

laki-laki

PAN

           2.017

 II

     5.169

 

14.

AR. Dt. Sati

laki-laki

PAN

           1.478

 II

     5.169

 

15.

Aditia Warman, S. A.g

laki-laki

PAN

              964

 III

     5.499

 

16.

Asrar Arifin St. Sati

laki-laki

PAN

           1.503

 IV

     4.887

 

17.

Mursal

laki-laki

PAN

           1.387

 IV

     4.887

 

18.

Drs. Husnul Fikri Dt. Rmh. Gd

laki-laki

PAN

           1.677

 V

     5.178

 

19.

Drs. Chairul Rajo Sulaiman

laki-laki

PAN

              746

 I

     4.286

 

20.

Yanzil Hidayati, SS

Perempuan

PAN

              418

 I

     4.286

 

21.

Mhd. Abrar, S. Ag

laki-laki

PKS

           1.293

 II

     5.169

 

22.

Syafruin, SS

laki-laki

PKS

           2.253

 III

     5.499

 

23.

Yandril, S.Sos

laki-laki

PKS

           1.819

 IV

     4.887

 

24.

Dedi Afnori, ST

laki-laki

PKS

           1.136

 IV

     4.887

 

25.

Ardinal

laki-laki

PKS

           1.891

 V

     5.178

 

26.

Yully Mardena

Perempuan

PKS

           1.918

 V

     5.178

 

27.

H. Nibras Nazir

laki-laki

PKS

              642

 I

     4.286

 

28.

Sukirman Dt. Tumbijo

laki-laki

P. GOLKAR

           1.297

 II

     5.169

 

29.

Syafrizal, SH

laki-laki

P. GOLKAR

           1.717

 II

     5.169

 

30.

H. Muzahar St. Pamenan

laki-laki

P. GOLKAR

           1.549

 III

     5.499

 

31.

Efend, RM

laki-laki

P. GOLKAR

           1.637

 III

     5.499

 

32.

Arman J. Piliang

laki-laki

P. GOLKAR

           1.739

 IV

     4.887

 

33.

Martius Ps Bandaro

laki-laki

P. GOLKAR

           1.448

 IV

     4.887

 

34.

Zakiruddin

laki-laki

P. GOLKAR

           1.187

 V

     5.178

 

35.

Rosmiati

Perempuan

P. GOLKAR

           2.161

 V

     5.178

 

36.

Zarfinus Makmur

laki-laki

P. GOLKAR

           1.246

 I

     4.286

 

37.

Syahrial Bakri S

laki-laki

P. GOLKAR

           1.466

 I

     4.286

 

38.

Lazurdi Erman, SH

laki-laki

P. GOLKAR

           1.912

 I

     4.286

 

39.

Asminaldi Al, SH

laki-laki

P. MERDEKA

              411

 I

     4.286

 

40.

H. Nazir

laki-laki

PBR

              968

 I

     4.286

 

Sumber:  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2004.

            Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 4 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Agam. 

            Dalam mitos, selain dari Bundo Kandung Minangkabau juga ada mempunyai nama-nama yang dijadikan mitos yakni Mande Rubiah (ibu Rubiah).  Mande Rubiah merupakan seorang tipikal ratu dalam masyarakat Lunang di Pesisir Selatan sesungguhnya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat.  Sebagai seorang ratu di Rumah Gadang, ia memiliki wilayah kekuasaan.  Dalam kisah-kisah lokal, keturunan atau yang diangkat menjadi ratu merupakan simbol dari penguasa Lunang.  Kekuasaannya juga meliputi wilayah Kerinci dan Jambi.  Ia juga memiliki gaya hidup seperti perempuan bangsawan abad pertengahan di Eropa.  Sawah-sawahnya yang luas dikerjakan oleh pengikutnya.  Dalam bekerja itu, mereka tidak mendapatkan upah, akan tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada sang Mande. (Lani Verayanti, 2003:30-32)

            Legenda-legenda yang berfungsi menjelaskan nama “Minangkabau”, dan ditemukan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai.  Menurut cerita-cerita ini, pada masa “Patih Siwatang” dan “Patih Katumenggungan” satu bala tentara Jawa menyerbu Minangkabau.  Mereka berjumlah sangat banyak, sehingga sesudah mereka semuanya mengasah pedang mereka di atas sebuah batu di lembah Kuantan, seluruh batu tersebut meletus tergerus menjadi jurang, yang hingga kini bernama Kilieran Djao, batu asah Jawa.  Di negeri Minangkabau sendiri sebuah kesepakatan tercapai, bahwa supremasi atas negeri itu diputuskan oleh hasil pertarungan antara dua kerbau, satu dipilih oleh bala tentara Jawa, dan lainnya oleh rakyat pribumi; dalam versi-versi lain bala tentara Jawa diwakili oleh seekor harimau, Minangkabau oleh kerbau.  Pertarungan ini dimenangkan oleh kerbau rakyat pribumi, dan semenjak itu para penduduk menyebut diri mereka Minangkabau, yaitu “kerbau yang menang”.  Bala tentara Jawa kemudian menarik diri, namun dalam pengunduran diri mereka dikalahkan oleh penduduk setempat dan dibantai dalam jumlah sangat besar sehingga mayatnya tidak dapat dikuburkan, dan tempat pembantaian tersebut kini bahkan disebut Padang Si Busue’, “Padang Bau Busuk”, sekarang masih ada kampung yang bernama itu (pen.).  Legenda ini dijelaskan mengacu pada upaya invasi dan kemudian penarikan diri dari Kertanagara dan sekutu yang baru didapatnya, Tribhuwanaraja dari Melayu-Dharmmasraya, dalam Ekspedisi Melayu, Pamalayu tahun 1275-1292. (De Jong, 1960:100)

            Legenda-legenda yang masuk dalam apa yang disebut kelompok Minangkabau, yang menunjukkan kemiripan mereka dengan hikayat-hikayat Persia.  Pertama-tama ia menunjukkan bahwa dalam Sajarah Melayu terdapat tiga raja, Raja Heiran, Raja Suran dan Raja Pandan, yang dapat disamakan dengan tiga raja hikayat Feridun Persia.  Kemudian, ia mengatakan, kelihatan bahwa tokoh tiga raja terdapat di bagian-bagian Indonesia lainnya juga, dan menyebutkan contoh tiga penguasa dalam legenda Minangkabau: Maharajo Dirajo, Rajo Rum, dan Rajo Dapang. (De Jong, 1960:99)

 

Hubungan konsep kepemimpinan di Minangkabau dalam keluarga, Nagari dan Negara, dan pengaruhnya terhadap politik

Perempuan Minangkabau bertindak sebagai pengontrol pengambilan keputusan dalam keluarga dan kekerabatan. Meskipun posisi itu bukan posisi formal, namun sangat besar pengaruhnya, keputusan politik apapun yang diambil di Nagari selalu menunggu persetujuan perempuan yang bergelar Bundo Kandung.  Bundo Kandung adalah perempuan yang bijaksana, berwibawa, perempuan teladan yang berpandangan luas, berpengalaman dan berpendidikan. Pada saat ini Pemerintah Daerah sebenarnya telah memasukkan secara formal institusi Bundo Kandung dalam legislatif Nagari berdasarkan UU Otonomi Baru UU No. 32/2004 pasal (5), (12), (25) tapi belum diefektifkan. Dalam masyarakat, afiliasinya dengan unit masyarakat yang paling mendasar adalah keluarga, yang mengikatnya kepada kegiatan politik.  Keluarga merupakan salah satu unit sistem yang juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan maksud dan tujuan negara, tidak terpisah dari bidang politik.  Konsep kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan dalam kekerabatan sebagai pengontrol kekuasaan juga merupakan konsep kepemimpinan politik; the personal is political.

            Pandangan masyarakat  Minangkabau yang berdasarkan falsafah alam takambang jadi guru, tidak ada kelas atas dan bawah, tidak mengakui pembedaan kelas bawah dan kelas atas seperti yang terjadi di Barat.  Alasannya, karena dua hal ini merupakan wilayah kerja yang terpisah, tetapi saling melakukan intervensi. Ketika seorang perempuan mengemban tanggung jawabnya di dalam wilayah keluarga tidak berarti bahwa dia harus menjadi seorang ibu saja, seorang isteri saja, atau anak perempuan saja, sehingga dia hanya sibuk dengan tugas-tugas domestik tersebut dan terbelenggu dari aktivitas politiknya. Sebaliknya, ketika dia berada di dalam wilayah keluarga, dia dapat berpartisipasi dalam dua jenis pekerjaan: mendidik dan mengubah suasana politik.  Dalam buku ilmu politik Barat, terdapat pemisahan antara institusi keluarga dan  institusi negara, namun dalam masyarakat Minangkabau keluarga adalah bagian tak terpisahkan dari Unit Nagari, Nagari bagian dari pemerintahan yang lebih tinggi, dapat bertindak sebagai kontrol roda pemerintahan yang lebih tinggi tersebut.

 

Kepemimpinan perempuan Minangkabau dalam politik

            Kepemimpinan politik perempuan di Minangkabau terdapat dalam keluarga, kaum dan kekerabatan.  Kedudukannya sangat sentral, karena ia garis penentu dan pengontrol kekuasaan, sebenarnya pengaruhnya sangat besar.  Namun sampai sekarang klasifikasi ilmu pengetahuan tidak memasukkan keluarga, sebagai unit sosial terkecil ke dalam kajian ilmu politik, karena itu jarang sekali ditemukan buku-buku mengenai prinsip ilmu politik yang membahas tentang keluarga dalam sub bagian tersendiri.

            Dengan demikian, bertentangan dengan tafsiran kekuasaan sebagai kekuasaan terpusat atau himpunan berbagai lembaga dalam suatu negara, kekuasaan dalam konsep Minangkabau justru seperti konsep Foucault yang menafsirkan kekuasaan sebagai model strategi canggih dalam masyarakat tertentu, yang dibentuk dari kekuasaan-kekuasaan mikro yang terpisah-pisah, kultur Minangkabau tentang konsep kekuasaan yang homogen, berasal dari seluruh alam.

            Dalam kekuasaan perempuan Minangkabau terlihat bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat publik/ formal/ impersonal, tetapi the personal is political.  Kekuasaan dapat ditentukan secara personal, tak jarang berdiplomasi, proses tawar-menawar justru terjadi di dalam ruang yang paling pribadi, yaitu kamar tidur.  Untuk selanjutnya, kekuasaan yang terpisah-pisah ini dalam lingkup mikro (keluarga) ini dapat meluas ke lingkup makro (publik), salah satunya melalui jaringan matrifokal.  Ibu-ibu selalu memiliki jaringan yang kuat diantara mereka, yang akan semakin meluas dengan kebiasaan bergaul antar mereka.  Tak jarang pembicaraan yang terjadi dengan suaminya di tempat tidur dibawa dalam jalinan bergaul ini.  Tak heran jika kemudian banyak kasus seperti halnya kasus di Kabupaten A atau yang banyak terjadi juga dalam unit-unit pemerintahan bahkan sampai unit level paling rendah bahwa kedudukan suami di kantor akan sangat ditentukan dari bagaimana diplomasi perempuan dalam jaringan di antara mereka.  Isteri yang tidak pernah bergaul bukan saja akan dikucilkan, melainkan yang terpenting adalah tidak akan mendapat akses untuk menentukan posisi suami di kantor.  Kenyataan empiris tentang pola tingkah laku perempuan ini sama sekali tidak akan tampak secara formal sehingga kekuasaan atau kekuatannya cenderung menyelinap di antara celah-celah sempit yang tidak akan tampak pula secara publik. (Chiristina S. Handayani, 2004:214)

            Adapun antropologi politik walaupun telah tahu bahwa keluarga menjadi poros tatanan sosial dalam kajian-kajian antropologi, khususnya keluarga pada masyarakat tradisional, antropologi mengkaji kekabilahan sebagai simbol politik masyarakat, peranan agama dalam masyarakat, macam-macam kepemimpinan, tradisionalisme, dan pembagian kekuatan, sampai kepada berbagai hubungan kenegaraan di dalam sistem internasional modern, tanpa menyentuh sedikit pun kajian keluarga yang tetap menjadi bagian mendasar dari antropologi, hingga dekade lima puluhan, institusi keluarga masih   menjadi medan kajian sosial sebagai unit sosial yang mendasar dan substansial serta dianggap sebagai bibit masyarakat. Akan tetapi,  dengan munculnya sekularisasi pada dekade enam puluhan di dalam masyarakat Barat dan sekularisasi pada ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh, keluarga dianggap sebagai buah perkembangan sejarah, dan tidak ada sesuatu yang suci didalamnya. (Hibbah Rauf Izzat, 1997:140)

            Masyarakat Minangkabau masih menganggap keluarga, kekerabatan sebagai suatu yang suci yang harus dijaga keutuhannya dalam mencapai harmoni sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru (alam terkembang jadi guru) berdasarkan pada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah(4) artinya perempuan Minangkabau dalam bersikap atau mengambil suatu keputusan yang menyangkut karier di luar rumah harus selalu berpegang pada ketentuan “alur dan patut”; “budi dan sangko”, serta nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan agama. Kelihatannya beban kultural yang ditanggung oleh perempuan Minangkabau masih sangat berat.

            Berbeda dengan Norwegia berkemungkinan beban kultural yang ditanggung oleh perempuannya tidak seberat yang ditanggung oleh perempuan Minangkabau seperti persoalan lembaga perkawinan yang telah hilang tidak dipersoalkan lagi;  setengah dari semua anak kini dilahirkan oleh ibu yang tidak menikah.  Di daerah Pettersen, 82% pasangan mendapatkan anak pertama mereka diluar perkawinan.  Angka tersebut sama-sama tinggi untuk Swedia dan Denmark.  Meskipun banyak pasangan menikah sesudah mendapat anak pertama atau kedua, lembaga perkawinan di beberapa wilayah Skandinavia saat ini hampir hilang.  Tetapi kebijakan keluarga di negara-negara Skandinavia tidak selalu memberi keuntungan bagi perempuan, walaupun mereka berhasil dalam pemerintahan (politik), tetapi para pencari kerja perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan di sektor swasta.  Alasannya, perusahaan-perusahaan enggan mempekerjakan atau mempromosikan perempuan karena mereka perlu banyak waktu cuti untuk membesarkan anak mereka

            Perempuan harus berkarier di luar rumah, sepanjang itu tetap dalam koridor adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, yakni bukan untuk tidak bergantung pada laki-laki, namun sebagai penegasannya bahwa perempuan pun mempunyai hak yang sama dengan laki-laki serta sebagai mitra dan pendamping laki-laki. 

            Studi ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kesetaraan dan perwakilan, karena tidak terdapat hubungan kausal antara egaliter dengan suara yang diperoleh perempuan dalam pemilihan umum, hal ini terkait erat dengan minat dan kesadaran politik perempuan tersebut dalam mengambil tindakan untuk mencalonkan diri dengan situasional yang dihadapi saat itu, berdasarkan hasil studi di lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan para tokoh perempuan, banyak juga perempuan yang berpendidikan tinggi; sebagai guru besar, doktor, dokter, sarjana hukum, sarjana ilmu sosial, dan seterusnya; namun banyak diantara mereka tidak tertarik pada politik, terbukti pada Pemilu 2004 lalu, sedikit sekali yang mencalonkan diri.

            Setidaknya ada empat penjelasan dalam mengambil keputusan perempuan terjun ke dunia politik: struktural, budaya dan agama, perantaraan (agency), serta kelembagaan (institusional), Perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen:  (1) karena mereka tidak mampu (mereka tidak punya sumberdaya); (2) mereka tidak mau (mereka tidak tertarik); (3) tidak ada yang meminta mereka (tidak mempunyai jaringan); atau (4) aturan (konstitusi) menghalangi mereka.

            Minangkabau adalah masyarakat kemitraan, perempuan adalah penyeimbang yang didasarkan pada pengamatan atas adat matriarchaat dalam kehidupan desa Minangkabau, mengatakan:

                 Definisi Barat bahwa matriarki adalah kekuasaan perempuan. Mendefinisikan matriarki sebagai bayangan terbalik dari patriarki didasarkan pada dua asumsi yang keliru. Asumsi pertama adalah bahwa perempuan harus seperti laki-laki untuk menempati posisi sentral dalam masyarakat. Asumsi kedua adalah bahwa ketinggian posisi sosial untuk kedua jenis kelamin hanya didasarkan pada kekuasaan sosial sebagaimana kita ketahui, yang selalu berarti kekuasaan atas orang. Kedua asumsi tersebut tidak sesuai dengan peran yang dimainkan oleh nilai-nilai demokrasi dan makna maternal dalam kehidupan sehari-hari Minangkabau”.

                “Mendefinisikan matriarki dalam hubungannya dengan kekuasaan perempuan atau dengan hanya mengacu pada dewi-dewi ibu membutakan kita akan kompleksitas sosial dari peran aktual dan simbolik perempuan dalam masyarakat-masyarakat kemitraan. Tidak menemukan kasus-kasus dimana perempuan adalah penguasa dalam masyarakat atau di kayangan, para cendekiawan mainstream tidak melihat lebih jauh dan menyatakan dominasi pria universal”.

            Nilai-nilai persaingan dan pertarungan berkuasa seperti mentalitas koboi yang meliputi gambaran Amerika Utara akan diri nasional mereka di dunia masa kini yang mementingkan jenis kelamin mana yang berkuasa karena hasil akhirnya akan sama: kesombongan, kekerasan, dan peperangan pre-emptif. Sebaliknya, jika bekerja atas nama kesetaraan, HAM, anak-anak, kaum miskin dunia, dan melawan penipisan lingkungan menjadi nilai-nilai yang mendorong pemikiran sosial, juga tidak menjadi penting siapa yang memegang kemudi karena kita semua tahu, laki-laki maupun juga perempuan adalah setara, bahwa inilah satu-satunya cara untuk melindungi dunia yang berangsur-angsur hancur demi generasi-generasi mendatang.

            Kekuasaan mutlak ada pada adat, bukan pada orang. Adat matrilinial dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula Bundo Kanduang. Otoritas yang dibagi antara Mamak (saudara laki-laki ibu) dan Bundo Kanduang bersifat saling bergantung (interdependent). Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain; keduanya menunjukkan saling hormat. Ini merupakan pandangan Minangkabau yang didasarkan pada sistem tali budi (hubungan baik) mereka. (Taufik Abdullah, 1985:14)

            Nilai-nilai egaliter yang dianut dalam masyarakat Minangkabau, dimana kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara bahkan lebih tinggi dari mamak dalam keluarga, suku dan kekerabatan; namun di dalam menentukan pilihan politik bertindak serta mengambil sikap politik, perempuan tidak mempunyai kebebasan mutlak, karena dibatasi oleh hal-hal tersebut di atas. 

            Latar belakang falsafah yang dianut masyarakat Barat berbeda dengan falsafah yang dianut masyarakat Minangkabau, dalam hal ini mengambil suatu tindakan akan selalu berintegrasi dengan nilai-nilai moral agama yang dianut.  Sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru yang dianut masyarakat Minangkabau, unsur-unsur alam dimaknai oleh mereka sebagai lembaga, masyarakat atau individu, yang masing-masing harus mempertahankan eksistensinya, di mana unsur-unsur itu selalu berkewajiban menjaga harmoni atau keselarasan antara sesama lembaga, lembaga dan individu, serta individu sesama individu. Sesuai dengan sifat alam, semua unsur itu berbeda kadar dan perannya (A.A. Navis, 1999:129)

 

Simpulan

            Di Minangkabau perempuan menempati posisi sentral, namun jika dicermati dengan lebih teliti pada realitanya tidak jauh berbeda dengan kondisi perempuan di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, Indonesia pada khususnya. Dilihat dari kacamata feminis memang posisi perempuan Minangkabau yang rendah dalam kepemimpinan politik adalah merugikan perempuan, namun bagi perempuan Minangkabau letak persoalannya bukanlah disitu, banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin bahkan menjadi presiden belum tentu dapat menaikkan posisi perempuan dalam kedudukan kepemimpinan politik, atau dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami perempuan selama ini.  Tentu saja tulisan ini tidak mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan usaha atau gerakan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan itu tidak perlu, namun setiap langkah yang akan diambil harus didasarkan pada pemahaman baru tersebut di atas yang sesuai dengan prinsip atau falsafah yang dianut.

 

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Navis (1999) Yang Berjalan Sepanjang Jalan, Kumpulan Karangan Pilihan. Jakarta: Grasindo.

A.A. Navis (1984) Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Press.

Abdullah, T. (1985) Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Disertasi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Blackwood, E. (1993)  The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Indentity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia, Dissertation, Hawai, 1993. (diakses 21 Desember 2008) htttp://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/ research.htm.

Christina, S. H. & Ardhian N. (2004) Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta : LkiS.

De Jong, J.P.E. (1960) Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia, Dissertation, Universitas Jayabaya. Jakarta.

Izzat, H. R. (1997) Wanita dan Politik Pandangan Islam Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Kahin, A. (2005)  Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia             1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lani, V. (2003) Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau, dalam Sistim Matrilinial, The Asia Foundation. Padang: Insist Press Printing.

Mochtar, N. (1991) Kedudukan Wanita Minangkabau Dulu, Sekarang dan akan Datang, Disampaikan pada Simposium Nasional “Wanita di mata hukum dan kenyataan dalam masyarakat”.  (Padang: Kerjasama PP Persahi dan Universitas Ekasakti, 4 Juli 1991).

Mochtar, N. (1997), Agama Islam dan Kebudayaan Minangkabau, Bina Ilmu, Surabaya.



[1] Korespondensi : Nurwani Idris, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Jayabaya Jakarta, Jl. M. Kahfi I Gang H. Idris No. 9 Ciganjur Jakarta Selatan Telp. (021) 727402. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated ( Monday, 09 May 2011 22:17 )
 
RocketTheme Joomla Templates