Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

Kerjasama Kontra-Terorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono PDF Print E-mail
Written by Silvia Haryani   
Thursday, 18 November 2010 12:24

 JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 21, Nomor 4:352-360

 

 Kerjasama Kontra-Terorisme Indonesia-Australia: Perbandinganantara Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono

 

Silvia Haryani[1]

Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga

 

ABSTRACT

This paper examines how Indonesia has responded to the presence of an international terrorist threat and how its international partners in the global war on terrorism have assisted the Indonesian government in combating the violent of terrorism. Australia and Indonesia have extended their bilateral cooperation to jointly promote cooperation in the region. This research tried to compare the Indonesia and Australia counter-terrorism cooperation which occurs during the Megawati Soekarnoputri government (Februari 2002 – September 2004) and Susilo Bambang Yudhoyono government (October 2004 – 2006). Those two governments era were chosen because they were having important roles in building the relationships between the two countries. The counter-terrorism cooperation between those two countries were increasing after 911 incident in the United States (USA), and prominently after Bali Blast I incident in 2002 and Bali Blast II incident in 2005. Cooperation and counter-terrorism are two important concepts that become the fundamental of this paper.

 

Key words: Cooperation, Counter-terrorism, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Government.

 

Awal Hubungan Indonesia – Australia

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling bertetangga dan mempunyai hubungan yang unik, karena hubungan antara kedua negara ini selalu mengalami pasang surut yang disebabkan oleh adanya perbedaan politik, budaya, cara pandang, dan tingkat pertumbuhan.  Meskipun memiliki hubungan yang kurang harmonis, akan tetapi kedua negara selalu menjalin hubungan bilateral. Seperti yang disintesakan dari berbagai sumber ada beberapa hal yang melandasi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan Australia: Pertama, Autralia merupakan tetangga “barat” yang berada di sebelah selatan Indonesia dan berpengaruh penting dalam melaksanakan hubungan bilateral. Kedua, Australia menganggap bahwa kerjasama bilateral merupakan sebuah kerjasama yang strategis oleh kedua negara untuk mengatasi anacaman, tantangan, dan gangguan dari luar kedua negara (www.badiklat.dephan.go.id, diakses 6 Agustus 2007). Ketiga, bersama dengan Australia, Indonesia dapat meningkatakan kerjasama strategis terutama untuk menghadapi ancaman terorisme-terorisme di Asia tenggara maupun proliferasi senjata pemusnah missal (Connors, 2004). Dan keempat hubungan baik dengan Australia akan membantu menjaga kredibilitas Indonesia khususnya di kawasan Pasifik Selatan[2]

Indonesia menjalin hubungan dengan Australia sejak terjadinya perang kemerdekaaan, terutama ketika Australia mendukung dibentuknya Komisi Tiga Negara (KTN).  Namun pada dekade 50an dan 60an hubungan kedua negara menurun drastis karena adanya tiga faktor, yaitu politik Perang Dingin, dekolonisasi Irian Barat serta masalah Malaysia.  Pada tahun 1970an ketika Indonesia harus berhadapan dengan masalah Timor Timur, Australia menunjukkan sikap keberatan terhadap kekerasan yang terjadi dalam pengambilalihan Timor Timur oleh Indonesia, meskipun pada akhirnya Australia menerima Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia (Prasetyono, 2006:25).

Pada tahun 1990an, bersamaan dengan mulai meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah Papua, masalah Timor Timur tetap menjadi batu ganjalan dalam hubungan Indonesia–Australia, dan keadaan semakin memburuk paska referendum[3] di Timor Timur tahun 1999.  Pada saat itu, Australia menegaskan sikapnya untuk selalu mendukung NKRI dengan mengakui Timor Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia.  Akan tetapi faktanya bahwa Australia secara terang-terangan memfasilitasi kemerdekaan Timor Timur (www.pikiran-rakyat.co.id, 2006, diakses pada 13 Maret 2007).

 

Hubungan Indonesia – Australia pada masa Megawati Soekarnoputri

            Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2001 hubungan bilateral antara Indonesia - Australia dapat dikatakan masih “dingin”.  Hal tersebut dikarenakan adanya sejarah masa lalu di tahun 1999 yaitu ketika Australia ikut campur tangan atau intervensi[4] dalam penyelesaian masalah Timor Timur.  Intervensi yang dilakukan Australia tersebut tentu saja merusak hubungan bilateral dengan Indonesia apalagi dalam membela tindakannya di Timor Timur, Australia memposisikan diri sebagai wakil Amerika Serikat di Asia (Jemadu, 2006:52).

Meskipun memiliki hubungan yang labil, akan tetapi kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Australia harus tetap simetris dan harus mempertahankan hubungan dalam kondisi baik secara timbal balik dan terus menerus, seperti yang dikemukakan oleh Menlu Hassan Wirajuda kepada media dalam rangka kunjungan kehormatan di Gedung Parlemen, Canberra pada tanggal 28 November 2001 :

 

 "Menjalin hubungan dengan Australia ini menguntungkan atau tidak, tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita melihat dengan emosi, ya, memang..., tetapi kalau secara rasional, hubungan kan harus dua arah, kita juga berkepentingan menjalin hubungan dengan Australia, atau setidaknya, dua-duanya berkepentingan” (www.kompas.com, 2001, diakses pada 8 Mei 2007).

 

Hubungan Indonesia – Australia masa Susilo Bambang Yudhoyono

            Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak Oktober 2004 hingga 2006, hubungan antara Indonesia dan Australia menunjukkan adanya indikasi bahwa hubungan mesra kedua negara akan terwujud, hal tersebut sudah terlihat sejak menjelang terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia. Ada beberapa hal yang mendasarinya dan di antaranya keeratan Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi, yang sudah pernah melakukan diskusi dengan pemerintah Australia sebelum menjadi Presiden.  Selain itu, masih ada beberapa hal lagi yang dianggap menjadi kelebihan Susilo Bambang Yudhoyono, yang membuat Australia lebih berpikir positif terhadap Indonesia (www.rsi.sg, 2004, diakses pada 17 Mei 2007).

Begitu erat dan berartinya hubungan tersebut, maka Perdana Menteri Australia John Howard tahun 2005 lalu pernah mengatakan sebagai berikut :

”Australia's bilateral relationship with Indonesia is a strategically important and very close one covering trade and investment, security, intelligence and police cooperation, development cooperation, education and extensive people-to peopleties” (www.ham.go.id, 2006, diakses pada 29 Mei 2007).

 

Tragedi 911 di Amerika Serikat dan Isu Terorisme Dalam Hubungan Indonesia-Australia

Peristiwa runtuhnya Gedung Menara Kembar World Trade Center (WTC), New York dan diserangnya Markas Pertahanan Pentagon, Washington pada 11 September 2001di Amerika Serikat membuat dunia internasional tercenggang. Sejak peristiwa itu isu terorisme dianggap sebagai agenda internasional yang sangat penting.  Akibat serangan terorisme itu, muncullah perubahan paradigma tentang keamanan dan ancaman nasional, khususnya bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Tragedi 911 berhasil memaksa Presiden George W. Bush untuk merealisasikan doktrin “pre-emptive strike”[5] yang merubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi  war against terrorism”.  Hal tersebut ditegaskan dalam pernyataan George W. Bush berikut:

“We will make no distinction between the terrorists who commited these acts and those who harbor them. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we stand together to win the war against terrorism” (The Speech Made by President Bush on the Evening of September 11, 2001).

 

Ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi ada tekanan dunia internasional agar Indonesia ikut dalam kampanye melawan terorisme, tetapi di sisi lain, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu terorisme ini seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam, sehingga tekanan luar negeri agar Indonesia serius terhadap kampanye anti terorisme mendapatkan perlawanan pada politik domestik terutama untuk “melawan dominasi barat yang mendiskreditkan Islam” (Mar’iyah, 2005:xviii).

Namun paska terjadinya peristiwa 911 tersebut merupakan awal terciptanya kerjasama antara Indonesia-Australia untuk memerangi terorisme global, yaitu dengan disepakatinya Memorandum of Understanding (MoU)[6] on Combating International Terrorism yang ditandatangani Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri (Deplu) Abdurrachman Mattalitti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith, di Deplu, Jakarta, Kamis 7 Februari 2002 (www.kjrihkg.org.hk, 2002, diakses pada 8 Mei 2007). MoU ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh kedua negara sebagai tindak lanjut atas kebijakan luar negeri AS yang menyatakan perang melawan terorisme.

Dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kedua negara bisa saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional.  Tidak hanya kerjasama untuk saling bertukar informasi intelijen saja tetapi juga bekerjasama dalam membangun kekuatan dan kapabilitas kedua negara melalui beberapa cara yaitu program pendidikan dan latihan intelijen bersama dengan melibatkan pihak militer, polisi dan badan hukum yang terkait, saling melakukan kunjungan resmi, serta melakukan konferensi bersama yang akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang bertujuan untuk kepentingan kedua negara (www.kjrihkg.org.hk, 2002, diakses pada 8 Mei 2007).

Selain disepakatinya MoU tersebut, ternyata antara Indonesia-Australia masih terdapat beberapa kerjasama lainnya untuk memerangi terorisme baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Akan tetapi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara mengalami beberapa perbedaan baik itu yang berhubungan dengan pola kerjasamanya maupun dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.  Hal tersebut dikarenakan terjadinya peralihan sistem pemerintahan Indonesia dari Presiden Megawati Soekarnoputri  (2002-2004) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga dapat menciptakan kerjasama baru dalam penanganan dan penyelesaian masalah terorisme di antara kedua negara.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini menganalisis Bagaimanakah kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia antara masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2002-2004) bila dibandingkan dengan masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2006)?

 

Peristiwa Terorisme di Indonesia (2002-2006)

Selama tahun 2002 hingga tahun 2006, di Indonesia terjadi beberapa peristiwa terorisme yang telah membuat kekhawatiran pada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Berikut ini tabel tentang aksi terorisme di Indonesia:

 

Tabel I

Kasus-Kasus Peledakan Bom yang Menonjol dan Terorisme di Indonesia

No.

Tanggal

Lokasi

Jumlah Korban

1.  

12 Okt 02

Paddy’s Cafe & Sari Club, Legian, Bali

202 org tewas

209 org luka2

2.  

5 Aug 03

Plaza Mutiara & Kawasan Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jaksel

14 org tewas

147 org luka2

3.  

9 Sep 04

Kedutaan Besar Australia, Jakarta Selatan

9 org tewas

4.  

1 Okt 05

Raja’s Bar and Restaurant di Kuta Square, dan Kafe Nyoman, Kafe Menega Jimbaran, Bali.

26 org tewas

120 org luka2

                                                            Sumber : www.dkn.go.id, diakses pada 9 Juni 2007

 

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, telah terjadi tiga kali peristiwa peledakan bom di Indonesia. Pada tiga peledakan tersebut yang menjadi peristiwa penting di masa pemerintahan Megawati adalah pemboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002,[7] yang telah menimbulkan banyak korban tewas, dan korban tewas terbanyak adalah warga negara Australia yaitu 88 orang (www.kompas.com, 2003, diakses pada 9 Juni 2007). Peristiwa ini sering dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.  Selain itu juga terjadi pemboman bunuh diri lainnya seperti pemboman di Hotel JW. Marriot 5 Agustus 2003 dan pemboman di depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta pada 9 September 2004.[8]

Sedangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak Oktober tahun 2004 hingga tahun 2006 kejadian terorisme yang paling fenomena dan sangat berpengaruh bagi hubungan Indonesia-Australia adalah ledakan bom Bali II pada 1 Oktober 2005[9] (www.kompas.com, 2005, diakses pada 9 Juni 2007). Meskipun dalam peristiwa pemboman tersebut tidak ada warga Australia yang menjadi korbannya, melainkan orang-orang Indonesia sendiri.

Peristiwa pemboman Bali tersebut mengingatkan seluruh bangsa Indonesia bahwa memang ada teroris di wilayah NKRI, dan siap melakukan serangkaian serangan dan ancaman secara non-diskriminatif (Subianto, 2005:34). Akibat dari peristiwa-peristiwa pemboman tersebut, Indonesia dituduh sebagai negara sarang teroris (ground of terrorism).[10]

Rentetan peristiwa pemboman tersebut semakin memperkuat keyakinan pemerintahan Australia bahwa isu terorisme global harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya di masa depan (Jemadu, 2006:53). Hal tersebut dikarenakan beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu tersebut tampaknya memang sengaja ditujukan kepada Australia sebagai salah satu negara sekutu Amerika Serikat. Oleh karena itu dalam penanganan kasus Bom Bali yang melibatkan Australia, maka antara Indonesia-Australia melakukan kerjasama baik itu secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mengungkap fakta tentang kasus pemboman di berbagai wilayah Indonesia.

 

Perbandingan Kebijakan Kontra-Terorisme Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono

Untuk menangani permasalahan terorisme, suatu negara akan membentuk sebuah koalisi bersama melalui kerjasama dari masing - masing intelijen untuk dapat mengungkap dan menangkap pelaku teror. Menurut Paul Pillar, yang membentuk CIA kontra-terorisme Amerika Serikat, intelijen merupakan hal yang paling substansial sebagai instrumen dalam melakukan kerjasama counter-terrorism dengan negara lainnya.  Argumen ini di dukung oleh kutipan berikut:

“The counter-terrorist contribution most often expected from intelligence is to detect terrorist plots in time for measures to be taken to remove the threat . . . or, as the next best outcome, to put the target out of reach. . . . It does not happen often because intelligence on terrorist threats is rarely specific enough to roll up confirmed plots or to put targets out of reach without disruptions so major they would constitute a different kind of victory for the terrorist. . . .

“Specific intelligence on terrorist threats is rare because there are few sources that could provide it, and those sources are very hard to get. That reflects the nature of terrorist groups and how they operate. They are either small… or highly compartmented. . . . Either way, few people are witting of the details—or even the existence—of an impending terrorist operation. Those who are closest to the center of decision making in a group (and thus most likely to be witting of all its operations) are the ones least likely to betray it and thus most resistant to recruitment as intelligence sources” (Wise, 2005:49).

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme baik sebelum terjadinya peristiwa Bom Bali atau tepatnya paska tragedi 911 maupun paska bom Bali, yang terjadi selama masa pemerintahan Megawati terutama sejak Februari 2002 hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006, terutama dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia, baik yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasamanya pun dapat dilakukan melalui kesepakatan, konferensi dan kunjungan kenegaraan di antara kedua negara.

 

Kerjasama Kontra-Terorisme Masa Megawati Soekarnoputri

Pada masa pemerintahan Megawati kondisi perpolitikan Indonesia mengalami beberapa masalah yang cukup menganggu stabilitas dan kemanaan negara, terlebih lagi masalah yang berkaitan dengan terorisme. Permasalahan terorisme semakin memuncak ketika terjadi peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002, karena dengan terjadinya peristiwa tersebut telah menciptakan pandangan atau ”image” buruk terhadap Indonesia yang dianggap oleh dunia internasional sebagai negara sarang teroris.

Oleh karena itu untuk menepis anggapan internasional tersebut, maka pemerintah Megawati berupaya untuk membangun dan menciptakan peran masyarakat Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional, yang berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional sebagai upaya untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia (www.bappenas.go.id, diakses pada 16 April 2007).

            Berikut ini beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia selama masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri seperti penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in persoan and Related Transnational Crime, (BRMC I) pada tanggal 26-28 Februari 2002 serta BRMC II pada tanggal 28-30 April 2003. Pertemuan ini sendiri merupakan kelanjutan dari pelaksanaan MoU yang antara lain tidak hanya membahas mengenai terorisme saja, melainkan juga membahas mengenai kerjasama mengatasi masalah migran gelap serta tindakan kejahatan transnasional lainnya (www.kbri-canberra.org.au, diakses 8 Mei 2007). Begitu pula upaya kerjasama yang dilakukan paska bom Bali kedua negara sepakat membentuk Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing pada tanggal 16 Oktober 2002. Adapun tujuan dibentuknya tim investigasi ini adalah melakukan kerjasama antara Kepolisian Indonesia (Polri) dengan pihak Australian Federal Police (AFP) untuk mengidentifikasi para korban pemboman dan berupaya untuk menangkap para pelaku pemboman Bali (www.foreignminister.gov.au.,diakses 4 Julli 007). Dalam hal ini pemerintah Australia juga membentuk Joint Counter-Terrorism Intelligence Coordination Unit yakni dengan mengirimkan 46 petugas untuk membantu penyelidikan Kepolisian Indonesia terhadap peristiwa bom Bali serta turut membantu dalam melacak buronan teroris Malaysia Dr.Azhari dan Noordin M. Top sebagai tokoh sentral dari berbagai pemboman di Indonesia terutama persitiwa bom Bali. Upaya lainnya yang juga dilakukan adalah kembali mengadakan Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terorisme di Nusa Dua Bali pada tanggal 4-5 Februari 2004 yang diprakasai oleh pemerintah Indonesia dan Australia dengan beberapa negara Asia Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat upaya regional dalam melawan terorisme, khususnya dalam area penegakan hukum berbagai informasi dan kerangka hukum ( Wise, 2005: 76). Selain itu didirikan pula Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Akpol Semarang (www.jclec.com, 2004, diakses pada 9 Juni 2007). JCLEC ini merupakan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Indonesia untuk merespon ancaman terorisme yang diresmikan pada tanggal 3 Juli 2004 di Semarang (Diit. Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Deplu RI, 2005). Tujuan utama dari JCLEC adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional para petugas penegak hukum di kawasan guna memerangi transnational crime, khususnya terorisme.[11]        

                                                         

Kerjasama Kontra-Terorisme Masa Susilo Bambang Yudhoyono

            Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden terpilih periode 2004-2009, sejumlah tantangan internal tetap menghadangnya. Tantangan itu antara lain meliputi masalah korupsi, penegakan hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia harus mencegah kesalahpahaman persepsi internasional tentang gerakan terorisme internasional yang beberapa tahun ini banyak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi ketika kembali terjadinya bom Bali II pada 1 Oktober 2005 yang menyebabkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia semakin berkurang karena dianggap gagal dalam usaha counter-terrorism (www.crisisgroup.org, 2005, diakses pada 11 Mei 2007).

Terjadinya peristiwa bom Bali II ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia maupun dunia internasional yaitu, mengapa terorisme terjadi lagi di Indonesia? Ada beberapa alasan yang menjadi kelemahan pemerintah Indonesia sehingga melatar belakangi para pelaku teror tersebut melakukan aksinya di Indonesia terutama yang terjadi di Bali (www.tniad.mil.id, diakses pada 2 Mei 2007), yaitu : karena lemahnya hukum yang ada di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan, angka kemiskinan yang semakin tinggi, terbatasnya kualitas dan kapasitas institusi intelijen negara.

Dari keempat alasan yang menjadi kelemahan Indonesia itulah yang menjadikan Indonesia sebagai tempat yang paling tepat untuk aksi kejahatan terorisme sehingga Indonesia banyak menghadapi masalah atas kejahatan terorisme, dan kondisi tersebut merupakan pelajaran yang harus dipecahkan dan diselesaikan bersama antara penyelenggara negara, elit politik dan di dukung oleh seluruh lapisan masyarakat (buletin litbang.dephan.go.id, 2006, diakses pada 1 Juni 2007).

Oleh karena itu dalam pemerintahannya itu, Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra-terorisme terutama dengan Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra-terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia (Wise, 2005:44). Dengan adanya kebijakan kontra-terorisme yang baru antara Indonesia dan Australia diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Berikut ini beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seperti  yang dilakukan pada bulan Februari 2005 bersama dengan pemerintah Australia dan Indonesia membangun suatu program bantuan untuk meningkatkan pengembangan intelijen serta kemampuan dalam pengawasan untuk menjaga keamanan pelabuhan Indonesia. Selain itu mulai terdapat persetujuan tentang pengaturan dalam kerjasama Indonesia-Australia yang berupa Aviation Security Capacity Building Project yang telah ditandangani pada bulan Maret 2005 (Wise, 2005:74). Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya para pelaku teroris ke Indonesia melalui jalur laut maupun daratan yang melewati perbatasan. Begitu juga dengan adanya pertemuan bilateral  yang dilakukan pada tanggal 3-6 April  2005. Dalam pertemuan  tersebut dilakukan pula penandatanganan Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia[12] oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM John Howard di Australia. Dalam hal ini antara Indonesia dan Australia juga sepakat untuk membentuk sebuah kerangka keamanan[13] baru yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama pada bidang keamanan dan mendukung kebijakan di berbagai wilayah Indonesia. Penandatanganan perjanjian kerangka kerjasama keamanan tersebut dilakukan pada tanggal 13 November 2006 yang dikenal dengan Perjanjian Lombok[14] (www.mail-archive.com, 2006, diakses pada 14 Mei 2007).

Berdasarkan uraian perbandingan kebijakan kontra-terorisme di depan dapat terlihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan  Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono  untuk memerangi ancaman terorisme domestik maupun global dengan Australia tidak terdapat banyak perbedaan. Perbandingan kebijakan yang terdapat dalam kerjasama kontra-terorisme tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi internal/politik dalam negeri dan juga adanya pengaruh eksternal yang mendorong kedua pemerintahan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang saling berkepentingan dalam kerjasama dengan Australia.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemboman di Bali 2002, Hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003 dan Kedubes Australia, penyerangan ke Irak yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris dan juga operasi militer di Aceh untuk menghadapi GAM merupakan beberapa variabel yang mewarnai dinamika internal dan eksternal Indonesia (www.interseksi.org, 2006, diakses pada 31 Mei 2007).

Variabel–variabel tersebut membawa persoalan yang rumit bagi pemerintahan Megawati pada saat itu. Misalnya, perang melawan terorisme, di satu sisi mengharuskan Indonesia untuk membuka diri dalam kerjasama internasional. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia memiliki rencana kebijakan luar negeri untuk mempercepat pemulihan kepercayaan dunia internasional karena dengan keberhasilan menggalang dukungan internasional dapat sangat membantu penyelesaian berbagai isu  krusial yang pada saat itu di hadapi, salah satunya adalah kebijakan ”War Against Terrorism” yang dideklarasikan oleh Amerika Serikat.

Selama masa pemerintahan Megawati, orientasi kebijakannya hanya memfokuskan pada pemulihan citra Indonesia di mata dunia internasional agar tidak menganggap Indonesia sebagai negara sarang teroris  (www.cfr.org, 2007, diakses pada 12 Mei 2007), dan hal yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Australia.

Sedangkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun hubungan Indonesia-Australia selalu mengalami pasang surut, namun hubungan kedua negara menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan kedekatan personal antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan John Howard. Pada saat terjadinya bom Bali II pada 1 Oktober 2005, hubungan Indonesia dan Australia cenderung membaik, hal ini dapat terlihat ketika kedua negara terus meningkatkan kerjasama kontra-terorismenya baik dalam bidang keamanan dan intelijen.

Terlebih lagi ketika langkah Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas terorisme banyak mendapatkan pujian dari dunia internasional, termasuk juga dari pemerintah Australia. Hal tersebut dikarenakan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kepolisian Indonesia dapat mendektesi tempat persembunyian Dr. Azhari yang merupakan salah satu pelaku utama terorisme di Indonesia. Tidak hanya mampu mendeteksi tempat persembunyiannya tapi juga menewaskan Dr. Azhari (www.media-indonesia.co.id, 2005, diakses pada 1 Juni 2007).

Usaha pemberantasan terorisme masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bukan karena semata–mata sebagai reaksi atas isu terorisme internasional, akan tetapi lebih menekankan pada usaha terhadap pemulihan stabilitas nasional. Selain itu juga karena adanya upaya untuk menjaga keamanan kawasan strategis agar dapat mengatasi ancaman, tantangan dan gangguan dari luar kedua negara (www.badiklat.dephan.go.id, diakses pada 16 Agustus 2007). Orientasi kebijakan luar negeri pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan bagi Indonesia-Australia.

 

Kesimpulan

            Indonesia-Australia memiliki hubungan bilateral yang unik, karena di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Terjadinya berbagai peristiwa terorisme di Indonesia berpengaruh besar terhadap hubungan kedua negara sehingga menciptakan kesepakatan untuk bekerjasama memberantas terorisme regional maupun internasional.

Selama melaksanakan kerjasama kontra-terorisme antara Indonesia dan Australia baik pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri maupun Susilo Bambang Yudhoyono tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan, karena selama masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono hanya memfokuskan pada penanggulangan terorisme dan menjaga stabilitas keamanan kawasan yang merupakan salah satu orientasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hanya saja ketika masa pemerintahan Megawati terjadi pergolakan di dalam negeri yaitu antara pemerintah dengan rakyat Indonesia yang menentang adanya kebijakan untuk memerangi terorisme yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan negara sekutunya.

Poin penting dalam kerjasama kontra-terorisme yang dilakukan selama masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak Februari 2002  September 2004 yaitu pertama, ditandatanganinya MoU on Combating International Terrorism pada tahun 2002 yang merupakan langkah awal untuk menjaga kawasan dari ancaman terorisme. Dalam MoU ini kedua negara bisa saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional. Dengan adanya MoU tersebut diharapkan bahwa segala bentuk ancaman dan tindakan terorisme dapat dicegah keberadaannya. Kedua, Indonesia dan Australia sepakat membentuk Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing yang bertujuan untuk membantu menangkap pelaku bom Bali tahun 2002. Pembentukan tim investigasi ini berdasarkan pada isi MoU yang telah disepakati oleh kedua negara pada tanggal 7 Februari 2002 yang bertujuan untuk saling bekerjasama antara Kepolisian Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP) untuk mengidentifikasi para korban pemboman serta berupaya  untuk menangkap para pelaku pemboman  Bali 12 Oktober 2002  Ketiga, dilaksanakannya dua kali Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime pada tahun 2002 dan 2003. Tujuan dilakukan konferensi tersebut untuk mengatasi masalah migran gelap dan tindakan kejahatan transnasional lainnya, selain terorisme.

            Sedangkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004  2006) terdapat dua point penting dalam pelaksanaan kerjasama kontra-terorisme dengan Australia. Pertama, ditandatangainya Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia pada tahun 2005 sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik antara kedua negara terutama mengenai keamanan kawasan.

Point penting kedua adalah ditandatanganinya sebuah kerangka perjanjian kerjasama keamanan di Lombok dan disebut dengan perjanjian Lombok pada 13 November 2006. Meskipun masih memfokuskan kerjasama untuk memberantas terorisme, akan tetapi juga dilakukan kerjasama di bidang pertahanan, penegakan hukum, intelijen, maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, tanggap darurat bencana alam dan organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan bagi kedua negara. Kedua poin penting yang dihasilkan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut merupakan sebuah usaha dari kedua negara untuk lebih memperkuat kerjasamanya dalam bidang keamanan dengan cara saling bertukar informasi intelijen dan melakukan pemberantasan terorisme regional maupun internasional dan bertujuan untuk menjaga keamanan kawasan.

 

REFERENSI

Kerangka Kerjasama Indonesia-Australia Ditandatangani’, 13 November 2006, diakses dari http://www.lomboknews-worldpress.com/2006/1113.htm,  pada 12 Mei 2007.

Peran Aparat Intelijen Dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia’, 19 desember 2006, diakses dari http://www.tniad.mil.id/artikel2.php?id=15, pada 2 Mei 2007.

RI-Australia Sepakat Perangi Terorisme Internasional’,  8 Februari 2007, diakses dari http://www.kjrihkg.org.hk/penerangan/nasional-12.html, pada 8 Mei 2007.

Angraeni, Lisa. 2006, Mengkaji Ulang Hubungan Australia dan Indonesia,  diakses dari http://www.ham.go.id/index_HAM.menu=artikel&id=828, pada 29 Mei 2007.

Connors, K. Michael. 2005, “Australia in the Asia Pacific”, dalam Remy Davison and Jorn Dosch (eds.), The New Global Politics of the Asia Pacific,      Routledge Curzon, London.

http://www.dkn.go.id/NR/rdonlyres/635A034A-0C0E-452A-B0E4-14872409B6C2/0/TERORISME.doc

JCLEC dan Tuntutan Profesionalisme Polisi, diakses dari http://www.jclec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=2, pada 9 Juni 2007.

Jemadu, Aleksius. 2006. ”Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik”, Jurnal Luar Negeri, Volume 23 Nomor 2, BPPK Departemen Luar Negeri, Jakarta.

Jones, Sidney. 2005, “The Lessons from the Latest Bali Bombing”, dalam The Wall Street Journal and The Asian Wall Street Journal, diakses dari http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm,  pada 11 Mei 2007

Kompas, 2001. Hubungan RI-Australia, Kepentingan Kedua Pihak, diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/29/ln/hubu03.htm, pada 8 Mei 2007.

Mar’iyah, Chusnul. 2005, Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral, Granit, Jakarta.

Merajut Jaring-Jaring Kerjasama Keamanan Indonesia Australia, diakses dari             http://www.badiklat.dephan.go.id/konten/php?Newsletter_detail_isi2.htm,             pada 6 Agustus 2007.

Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Indonesia–Australia, 6 Desember 2004, diakses dari http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2004/041206civitas.htm, pada 11 Mei 2007.

Prasetyono, Edi. 2006. ”Faktor Keamanan Strategis dalam Hubungan RI-Australia”, Jurnal Luar Negeri, Volume 23 Nomor 2, BPPK Departemen Luar Negeri, Jakarta.

Sinaga, Huminca. 2006,Keharmoniasan Jakarta-Canberra Sulit di Prediksi,  diakses dari http://www.pikiran-rakyat.co.id/news/0603/31/150518.htm, pada 13 Maret 2007

Subianto, Haryo Landry. 2005, ”Perang Melawan Terorisme: Tantangan bagi Hubungan Bilateral Indonesia Australia”, dalam Mar’iyah, Chusnul, Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral, Granit, Jakarta.

Terorisme....Bagaimana Mengatasinya, 2006, diakses dari http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=17&mnorutisi=6, pada 1 Juni 2007.

Wise, M. William. 2005, Indonesia’s War on Terror, United States-Indonesia Society.

 



[1] Korespondensi : S. Haryani. Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Unair. Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telepon: (031) 5011 744.

[2] Menurut Departmen Luar Negeri Australia, kawasan Pasifik Selatan adalah wilayah yang meliputi Kepulauan Mikronesia, Melanesia, dan Polynesia yang merupakan anggota Komisi Pasifik Selatan beserta Australia dan Selandia Baru. Wilayah tersebut terdiri dari negara – negara kecil yang beberapa diantaranya telah merdeka.

[3] Referendum adalah pertanyaan politis yang diajukan kepada rakyat, yang jawabannya dalam bentuk voting secara langsung.

[4] Intervensi yang dilakukan oleh Australia adalah dengan menjadi negara pelopor yang membawa masalah Timor Timur ke DK PBB dengan menggunakan pasukan  multinasional penjaga perdamaian PBB (International Force in East Timor atau INTERFET) yang dipimpin oleh Australia.

 

 

[5] Doktrin yang membenarkan Amerika Serikat untuk menghancurkan pihak manapun yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan mereka. Artinya, siapapun atau negara manapun yang oleh AS dianggap mengancam harus dihancurkan terlebih dulu sebelum ancaman itu menjadi kenyataan (Sihbudi, 2006:47).

[6] Memorandum of Understanding (MoU) merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, Memorandum of Understanding dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.

[7] Pemboman terjadi pada pukul 23.05 di Paddy’s Bar yang merupakan sebuah tempat/kafe terpopuler di Kuta, Bali, bagi para wisatawan dalam dan luar negeri. Dalam peristiwa pemboman tersebut lebih dari 202 orang yang menjadi korban tewas dan 209 orang luka bakar ringan maupun berat dan kebanyakan adalah warga negara Australia, wisatawan luar negeri lainnya serta orang-orang yang bekerja di kafe-kafe yang menjadi sasaran pengeboman

[8] Pada peristiwa tersebut sebuah bom mobil meledak di depan Kedubes Australia pada pukul 10.30 WIB di kawasan Kuningan, Jakarta. Korban ledakan ini berjumlah 180 orang yang mengalami luka serius dan 11 orang yang meninggal dunia termasuk pelaku pemboman. Dalam peristiwa ini tidak ada warga Australia yang menjadi korban peledakan melainkan orang-orang pemohon visa, staf kedubes dan satpam serta warga yang berada disekitar tempat kejadian saat bom tersebut meledak

[9] Ledakan bom terjadi di daerah pantai Kuta dan Jimbaran, Bali yang menewaskan 22 orang.

[10] Tuduhan tersebut bisa dikatakan benar, karena di dalam negeri Indonesia terdapat beberapa indikasi dan karakteristik tertentu yang menyebabkan kelompok – kelompok teroris itu muncul yaitu karena adanya sistem pemerintahan yang lemah, adanya gerakan – gerakan separatis, korupsi serta lemahnya regulasi keuangan dan ekonomi negara (www.cfr.org, 2007, diakses pada 12 Mei 2007)

[11] JCLEC menjadi pusat pengoleksi, penganalisis, dan pendistribusi data intelijen di kawasan regional. JCLEC dilengkapi fasilitas jaringan multimedia untuk mengakses informasi intelijen dari berbagai negara, bahkan nantinya bisa sampai ke tataran internasional. Selain itu juga diberikan pelatihan keterampilan aplikatif dan mengajarkan proses investigasi, identifikasi bahan kimia berdaya ledak tinggi, identifikasi rancangan dan komponen bom, dan identifikasi korban (www.jclec.com, 2004, diakses pada 9 Juni 2007).

 

[12] Kesepakatan antara pemerintah Jakarta dan pemerintah Canbera cukup signifikan terutama karena di antara sekian negara Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling dekat dengan Australia sehingga kondisi keamanan di Indonesia dipandang berpengaruh pada kondisi keamanan di Australia. Di mata Canbera, perbaikan hubungan Australia dengan Indonesia juga merupakan agenda penting karena Indonesia adalah salah satu negara yang berdaulat atas Selat Malaka.  

[13] Kerangka kerjasama keamanan tersebut mengikuti beberapa prinsip utama guna memperkuat hubungan kerjasama bilateral RI-Australia seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak campur tangan urusan dalam negeri, tidak mendukung gerakan separatisme dan tidak akan menjadikan wilayahnya sebagai basis gerakan separatisme.

[14] Dalam kerangka kerjasama tersebut masih memfokuskan pada kerjasama di bidang pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, tanggap darurat bencana alam dan organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan (www.lomboknews-worldpress.com, 2006, diakses pada 12 Mei 2007).

Last Updated ( Monday, 09 May 2011 22:39 )
 
RocketTheme Joomla Templates