Renat running text

Key Concepts

Anti Right Click (Hide this by setting Show Title to No in the Module Manager)

Lansia Terlantar: Strategi Membangun Harapan Hidup dan Citra PDF Print E-mail
Written by Subagyo Adam   
Wednesday, 17 November 2010 14:45

JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Volume 21, Nomor 2:155-162

 

Lansia Terlantar: Strategi Membangun Harapan Hidup dan Citra

 

Subagyo Adam[1]

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

 

Abstract

This article represents results from PMKS study in East Java that focused on the problems of elderly neglect. Conceptually, elderly is people who are above 65 years old, which belongs to unproductive age group. Elderly neglect includes unemployment and matters that discourage elderly unemployment. Stages of methodology covered secondary data study, review, and indepth-interview. The purpose of this study is to give ideas and direction to the government  policy in improving the status of elderly toward empowerment. It is aimed to give more life expectancy and good image to the elderly through cooperation with stake holders, so that there will be more integrated strategy.

 

Key words: elderly neglect, strategy, expectation of life, image

 

Fenomena sosial yang acapkali luput dari perhatian para intelektual di negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah permasalahan hak azasi dari sekelompok penduduk yang telah melampaui usia lanjut dan terlantar; lansia terlantar (LT). Sudah barang tentu ke depan permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah mereka semakin bertambah, seiring dengan semakin tambahnya angka harapan hidup. Di satu sisi —karena keterbatasan usia— mereka tidak dapat meraih akses terhadap kesempatan-kesempatan yang tersedia dari hasil pembangunan, karenanya  tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara berkecukupan. Untuk itu tindakan kepada mereka selayaknya harus segera dilakukan, apalagi ketika negara sedang dihadapkan pada krisis ekonomi yang terasa berat.

Sementara dari aspek keluarga —sebagai lembaga sosial dasar, tempat semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang— ketika dihadapkan keberadaan lansia cenderung semakin menjauhkan mereka dari adanya rasa keintiman dari para anggotanya. Walau pada hakikatnya hanya mengarah pada perilaku dan pertimbangan anggota keluarga —dan tidak menghakimi— perubahan nilai terhadap lansia ini mulai terasa. Kendati peran sosial para lansia di tengah kehidupan masyarakat masih sering diperlukan namun fakta memperlihatkan masih relatif banyak nasib para lansia yang ditelantarkan baik oleh keluarga maupun lingkungan sosial sekitarnya.

Dalam skala yang lebih terbatas, beberapa tindakan dalam keluarga yang ditujukan kepada para lansia, acapkali tidak membawa pengaruh positif kepada mereka, misal —dengan dalih kasih sayang— melarang mereka melakukan aktivitas, hal itu malah bisa berdampak buruk. Sementara dengan melakukan aktivitas, akan melatih bergerak seluruh bagian tubuhnya. Suatu contoh aktivitas belanja, di samping seluruh bagian tubuhnya melakukan aktivitas, maka kegiatan itu juga merupakan stimuli terhadap otak untuk tetap berfikir dan menghindari kepikunan dini. Mereka akan berfikir jenis makanan yang paling disenangi dan tidak disenangi, bahan-bahan yang dibutuhkan, serta mau tidak mau akan menghitung ketercukupan uang untuk keperluan itu.

Pemberian aktivitas yang disukai lansia akan menimbulkan energi positif dan meningkatkan gairah hidup lansia. Pada saat itu imunitas mereka juga akan meningkat, daya tahan terhadap penyakit meningkat, dan tidak mudah menjadi sakit. Sementara itu, selain memberikan kebebasan beraktivitas, curahan kasih sayang dan dukungan keluarga merupakan salah satu cara paling manjur untuk membuat mereka memperpanjang hidupnya. Melalui jalan minta nasihat dan mengajak bertukar fikiran, akan membuat mereka tetap melatih otak, senang, dan yang lebih penting, mereka merasa ‘di-uwongne’, dianggap sebagai subyek.

Lansia Terlantar sendiri dapat dikategorikan sebagai keadaan sementara (transient lansia terlantar), suatu keadaan di mana lansia menjadi terlantar sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis, dan bencana alam. Fenomena ‘lansia terlantar sementara’ di Indonesia cenderung terus bertambah saat krisis tahun 1997, kenaikan harga BBM, serta bencana alam seperti banjir, longsor, gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Di samping itu, terdapat kategori lansia terlantar kronis (chronic lansia terlantar) yang muncul akibat di luar faktor-faktor tersebut di atas. Namun, karena krisis ekonomi, dan fenomena lain ikut memperparah kehidupan mereka. Atas dasar itu, upaya penanganan lansia terlantar sementara lebih ‘feasible’ segera dilakukan dibanding lansia terlantar kronis. Upaya ini juga mengisyaratkan penanganan lansia terlantar sementara, karena di masa datang akan relatif lebih kompleks sehingga sulit dilakukan karena mengerucut pada lansia terlantar kronis.

Sementara kajian tentang lansia terlantar telah dilaksanakan dengan fokus utama, pada: 1) Mempelajarai kendala yang dihadapi Provinsi Jawa Timur dalam upaya penanganan lansia terlantar, dan 2) Menentukan strategi dan rencana aksi yang dibutuhkan untuk menanggulangi lansia terlantar agar dapat bertahan hidup dan mempunyai kepercayaan diri.

 

Metode dan Prosedur Kerja

            Kegiatan ini pada dasarnya bermaksud menyusun blueprint, strategi dan rencana aksi penanganan lansia terlantar di Provinsi Jawa Timur yang benar-benar contextual dan applicable. Untuk memperoleh masukan dan data yang akurat (Babbie, 1979; Singarimbun & Efensi, 1989; Strauss, 2003) dalam kegiatan ini bahan-bahan yang dibutuhkan telah dikumpulkan melalui empat cara, yakni:

Pertama, mengkaji dan menganalisis data sekunder lansia terlantar di Provinsi Jawa Timur. Tahapan ini penting untuk mengetahui peta makro permasalahan. Kedua, melakukan review terhadap hasil-hasil studi mengenai lansia terlantar —merupakan bagian dari PMKS di Jawa Timuryang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review terhadap hasil penelitian ini penting dilakukan, selain untuk memperoleh ancangan teoritis dan bahan perbandingan, juga sekaligus sebagai dasar untuk penyusunan kerangka analisis permasalahan. Ketiga, melakukan indepth-interview untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap berbagai masalah dan situasi problematik yang dihadapi lansia terlantar menurut versi dan aspirasi mereka sendiri (Huber, 1991). Keempat, melakukan kajian tentang mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses pelaksanaan program penanganan lansia terlantar. Termasuk di sini, melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan aparat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dinas terkait, stakeholder, dan para pakar untuk kepentingan konfirmasi dan identifikasi prioritas permasalahan di balik upaya penanganannya— untuk kemudian dijadikan bahan acuan dalam merumuskan blueprint, strategi dan rencana aksi penanganan lansia terlantar.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan dalam laporan ini telah diedit, diklasifikasi, dan kemudian dianalisis serta diidentifikasi akar persoalan dan isu prioritas apa saja yang sekiranya penting untuk segera ditangani. Dalam laporan ini, bagian terpenting yang coba ditampilkan adalah inventarisasi isu prioritas, program intervensi serta tujuan apa yang hendak dicapai dari program intervensi yang telah dirumuskan.

 

Konsep Lansia Terlantar

            Kelompok penduduk yang mencapai usia tertentu dan dikategorikan sebagai kelompok lansia dapat diterangkan melalui karakteristik umur penduduk dan rasio beban ketergantungan (DR=Dependency Ratio).

 

Karakteristik Umur Penduduk

            Untuk menelaah karakteristik umur penduduk dapat dilihat melalui komposisi kelompok usia 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan di atas 65 tahun, formulasinya sebagai berikut;

Tabel 1.

 Karakteristik Umur Penduduk

Umur

Penduduk Tua

Penduduk Muda

0 – 14

< 30 %

> 40 %

15 – 64

> 60 %

< 55 %

65+

> 10 %

< 5 %

 

Dari tabel 1 dapat dilihat komposisi pada kelompok umur 0–14 , 15–64, dan 65+ yang masing-masing kelompok umur dapat menunjukkan karakteristik umur penduduk. Karakteristik umur penduduk dapat dilihat melalui salah satu kelompok umur, misal pada kelompok umur 0–14; apabila persentase kelompok umur tersebut terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan menunjukkan angka kurang dari 30%, maka termasuk pada karakteristik umur penduduk tua. Demikian pula hal yang sebaliknya, karakteristik umur penduduk muda dapat diketahui apabila persentase kelompok umur 0-14 terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai lebih dari 40%.

Selanjutnya, dari kelompok umur penduduk dapat dilihat pula karakteristik penduduk dalam kegiatan ekonomi melalui umur produktif dan tidak produktif.. Dari hubungan antara dua kelompok umur tersebut, dapat ditelaah konsep rasio beban ketergantungan (DR= Dependency Ratio).

 

Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)

            Angka dari rasio beban ketergantungan menyatakan perbandingan antara banyak orang yang berumur tidak produktif (umur di bawah 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap banyak orang yang termasuk usia produktif (umur antara 15–64 tahun). Formulasinya, sebagai berikut;

 
 
 


                                                               P0-14  +  P65+

            Dependency Ratio (DR) =                                           x  k

                                                                    P15 – 64

 

Dari formula di atas, penduduk pada kelompok usia antara 0–14 tahun dan usia 65+ adalah penduduk yang tidak produktif hanya dalam batas pengertian semata pada kelompok umur. Sementara penduduk pada kelompok umur antara 15–64 tahun dikategorikan sebagai kelompok usia produktif. Dalam pengertian yang lebih luas (semata hanya menurut kelompok umur), jumlah penduduk pada kelompok usia antara 0–14 dan 65+ menjadi beban dari jumlah penduduk kelompok usia antara 15–64. Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kelompok penduduk usia antara 0–14 tahun belum masuk tenaga kerja, sementara penduduk kelompok usia 65 tahun ke atas adalah kelompok lansia.

Sementara rasio beban ketergantungan (DR=Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia tidak produktif (0–14 dan 65+) terhadap jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64). Sebagai contoh, apabila dari formula di atas mendapatkan jumlah perhitungan sebesar 70 (k=100); maka disimpulkan bahwa setiap 70 orang kelompok usia tidak produktif ditanggung atau menjadi beban 100 orang kelompok usia produktif.

Oleh karena konsep tenaga kerja (BPS, RI) adalah penduduk berusia di atas 15 tahun (tidak ada batas atas), maka kelompok penduduk usia lanjut (lansia) masuk dalam kategori tenaga kerja (man power). Dalam kegiatan ekonomi, akan timbul konsep, antara lain: 1) Lansia Bekerja, Lansia Menganggur (mencari kerja), Lansia Penerima Pendapatan, dan Lansia Terlantar (menganggur dan putus asa).

Sementara itu, masalah di bidang ketenagakerjaan lansia yang seringkali timbul adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja lansia (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja lansia (supply of labor), pada suatu tingkat upah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat berupa: 1) Lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap lansia (adanya excess supply of labor), 2) Lebih besarnya permintaan dibanding penawaran lansia (adanya excess for labor).

Keadaan yang umumnya terjadi adalah adanya ‘excess supply’ lansia. Artinya, pada suatu tingkat upah tertentu, di suatu lapangan pekerjaan; jumlah lansia yang menawarkan tenaganya untuk dipekerjakan lebih banyak dibanding dengan jumlah lansia yang diminta untuk bekerja. Meskipun demikian, pada beberapa lapangan pekerjaan tertentu dapat terjadi ‘excess demand for labor’. Artinya pada suatu tingkat upah tertentu, jumlah lansia yang diminta untuk bekerja dalam suatu lapangan pekerjaan tertentu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lansia yang menawarkan tenganya untuk bekerja.

Keterangan Gambar:

Gambar 1, terlihat bahwa jumlah lansia yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah lansia yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Ne pada tingkat upah keseimbangan We. Titik keseimbangan dengan demikian adalah titik E.

 


Gambar 1.

                    Jumlah Tenaga Upah Riil (W)

                                                                           Penawaran Tenaga Kerja (SL)

                                                                                                                = ‘Supply of labor’

                         We                           E

                                                           

                                                                               Permintaan Tenaga Kerja (DL)

                                                                               = ‘Demand for labor’

 
 
 


                            O                             Ne                                Jumlah Tenaga Kerja (N)

 


Gambar 2. 

                         Upah Riil (W)

                                                                           Penawaran Tenaga Kerja (SL)

                                                                          ‘Excess supply’               = ‘Supply of labor’

                         W1                       

                                                            

                                                                                     Permintaan Tenaga Kerja (DL)

                                                                                             = ‘Demand for labor’

 
 
 


                            O                      N1              N2         Jumlah Tenaga Kerja (N)

 


Gambar 3.

                         Upah Riil (W)

                                                                           Penawaran Tenaga Kerja (SL)

                                                                                                                = ‘Supply of labor’

                                                   

                                                           

                         W2                                                       Permintaan Tenaga Kerja (DL)

                                              ‘Excess demand’                  = ‘Demand for labor’

 

                            O                      N3              N4                   Jumlah Tenaga Kerja (N)

 

Sumber: LD-FEUI (1981) dan Zopf (1984).

 

 

Di sini tidak ada ‘excess supply’ maupun ‘excess demand for labor’. Pada tingkat upah keseimbangan We, maka semua lansia yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada lansia yang menganggur. Secara ideal keadaan ini disebut ‘full employment’ pada tingkat upah We tersebut.

Pada gambar kedua terlihat adanya ‘excess supply for labor’. Pada tingkat upah W1 penawaran tenaga kerja lansia (SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja lansia (DL). Jumlah tenaga kerja lansia yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2, sedangkan yang diminta hanya N1. Dengan demikian ada lansia yang menganggur pada tingkat upah W1 ini, sebanyak N1N2.

Pada gambar ketiga terlihat adanya ‘excess demand for labor’. Pada tingkat upah W2 permintaan akan tenaga kerja lansia (DL) lebih besar dibanding penawaran tenaga kerja lansia (SL). Jumlah lansia yang menawarkan dirinya untuk bekerja pada tingkat upah W2 adalah sebanyak N3 orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N4 orang.

Perlu dikemukakan bahwa analisis melalui ke tiga gambar di atas adalah statis dengan keseimbangan yang statis pula (static equilibrium). Di sini tidak dibahas faktor dinamis, yaitu mengenai perubahan yang terjadi untuk mencapai keseimbangan-keseimbangan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa analisis tentang adanya ‘excess demand’ maupun ‘excess supply of labor’ tersebut hanya pada suatu tingkat upah riil tertentu. Jika tingkat upah berubah, maka akan terjadi keseimbangan baru.

Di samping faktor penawaran tenaga kerja lansia dan permintaan tenaga kerja lansia serta komposisi umur penduduk terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan pengangguran lansia. Kendala yang dihadapi antara lain, karena keterbatasan lansia dalam mencari kerja sehingga kurang mampu mengakses kesempatan kerja yang ada. Sementara kalau dihubungkan dengan pencari kerja atau pengangguran lansia di Jawa Timur pertambahannya yang mencolok bisa disebabkan oleh faktor krisis ekonomi. Pada kondisi ini permintaan angkatan kerja lansia (demand for labor) tidak mampu menampung pertumbuhan pencari kerja lansia (supply of labor), sehingga terjadi ‘excess supply of labor’. Keadaan yang demikian apabila terjadi dalam waktu tunggu yang relatif lama dapat menimbulkan lansia terlantar, yang terdiri dari lansia pencari kerja (lansia pengangguran) dan lansia pengangguran putus asa.

Sementara daur hidup manusia memang terbatas, dan beberapa dari mereka memasuki usia di atas 100 tahun sehingga masuk kelompok senturian. Pencegahan penyakit kronik pada kelompok lansia didefinisikan sebagai tindakan untuk memperlambat onset penyakit agar gejala baru muncul sedekat mungkin dengan batas akhir daur hidup manusia. Dengan demikian disabilitas maupun gangguan penyakit dapat dipadatkan dalam waktu yang lebih singkat, hal ini disebut sebagai: compression of morbidity. Studi terbatas (Tony Setiabudi, 1995) menyebutkan, gangguan yang biasa dijumpai pada kelompok penduduk lanjut usia, antara lain: 1) Decompensatio Cordis, 2) Depressi, 3) Dementia, 4) Gagal Ginjal Kronik, 5) Angina Pectoris, 6) Osteoarthritis, 7) Osteoporosis, 8) Gangguan berjalan gait, 9) Diabetis, 10) Gangguan Pola Tidur, dan 11) Anemia. Disebutkan pula, lansia pada umumnya menderita lebih dari satu gangguan dan ada perbedaan karakteristik gangguan antara laki-laki dan perempuan. Hidup sehat pada usia lanjut memerlukan integritas sosial yang tinggi, yang semua itu merupakan dambaan bagi setiap insan.

            Akhirnya dibutuhkan pembangunan yang menempatkan manusia dalam posisi sentral dan diberi label pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan martabat manusia (human dignity). Rumusan mengenai martabat manusia berkembang dari satu periode sejarah ke periode sejarah lainnya dengan tekanan atas segi-segi tertentu selaras dengan problem yang dihadapi (Sastrapratedja, 1990). Dengan demikian diharapkan lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan berkembang secara mandiri (self supporting and self sustaining growth).

 

Strategi dan Rencana Aksi

Ketika kondisi perekonomian masih belum sepenuhnya stabil, dan terlebih sejak pemerintah memutuskan mencabut subsidi BBM, maka implikasi yang tak terhindarkan kemudian adalah makin membesarnya permasalahan Lansia Terlantar yang mesti ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbagai tekanan dan kondisi perekonomian yang fluktuatif, bukan hanya menyebabkan berkembangnya Lansia Terlantar Kronis, tetapi juga mendorong berkembangnya jumlah berbagai penyandang masalah sosial yang lain.

Disadari bahwa hanya dengan mengandalkan pada program-program yang sifatnya karitatif dan konvensional, maka tidak mungkin masalah Lansia Terlantar di Jawa Timur akan dapat ditangani secara efektif. Di tahun-tahun mendatang, agar kinerja dan hasil yang diperoleh dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat lebih efektif, maka yang sudah mendekati keharusan adalah revitalisasi program pembangunan bidang sosial. Yang dimaksud revitalisasi di sini selain mencoba belajar dari berbagai kekurangan dan kelemahan di masa lalu, juga sekaligus mengembangkan sebuah semangat baru melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih terpadu dan terfokus agar hasil yang diharapkan nanti dapat lebih efektif dan bermakna.

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial yang selayaknya dikembangkan di Provinsi Jawa Timur adalah: 1) Mengangkat harkat warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas vertikal ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik dan manusiawi —sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi dan ketentuan hukum yang berlaku melalui upaya penyediaan layanan publik yang terjangkau, perlindungan dan pemberdayaan yang memadai, 2) Pemberdayaan dan pelibatan berbagai pranata sosial dan potensi masyarakat lokal dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial, terutama Lansia Terlantar, 3) Mewujudkan semangat multikulturalisme dan mengembangkan kebersamaan antara sesama warga, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, 4) Menumbuhkan dan membangun kesadaran bersama warga masyarakat tentang arti penting melindungi, menghargai hak, dan memberdayakan masyarakat marginal, khususnya Lansia Terlantar menuju masa depan yang lebih baik dan berkualitas melalui peningkatan akses dan pemerataan fasilitas publik dan kesempatan kerja.

Sementara upaya revitalisasi program pembangunan bidang sosial dan berbagai program penanganan Lansia Terlantar yang dikembangkan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur seyogianya bertumpu pada empat program pokok, yaitu: 1) Program Asuransi Sosial, 2) Program Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, 3) Program Perlindungan Sosial, dan 4) Program Pemberdayaan.

Program Asuransi Sosial. Dalam situasi khusus dan darurat, disadari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap perlu mengembangkan program-program kesejahteraan sosial yang sifatnya karitatif atau santuan dengan tujuan untuk menyelamatkan warga masyarakat yang miskin dan para Lansia Terlantar agar tidak terjerumus dalam penderitaan yang lebih kronis. Tetapi, sejauh memungkinkan diharapkan substansi program pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan akan diusahakan untuk menghindari program-program bantuan yang hanya bersifat karitatif, dan lebih menekankan pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Yang dimaksud asuransi sosial di sini adalah program bantuan yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan Lansia Terlantar dalam jangka lebih panjang, dan bukan sekadar program darurat yang habis seketika untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Program Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Mengingat keterbatasan dana dan kemampuan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ke depan program pembangunan bidang sosial yang dikembangkan diharapkan lebih berorientasi pada pengembangan dukungan dan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (community support system). Disadari bahwa di berbagai komunitas senantiasa ada potensi-potensi swakarsa yang terbukti eksis dan fungsional membantu usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat, seperti kelompok sinoman, kelompok pengajian, PKK, Pondok Pesantren, dan semacamnya.

Ke depan keberadaan dan peran berbagai lembaga lokal seperti ini perlu diberdayakan sebagai mitra Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya Lansia Terlantar. Salah satu kelebihan kelompok-kelompok lokal seperti ini adalah mereka umumnya memiliki akar hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga kemungkinan untuk menjalin dan mengembangkan hubungan sosial yang kontekstual menjadi lebih terbuka.

Program Perlindungan Sosial. Untuk mencegah agar berbagai kelompok penyandang masalah sosial, seperti Lansia Terlantar tidak menjadi korban tindakan represif, eksploitasi dan intervensi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan keberadaan mereka, maka ke depan yang dibutuhkan adalah program perlindungan sosial yang benar-benar efektif. Sebagai kelompok masyarakat rentan, para penyandang masalah sosial memang seringkali lebih mudah menjadi obyek permainan dan eksploitasi dari kelas sosial di atasnya atau pihak-pihak lain yang memiliki kekuasaaan, karena mereka tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan akses pada lembaga perlindungan hukum yang layak.

Program Pemberdayaan. Untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya ketergantungan dan hilangnya makanisme self-help dari kelompok sasaran, maka idealnya yang dikembangkan ke depan adalah program yang lebih berorientasi pada pemberdayaan. Pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antarsubyek dengan subyek yang lain. Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

 

Strategi

Agar hasil yang diperoleh benar-benar maksimal, maka pada tahun-tahun mendatang, strategi yang dikembangkan dalam upaya penanganan Lansia Terlantar di Provinsi Jawa Timur adalah: 1) Perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial harus bertumpu pada data yang benar-benar akurat dan up to date, 2) Menjalin dan mengembangkan hubungan kemitraan dengan berbagai organisasi atau lembaga sosial-kemasyarakatan yang sinergis dalam rangka memperluas cakupan pelayanan dan jangkauan program, 3) Mengembangkan upaya kerjasama antar kota-kabupaten dalam upaya penanganan Lansia Terlantar, sehingga masalah ini dapat tertangani, baik pada tingkat hulu mapun hilir, 4) Menumbuhkembangkan dukungan dan potensi-potensi swakarsa yang ada di masyarakat melalui hubungan kerja yang transparan dan saling menguntungkan.

Rencana Aksi

Upaya penanganan Lansia Terlantar harus diakui bukanlah hal yang mudah. Selain masalahnya cukup kompleks, juga karena dari waktu ke waktu perkembangan Lansia Terlantar umumnya cenderung meningkat. Untuk mensinkronkan program dan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganannya di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, maka salah satu yang mendesak dan dibutuhkan adalah rencana program aksi penanganan Lansia Terlantar yang benar-benar terpadu. Tabel 2 adalah matrik rincian kebijakan, program dan rencana aksi yang perlu dikembangkan Pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur dalam rangka mempertajam fokus penanganan Lansia Terlantar, sekaligus merupakan pembagian kerja antar sektor dalam penanganan yang lebih terpadu.

 

Tabel 2.

Rencana Aksi Penanganan Lansia Terlantar di Provinsi Jawa Timur

Kebijakan

Program

Tujuan/Outcome

Leading Sektor

Mewujudkan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan jaminan sosial orang tua (Lansia)

1.      Meningkatkan peran dan tanggungjawab sosial masyarakat, khususnya keluarga terhadap para Lansia

2.      Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap program persiapan hidup sehat bagi kelompok Pra-Lansia

3.      Koordinasi Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik bagi Penyandang Cacat dan Lansia

4.      Menyempurnakan Program jaminan sosial bagi Lansia miskin

5.      Memberikan perhatian lebih khusus terhadap  Lansia miskin yang masih produktif melalui bantuan modal usaha lunak

6.      Peningkatan dan penyempurnaan program asuransi sosial bagi keluarga Lansia miskin

7.      Meningkatkan program Subsidi kesehatan bagi Lansia

8.      Revitalisasi Posyandu Lansia Plus

9.      Pengembangan forum pengajian dan kegiatan keagamaan bagi para Lansia

10.  Pengembangan kegiatan berkesenian bagi para Lansia

1.      Meningkatkan kemampuan beradaptasi penduduk pra-Lansia menyongsong hari tua

2.      Meningkatkan kesejahteraan Lansia

3.      Meningkatkan produktivitas Lansia

4.      Meningkatkan kemampuan penyangga ekonomi keluarga Lansia miskin

5.      Mengurangi beban pengeluaran keluarga Lansia untuk perawatan kesehatan dan pengobatan

6.      Memberikan kesempatan bagi Lansia untuk beraktualisasi diri

7.      Memfasilitasi kegiatan ibadah para Lansia

1.      Dinas Sosial & PP

2.      Yayasan Gerontologi

3.      Dinas Sosial & PP

4.      Dinas Koperasi & UKM

5.      Dinas Sosial & PP

6.      Dinas Koperasi & UKM

7.      Dinas Sosial & PP

8.      Dinas Kesehatan

9.      Dinas Sosial & PP

10.  Yayasan Gerontologi

11.  LSM

 

 

Penutup

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan dan menangani persoalan Lansia Terlantar, khususnya pasca kenaikan harga BBM. Tidak sedikit dana telah dikucurkan, dan program telah dicanangkan untuk mengeliminasi agar perkembangan masalah sosial tidak makin meluas. Namun demikian, karena masing-masing kota-kabupaten acapkali mengembangkan kebijakan sendiri-sendiri dan tidak saling menyapa, maka hasilnya pun menjadi kurang maksimal, bahkan seakan-akan hanya jalan di tempat. Bahkan, yang memprihatinkan: tidak jarang terjadi, alih-alih kota-kabupaten yang ada mau mengalokasian dana yang cukup dan mencanangkan program yang efektif, di lapangan acapkali terjadi masalah Lansia Terlantar ditempatkan sebagai isu nomor ke sekian yang sama sekali tidak penting dan dianggap akan dapat terselesaikan dengan sendirinya jika persoalan pembangunan ekonomi telah teratasi.

 

Pembangunan Bidang Sosial

Di era otonomi daerah, upaya untuk menangani Lansia Terlantar harus diakui bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan dukungan alokasi dana dan komitmen serta kesadaran Pemerintah Daerah tentang arti penting pembangunan bidang sosial. Dalam hal ini, arti penting pembangunan bidang sosial yang seharusnya disadari bersama adalah:

Pertama, bahwa pembangunan bidang sosial dibutuhkan untuk menciptakan basis sosial masyarakat yang responsif dalam rangka menyambut proses pembangunan yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Kegiatan pembangunan yang hanya berkonsentrasi pada aspek pertumbuhan ekonomi dan fisik telah terbukti rapuh karena cenderung menafikan arti penting pembangunan sumber daya manusia (SDM). Diakui atau tidak, kenapa Indonesia sulit keluar dari situasi krisis —seperti yang telah berhasil dilakukan sejumlah negara tetangganya— faktor penyebabnya adalah berpangkal dari kualitas SDM yang jauh dari layak.

Kedua, pembangunan bidang sosial diperlukan untuk mencegah agar kegiatan pembangunan ekonomi tidak makin menimbulkan polarisasi dan proses marginalisasi masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi di satu sisi memang telah menghasilkan peningkatan produksi dan angka pertumbuhan yang tinggi. Tetapi, harus diakui bahwa kemajuan di bidang ekonomi yang spektakuler itu ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, kerentanan dan ketidakberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan yang meninggalkan arti penting aspek kesejahteraan sosial, niscaya akan menyebabkan basis pembangunan menjadi rapuh, dan ujung-ujungnya jangan heran jika hanya melahirkan proses pembangunan yang mengalienasikan rakyat.

Ketiga, pembangunan bidang sosial adalah bentuk dan bagian dari proses investasi sosial yang dibutuhkan untuk pijakan pembangunan di masa depan. Sekali pun pembangunan bidang sosial tidak memberikan hasil yang sifatnya seketika seperti layaknya pembangunan fisik dan ekonomi; Tetapi, dalam jangka panjang pembangunan kesejahteraan sosial akan menjadi investasi kemanusiaan yang hasilnya bisa dirasakan di kemudian hari. Mencegah agar siswa tidak putus sekolah, menangani anak jalanan, fakir miskin, anak terlantar, memberdayakan perempuan dan lansia, pemberantasan kemiskinan dan sebagainya, semuanya pada dasarnya adalah bentuk investasi sosial untuk memperkuat fundamentalisme pembangunan di masa depan.

 

Kerjasama Kota/Kabupaten

Kendati telah diberlakukan kebijakan otonomi daerah, tetapi semestinya disadari bahwa yang namanya masalah Lansia Terlantar sesungguhnya mustahil bisa diselesaikan secara soliter oleh masing-masing kota atau kabupaten. Sebuah kota besar, seperti Surabaya, misalnya yang mencoba menangani masalah sosial dengan cara mengembangkan pendekatan “kota tertutup”, membatasi arus migrasi atau melakukan berbagai kebijakan yang sifatnya regulatif, bahkan punitif sekali pun untuk mencegah gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan sebagainya, niscaya hasilnya hanya akan bersifat temporer. Bahkan, tidak mustahil pula, malah akan timbul berbagai masalah sosial baru yang tak kalah rumit. Diakui atau tidak, melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan atau membatasi arus migrasi pada dasarnya adalah bentuk penyelesaian masalah di tingkat hilir. Sedangkan hulu atau akar masalah sebetulnya lebih pada persoalan kesenjangan desa-kota, dan kurangnya hubungan kerjasama yang saling sinergis antar kota-kabupaten.

Ke depan, agar upaya penanganan masalah Lansia Terlantar dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan maksimal, adalah bagaimana masing-masing pihak bersedia membangun komitmen secara sungguh-sungguh, dan mengembangkan program lintas wilayah yang sifatnya simbiosis-mutualisme. Lansia Terlantar pada dasarnya adalah tanggungjawab kita bersama, dan itu akan dapat teratasi jika semua pihak memiliki kepekaan dan kepedulian yang nyata.

 

 

Daftar Pustaka

Babbie, Earl R. (1979) The Practice of Social Research. California: Wadsworth Publishing Company.

Huber, Joan (1991) Macro-Micro Linkages in Sociology. California: Sage Publications, Inc.

LD-FEUI. (1981) Dasar-Dasar Demografi. Jakarta: LD-FEUI.

Sastrapratedja, M. (1990) Konsep Kualitas dan Martabat Manusia: Pandangan Budayawan dan Masyarakat, Makalah, disampaikan pada Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS). Yogyakarta, 6-12 Juli.

Setiabudhi, Tony (1995) Profil Lansia yang Dirawat Inap di RS Bhakti Yudha dan Kaitannya dengan ‘Compression of Morbidity’. Jakarta: LIPI.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1989) Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (2003) Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zopf, Paul E., Jr. (1984) Population. An Introduction to Social Demography. California: Mayfield Publishing Company.



[1] Korespondensi:  S. Adam, Departemen Sosiologi, FISIP, UNAIR. Jl .Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 06 April 2011 02:24 )
 
RocketTheme Joomla Templates